Bahas RUU Penjaminan Bagi UMKM, Pj Sekda Sulsel Andi Aslam Patonangi Terima Komite IV DPD RI
kitasulsel, Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Aslam Patonangi, menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin, 30 Januari 2023.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan. Kegiatan itu juga dihadiri Anggota Komite IV, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, serta sejumlah pelaku UMKM.
Dalam sambutannya, Andi Aslam menyampaikan peran penjaminan untuk meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan dalam menggerakan roda ekonomi nasional. Dan dari sudut pandang sosial, penjaminan akan membantu pengembangan UMKM.
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, mengungkapkan, kunjungannya ke Sulsel dalam rangka Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.
“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan diterbitkan dengan menimbang bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Elviana mengatakan, untuk memudahkan akses permodalan dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang tentang Penjaminan.
Dengan tujuan diantaranya, meningkatkan akses bagi dunia usaha, mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor.
“Semoga dari kunjungan kerja ini, kami mendapatkan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkepentingan dengan Undang-Undang Penjaminan,” imbuhnya.
Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, di Lounge Ruang Kerja Bupati Luwu Timur, Kamis (23/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aryanto menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut. Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum strategis untuk menghimpun data komprehensif terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan sektor usaha.
“Sensus Ekonomi 2026 sangat krusial karena akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan usaha dari berbagai sektor. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah, khususnya di Luwu Timur, sangat kami harapkan agar pelaksanaannya berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif pemerintah daerah, terutama dalam mendukung proses pendataan di lapangan serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Sensus ini merupakan momentum strategis yang dilaksanakan 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran utuh kondisi perekonomian, khususnya aktivitas usaha di Luwu Timur. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Puspawati Husler menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur untuk memberikan dukungan maksimal.
“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur siap bersinergi dan memberikan dukungan maksimal demi suksesnya Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus, karena hal tersebut menjadi kunci dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Luwu Timur untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar kepada petugas. Data yang akurat sangat penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar tepat sasaran,” ujar Puspawati.
Dengan sinergi antara Pemkab Luwu Timur dan BPS, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan mampu menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah maupun nasional.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login