Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Rakor Penyusunan LKPD

Published

2 tahun ago

4 Februari 2023

Kitasulsel, Bandar Lampung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Hotel Novotel Kota Bandar Lampung, Kamis (2/2/2023). Rakor ini digelar untuk menguatkan komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.

Hadir sebagai narasumber ahli antara lain Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung, Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Tenaga Ahli Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri, Kepala Daerah, serta Pakar dan Ahli Keuangan Daerah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni yang menjadi keynote speaker pada kegiatan itu menyampaikan, melalui momentum Rakor ini, pemerintah daerah (Pemda) dapat memperoleh bekal, informasi, dan pengetahuan yang cukup mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Hal ini termasuk langkah-langkah aplikatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, baik dari sisi regulasi, kebijakan, dan informasi penting lainnya.

“Pada hari ini sengaja kami mengundang Bapak/Ibu dalam rangka menjalin koordinasi dan komunikasi guna penyamaan pemahaman terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Fatoni.

Fatoni menekankan, laporan keuangan Pemda harus menyajikan informasi yang bermanfaat. Pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

“Keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Terakhir, keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan,” tutur Fatoni.

Fatoni melanjutkan, 2023 merupakan tahun kesembilan bagi daerah di seluruh Indonesia dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda.

“Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, sehingga diharapkan Pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan serta perubahan kekayaannya, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya. Pemda juga dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan,” jelas Fatoni.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fatoni meminta Pemda untuk mencantumkan beberapa komponen dalam penyusunan laporan keuangan. “Komponen tersebut yaitu pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL). Ketiga, neraca. Keempat, Laporan Operasional (LO). Kelima, Laporan Arus Kas (LAK). Keenam, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ketujuh, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),” tambah Fatoni.

Di akhir sambutannya, Fatoni berharap, melalui acara itu Pemda dapat menyusun laporan keuangan daerah dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan demikian, diharapkan jumlah Pemda yang berhasil meraih predikat Opini WTP sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kian meningkat,” pungkas Fatoni.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut disiarkan melalui media sosial dan youtube Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri. Hadir dalam acara ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati/Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hadir pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) se-Indonesia, serta Kabid Akuntansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

#Puspen Kemendagri#

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Harap HIPMI Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Published

10 jam ago

24 Maret 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, menyambut kunjungan Safari Ramadhan Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, di Rumah Jabatan Bupati, Ahad (23/03/2025).

Dalam kunjungan ini, turut hadir Wakil Bupati Luwu, Dhevy Bijak, serta rombongan HIPMI.

Sebelumnya, rombongan Andi Amar Ma’ruf Sulaiman yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini tiba di Luwu Timur menggunakan helikopter dan mendarat di Lapangan Merdeka, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, pada pukul 16.30 WITA.

Sebagai bagian dari rangkaian agenda, Bupati dan Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel beserta rombongan mengunjungi Pasar Ramadhan HIPMI di Anjungan Sungai Malili.

Pasar ini diselenggarakan oleh HIPMI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, menampilkan berbagai produk UMKM lokal serta hiburan live musik dan voucher belanja bagi pengunjung.

Tidak hanya menikmati suasana pasar ramadhan, rombongan juga berkesempatan melihat keindahan Sungai Malili sambil berdiskusi mengenai berbagai potensi ekonomi di Luwu Timur.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan silaturahmi dan buka puasa bersama di Aula Wisma Trans yang diselenggarakan oleh BPC HIPMI Luwu Timur. Kegiatan ini juga diisi dengan santunan bagi anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial HIPMI.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel dan rombongan.

“Sudah menjadi kebanggaan bagi kami bisa menerima kunjungan dari Ketua HIPMI Sulsel. Beliau sangat berbeda dari ketua sebelumnya, lebih fokus pada pengembangan potensi daerah.

Saya juga mengucapkan selamat kepada Ketua BPC HIPMI Lutim yang baru saja dilantik, serta kepada anggota DPRD yang tergabung dalam kepengurusan HIPMI,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan peran strategis HIPMI dalam pembangunan daerah, terutama dalam mendukung pemerintah dalam memajukan ekonomi dan kewirausahaan di Luwu Timur.

“Saya berharap HIPMI bukan sekadar simbol, tetapi benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah daerah siap memfasilitasi dan mendukung program-program yang akan dilaksanakan HIPMI,” tegas Bupati Irwan yang hadir didampingi beberapa Kepala OPD Lutim.

Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Bupati Luwu Timur.

“Safari Ramadhan ini bukan hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga bagian dari upaya menggali potensi daerah di Luwu Timur. Alhamdulillah, proses ini sudah mulai berjalan, baik di Luwu Raya maupun khususnya di Luwu Timur,” tuturnya.

Anak dari Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman ini juga menegaskan komitmen HIPMI untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap pengurus HIPMI Lutim yang baru dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik,” tutup Andi Amar Ma’ruf Sulaiman. (*)