Dubes Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, memuji pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dimana, trend-nya naik sebesar 5,67 persen (y-on-y) triwulan III 2022 terhadap triwulan III 2021.

“Di Jerman kami juga berusaha besar-besaran untuk pertumbuhan ekonomi dan di Sulsel saya mengerti ekonomi cukup kuat dan bagus,” ungkap Ina Lepel kepada Pj Sekprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 26 Januari 2023.

Selain itu, Ina Lepel mengakui bagaimana potensi komoditi pertanian dan kelautan untuk kebutuhan ekspor di berbagai negara di dunia.

“Terimakasih banyak sambutan di Sulsel. Ini kali pertama ke Makassar, tahun lalu kami di Sulawesi Barat dan kami akan menikmati selama Makassar,” tutur Dubes Jerman.

Lebih jauh Ina Lepel menyampaikan berbagai kerjasama antara Jerman dengan Rumah Sakit Unhas dan transmisi listrik di Kota Palopo dan Kota Makassar.

“Saya akan mengujungi RS Unhas, ada alat kesehatan disana. Ada beberapa proyek juga, ada salah satu di Sulawesi Selatan proyek di Palopo dan Makassar,” bebernya.

Ia juga menyampaikan, setelah Covid, Jerman lebih fokus pada proyek-proyek yang bersifat green. “Ada transmisi listrik untuk Palopo dan Makassar,” lanjutnya.

Sebagai bukti bahwa Jerman dan Indonesia memiliki persahabatan yang erat sejak berabad-abad, Dubes Jerman Ina Lepel dan rombongan menyerahkan buku sejarah persahabatan Jerman dan Indonesia.

Sementara itu, Pj Sekprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi, menyampaikan salam hormat Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, belum bisa menerima secara langsung Dubes Jerman untuk Indonesia.

Ia menyampaikan kegembiraan Gubernur Sulsel atas kunjungan Dubes Jerman untuk Indonesia di Provinsi Sulsel.

“Beliau (Gubernur Sulsel) gembira sekali. Salam hormat dari Bapak Gubernur Sulsel, beliau masih di Jakarta,” tutur Andi Aslam.

Iapun menjelaskan berbagai potensi Sulsel. Mulai dari pertanian, kelautan dan potensi lainnya. Andi Aslam juga menyampaikan bahwa Sulsel terbuka dengan semua, terlebih untuk potensi investasi.

“Khusus investasi kami diminta untuk ramah terhadap invetasi. Komoditi ekspor kami adalah rumput laut, perikanan, dan pertanian,” ungkap mantan Bupati Pinrang dua priode itu.

“Apalagi di sini banyak bahan baku seperti coklat, kopi dan sawit, banyak juga komoditi laut seperti ikan, udang dan gurita,” lanjutnya.

Dari sektor pertanian, Sulsel adalah lumbung pangan nasional, khususnya beras. Sulsel memiliki jumlah lahan pertanian yang sangat luas.

“Sulawesi Selatan ini memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Dalam perencanaan tata ruang, ini (lahan pertanian) tidak beralih untuk perumahan karena ini untuk ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Selain itu, Andi Aslam menjelaskan, bagaimana di Sulsel memiliki wilayah yang terbagi-bagi. Khusus untuk industri ada di Takalar, Bantaeng, Makassar dan Luwu Raya.

“Kami juga membuka investasi di daerah Bantaeng, Takalar, Makassar, dan Luwu Raya. Di Takalar ada Kawasan Industri Takalar, Bantaeng ada Kawasan Industri Bantaeng, dan di Makassar ada Kawasan Industri Makassar,” tutupnya. (*/My)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Published

2 hari ago

21 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan serta mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Penanggulangan Kemiskinan Masuk Prioritas Visi Pembangunan Lutim

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,” jelas Kamal.

Ia menambahkan, Luwu Timur memiliki dua sektor unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan kemiskinan, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan sektor pertambangan di wilayah timur. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.

Target Turunkan Kemiskinan Hingga 5 Persen

Dalam paparannya, Kamal menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja yang akurat di tingkat kecamatan dan desa.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegas Kamal.

Pemkab Lutim menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu jiwa. Target pembangunan 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BPS Paparkan Data Kemiskinan Terbaru

Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memberikan paparan mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data Maret 2025. Harta menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas dua komponen utama:

Garis kemiskinan makanan: kebutuhan konsumsi setara 2.100 kalori per hari

Garis kemiskinan non-makanan: kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan data BPS Lutim:

Jumlah penduduk miskin: 18,55 ribu orang

Persentase penduduk miskin: 5,78 persen

Harta menuturkan tren kemiskinan di Lutim sempat menurun selama 2018–2020, namun mengalami fluktuasi sepanjang 2020–2024.

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ujarnya.

Diikuti OPD, Camat, dan Unsur Lintas Sektor

Rakor TPKD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dan lembaga terkait, antara lain:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lutim

Para camat se-Kabupaten Lutim

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim

PLN ULP Malili

Baznas Lutim

PT CLM

PT Bank BRI KCP Malili

Bank Sulselbar Cabang Malili

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Lutim berharap percepatan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan akurasi data, dan kolaborasi lintas sektor.