Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Rakor Penyusunan LKPD
Kitasulsel, Bandar Lampung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Hotel Novotel Kota Bandar Lampung, Kamis (2/2/2023). Rakor ini digelar untuk menguatkan komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.
Hadir sebagai narasumber ahli antara lain Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung, Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Tenaga Ahli Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri, Kepala Daerah, serta Pakar dan Ahli Keuangan Daerah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni yang menjadi keynote speaker pada kegiatan itu menyampaikan, melalui momentum Rakor ini, pemerintah daerah (Pemda) dapat memperoleh bekal, informasi, dan pengetahuan yang cukup mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Hal ini termasuk langkah-langkah aplikatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, baik dari sisi regulasi, kebijakan, dan informasi penting lainnya.
“Pada hari ini sengaja kami mengundang Bapak/Ibu dalam rangka menjalin koordinasi dan komunikasi guna penyamaan pemahaman terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Fatoni.
Fatoni menekankan, laporan keuangan Pemda harus menyajikan informasi yang bermanfaat. Pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
“Keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Terakhir, keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan,” tutur Fatoni.
Fatoni melanjutkan, 2023 merupakan tahun kesembilan bagi daerah di seluruh Indonesia dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda.
“Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, sehingga diharapkan Pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan serta perubahan kekayaannya, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya. Pemda juga dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan,” jelas Fatoni.
Berkaitan dengan hal tersebut, Fatoni meminta Pemda untuk mencantumkan beberapa komponen dalam penyusunan laporan keuangan. “Komponen tersebut yaitu pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL). Ketiga, neraca. Keempat, Laporan Operasional (LO). Kelima, Laporan Arus Kas (LAK). Keenam, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ketujuh, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),” tambah Fatoni.
Di akhir sambutannya, Fatoni berharap, melalui acara itu Pemda dapat menyusun laporan keuangan daerah dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan demikian, diharapkan jumlah Pemda yang berhasil meraih predikat Opini WTP sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kian meningkat,” pungkas Fatoni.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut disiarkan melalui media sosial dan youtube Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri. Hadir dalam acara ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati/Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hadir pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) se-Indonesia, serta Kabid Akuntansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
#Puspen Kemendagri#
Kementrian Agama RI
Safari Ramadhan Tenaga Ahli Menag RI: Dr. Bunyamin Yapid Gaungkan Kurikulum Berbasis Cinta dan Masjid Berdampak Sosial
KITASULSEL—JAKARTA — Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan melalui kegiatan Road Show Safari Ramadhan di berbagai daerah di Indonesia dengan menekankan penguatan program Kementerian Agama yang langsung menyentuh masyarakat.
Kegiatan safari Ramadhan tersebut tidak hanya diisi dengan amaliah keagamaan, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi dan penguatan implementasi program strategis Kementerian Agama RI di daerah.
Dalam setiap kunjungannya, Dr. Bunyamin menegaskan pentingnya penerjemahan program Kemenag agar tidak hanya terfokus pada satuan kerja (satker), tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Momentum Ramadhan menjadi ruang terbaik untuk memperkuat implementasi program Kementerian Agama hingga ke akar masyarakat. Program keagamaan harus berdampak langsung,” ujarnya dalam salah satu agenda safari Ramadhan.
Dalam road show tersebut, Tenaga Ahli Menag RI menitikberatkan pembahasan pada penguatan layanan keagamaan yang berdampak sosial, di antaranya optimalisasi rumah ibadah sebagai pusat aktivitas masyarakat.
Ia menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat.
“Masjid perlu kembali dimakmurkan dengan fungsi yang lebih luas, termasuk menjadi ruang pemberdayaan UMKM dan kegiatan sosial kemasyarakatan,” jelasnya.
Menurutnya, pemanfaatan sarana keagamaan secara maksimal dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran agama dalam pembangunan sosial.
Selain itu, Dr. Bunyamin juga menekankan penguatan program unggulan Kementerian Agama berupa kurikulum berbasis cinta, yang menanamkan nilai cinta lingkungan, cinta agama, dan cinta sesama manusia.
Program ini diharapkan mampu membentuk generasi masa depan yang memiliki karakter moderat, toleran, serta peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.
“Kurikulum berbasis cinta bertujuan menghadirkan pendidikan keagamaan yang berdampak jangka panjang bagi masa depan bangsa,” katanya.
Safari Ramadhan tahun ini juga menjadi momen nostalgia bagi Dr. Bunyamin yang memiliki latar belakang sebagai dai yang selama puluhan tahun berdakwah dari kampung ke kampung.
Ia mengungkapkan, selama kurang lebih 25 tahun sebelumnya, aktivitas dakwahnya dilakukan di berbagai daerah secara terbatas. Kini, melalui amanah sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama, cakupan dakwah dan pembinaan yang dilakukan menjadi lebih luas hingga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.
“Dulu saya berdakwah dari daerah ke daerah, sekarang masih dengan semangat yang sama, hanya wilayahnya lebih luas, menjangkau seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Dalam setiap agenda safari, Dr. Bunyamin juga mendorong sinergi antara alim ulama dan pemerintah guna menghadirkan suasana masyarakat yang teduh dan harmonis.
Sepanjang pekan pertama Ramadhan, ia tercatat hampir setiap hari berkeliling daerah melaksanakan amaliah Ramadhan sekaligus mengunjungi kantor-kantor Kementerian Agama setempat untuk memperkuat koordinasi program.
Melalui Road Show Safari Ramadhan ini, Kementerian Agama RI diharapkan semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menghadirkan layanan keagamaan yang inklusif, produktif, dan berdampak nyata bagi kehidupan sosial umat.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login