Cegah Pelanggaran di Daerah, Mendagri Tekankan APIP Perkuat Pengawasan
Kitasulsel, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperkuat pengawasan untuk mencegah adanya pelanggaran. Mendagri menegaskan, apabila kinerja APIP optimal, kemungkinan terjadinya masalah yang berujung pada proses pidana juga akan menjadi kecil.
“Kalau APIP-nya kuat di pencegahan, pendampingan, pengawasan, dan menyelesaikan segera ketika ada masalah, ada yang ganti kerugian, maka kecil kemungkinan akan ke APH (Aparat Penegak Hukum). Dan kalau sudah ke APH pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup,” ujar Mendagri dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Sejalan dengan itu, Mendagri meminta kepala daerah agar betul-betul memanfaatkan keberadaan APIP. Dirinya juga memohon kepada APH untuk mendampingi kepala daerah dalam mengelola anggaran. “Ini arahan Bapak Presiden, mengedepankan pendampingan, penegakan hukum sebagai upaya terakhir, ultimum remedium,” terangnya.
Lebih lanjut Mendagri mengatakan, jangan sampai ketakutan kepala daerah terhadap APH membuat mereka tidak berani mengeksekusi berbagai program. Kondisi ini bakal membuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tidak optimal, sehingga uang menumpuk di bank.
“Padahal belanja ini selain untuk kepentingan membuat daya beli masyarakat juga untuk memancing, men-trigger swasta bergerak,” jelasnya.
Dukungan terhadap sektor swasta itu penting dilakukan. Sebab, tumbuhnya sektor swasta menjadi salah satu faktor pembangunan Indonesia. Menurutnya, daerah yang maju adalah yang memiliki sektor swasta yang kuat. Hal ini juga yang membuat Indonesia menjadi bagian dari negara G20.
“Mohon bantuan Bapak Jaksa Agung dan jajaran, Bapak Kapolri dan jajaran, Pak Kabareskrim, Pak Direktur Tipikor, untuk bisa teman-teman di daerah memberikan pendampingan, memberikan kenyamanan kepada para kepala daerah untuk bisa mengeksekusi, membelanjakan anggaran APBD yang ada,” tandasnya.
#Puspen Kemendagri#
Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, di Lounge Ruang Kerja Bupati Luwu Timur, Kamis (23/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aryanto menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut. Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum strategis untuk menghimpun data komprehensif terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan sektor usaha.
“Sensus Ekonomi 2026 sangat krusial karena akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan usaha dari berbagai sektor. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah, khususnya di Luwu Timur, sangat kami harapkan agar pelaksanaannya berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif pemerintah daerah, terutama dalam mendukung proses pendataan di lapangan serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Sensus ini merupakan momentum strategis yang dilaksanakan 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran utuh kondisi perekonomian, khususnya aktivitas usaha di Luwu Timur. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Puspawati Husler menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur untuk memberikan dukungan maksimal.
“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur siap bersinergi dan memberikan dukungan maksimal demi suksesnya Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus, karena hal tersebut menjadi kunci dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Luwu Timur untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar kepada petugas. Data yang akurat sangat penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar tepat sasaran,” ujar Puspawati.
Dengan sinergi antara Pemkab Luwu Timur dan BPS, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan mampu menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah maupun nasional.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login