Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Rakor Penyusunan LKPD
Kitasulsel, Bandar Lampung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Hotel Novotel Kota Bandar Lampung, Kamis (2/2/2023). Rakor ini digelar untuk menguatkan komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.
Hadir sebagai narasumber ahli antara lain Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung, Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Tenaga Ahli Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri, Kepala Daerah, serta Pakar dan Ahli Keuangan Daerah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni yang menjadi keynote speaker pada kegiatan itu menyampaikan, melalui momentum Rakor ini, pemerintah daerah (Pemda) dapat memperoleh bekal, informasi, dan pengetahuan yang cukup mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Hal ini termasuk langkah-langkah aplikatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, baik dari sisi regulasi, kebijakan, dan informasi penting lainnya.
“Pada hari ini sengaja kami mengundang Bapak/Ibu dalam rangka menjalin koordinasi dan komunikasi guna penyamaan pemahaman terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Fatoni.
Fatoni menekankan, laporan keuangan Pemda harus menyajikan informasi yang bermanfaat. Pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
“Keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Terakhir, keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan,” tutur Fatoni.
Fatoni melanjutkan, 2023 merupakan tahun kesembilan bagi daerah di seluruh Indonesia dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda.
“Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, sehingga diharapkan Pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan serta perubahan kekayaannya, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya. Pemda juga dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan,” jelas Fatoni.
Berkaitan dengan hal tersebut, Fatoni meminta Pemda untuk mencantumkan beberapa komponen dalam penyusunan laporan keuangan. “Komponen tersebut yaitu pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL). Ketiga, neraca. Keempat, Laporan Operasional (LO). Kelima, Laporan Arus Kas (LAK). Keenam, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ketujuh, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),” tambah Fatoni.
Di akhir sambutannya, Fatoni berharap, melalui acara itu Pemda dapat menyusun laporan keuangan daerah dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan demikian, diharapkan jumlah Pemda yang berhasil meraih predikat Opini WTP sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kian meningkat,” pungkas Fatoni.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut disiarkan melalui media sosial dan youtube Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri. Hadir dalam acara ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati/Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hadir pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) se-Indonesia, serta Kabid Akuntansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
#Puspen Kemendagri#
Pemkot Makassar
Aliyah Mustika Ilham Terima Kunjungan Tiga Daerah, Bahas Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan hingga Pengembangan UMKM
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Bupati Tabalong, Wakil Wali Kota Pagar Alam, serta Wakil Bupati Banyuasin di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Balai Kota Makassar, Jumat (10/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antarpemerintah daerah sekaligus bertukar pengalaman mengenai berbagai program pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif.
Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas kunjungan para kepala daerah tersebut. Menurutnya, silaturahmi antardaerah menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehormatan serta silaturahmi yang terjalin hari ini. Semoga kunjungan ini memberikan kesan yang baik dan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat di masa mendatang,” ujar Aliyah.
Ia juga mengajak rombongan menikmati berbagai potensi Kota Makassar, mulai dari destinasi wisata, kuliner khas, hingga produk-produk UMKM lokal yang terus berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat.
Dalam sesi diskusi, Wakil Wali Kota Pagar Alam, Bertha SH., M.Kn., menyampaikan kekagumannya terhadap perkembangan Kota Makassar. Menurutnya, berbagai inovasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, termasuk kepemimpinan Aliyah Mustika Ilham dalam pemberdayaan masyarakat, menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P., menilai terdapat banyak potensi kerja sama yang dapat dikembangkan antara Banyuasin dan Makassar, terutama di bidang penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Ia pun mengundang Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan kunjungan balasan ke Banyuasin.
Di kesempatan yang sama, Bupati Tabalong, H.M. Noor Rifani, mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kota Makassar. Ia mengaku tertarik mempelajari berbagai program unggulan Makassar, khususnya strategi pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Aliyah Mustika Ilham memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), melibatkan Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta berbagai instansi terkait lainnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Makassar terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan UMKM, perluasan akses permodalan, pembinaan pencari kerja sesuai kebutuhan dunia usaha, hingga pendampingan usaha melalui program inkubator bisnis.
Aliyah juga memperkenalkan Makassar Creative Hub sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi wadah pembinaan pelaku UMKM, koperasi, startup, serta wirausaha muda agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Selain membahas penguatan UMKM, pertemuan turut menyoroti strategi menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan berbagi praktik terbaik merupakan langkah penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Wakil Wali Kota Makassar didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Firman Hamid Pagarra, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Arlin Ariesta, Kepala Bagian BPM Andi Anshar AP, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Moh. Syarief.
Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama yang dibahas dalam pertemuan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login