Connect with us

Cegah Pelanggaran di Daerah, Mendagri Tekankan APIP Perkuat Pengawasan

Published

on

Kitasulsel, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperkuat pengawasan untuk mencegah adanya pelanggaran. Mendagri menegaskan, apabila kinerja APIP optimal, kemungkinan terjadinya masalah yang berujung pada proses pidana juga akan menjadi kecil.

“Kalau APIP-nya kuat di pencegahan, pendampingan, pengawasan, dan menyelesaikan segera ketika ada masalah, ada yang ganti kerugian, maka kecil kemungkinan akan ke APH (Aparat Penegak Hukum). Dan kalau sudah ke APH pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup,” ujar Mendagri dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Sejalan dengan itu, Mendagri meminta kepala daerah agar betul-betul memanfaatkan keberadaan APIP. Dirinya juga memohon kepada APH untuk mendampingi kepala daerah dalam mengelola anggaran. “Ini arahan Bapak Presiden, mengedepankan pendampingan, penegakan hukum sebagai upaya terakhir, ultimum remedium,” terangnya.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan, jangan sampai ketakutan kepala daerah terhadap APH membuat mereka tidak berani mengeksekusi berbagai program. Kondisi ini bakal membuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tidak optimal, sehingga uang menumpuk di bank.

“Padahal belanja ini selain untuk kepentingan membuat daya beli masyarakat juga untuk memancing, men-trigger swasta bergerak,” jelasnya.

Dukungan terhadap sektor swasta itu penting dilakukan. Sebab, tumbuhnya sektor swasta menjadi salah satu faktor pembangunan Indonesia. Menurutnya, daerah yang maju adalah yang memiliki sektor swasta yang kuat. Hal ini juga yang membuat Indonesia menjadi bagian dari negara G20.

“Mohon bantuan Bapak Jaksa Agung dan jajaran, Bapak Kapolri dan jajaran, Pak Kabareskrim, Pak Direktur Tipikor, untuk bisa teman-teman di daerah memberikan pendampingan, memberikan kenyamanan kepada para kepala daerah untuk bisa mengeksekusi, membelanjakan anggaran APBD yang ada,” tandasnya.

#Puspen Kemendagri#

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menag: Kerukunan Jadi Modal Strategis Indonesia Hadapi Dinamika Global

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerukunan menjadi salah satu modal strategis Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Pengalaman panjang bangsa Indonesia dalam merawat keberagaman dinilai memperkuat posisi Indonesia untuk membangun komunikasi yang terbuka, damai, dan konstruktif di tengah perbedaan kepentingan antarnegara.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menjadi narasumber dalam Podcast Open The Door di Kantor Kementerian Agama yang tayang pada Minggu (19/7/2026).

Menurut Nasaruddin Umar, prinsip politik luar negeri bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai negara tanpa harus terjebak dalam persaingan blok-blok kekuatan dunia.

“Kita selalu menempuh politik jalan tengah. Kita bisa dekat dan berkomunikasi dengan siapa pun karena politik bebas aktif sebagaimana dituntunkan dalam Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Menag.

Ia menjelaskan, politik jalan tengah bukan berarti Indonesia bersikap pasif terhadap berbagai persoalan internasional. Sebaliknya, Indonesia tetap aktif menyampaikan pandangan, membangun komunikasi, dan berkontribusi dalam penyelesaian konflik tanpa memperkeruh situasi.

Menurutnya, peran Indonesia di kancah global harus mampu menghadirkan suasana yang menenangkan di tengah berbagai ketegangan geopolitik.

“Konflik itu tidak bisa diselesaikan dengan bensin, tetapi harus disiram dengan air kesejukan,” tuturnya.

Keberagaman Jadi Kekuatan Bangsa

Menag menilai kemampuan masyarakat Indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman merupakan kekuatan yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan latar belakang agama, suku, bahasa, dan budaya yang beragam, Indonesia tetap mampu menjaga persatuan melalui semangat kebangsaan.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

“Saya berharap generasi kita sekarang ini dan generasi akan datang betul-betul mempertahankan prinsip dasar NKRI dengan falsafah Pancasila,” katanya.

IKUB 2025 Capai Angka Tertinggi dalam 11 Tahun

Nasaruddin Umar juga mengungkapkan bahwa kondisi kerukunan masyarakat Indonesia terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil pengukuran nasional, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 mencapai 77,89 dan berada pada kategori tinggi. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 11 tahun terakhir.

Menurutnya, peningkatan indeks tersebut menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan modal sosial yang harus terus dijaga dan diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

Budaya Maritim Bentuk Karakter Terbuka

Selain Pancasila, Menag menilai budaya maritim Nusantara turut membentuk karakter masyarakat Indonesia yang terbuka, adaptif, dan mudah menerima perbedaan.

Ia mengutip falsafah masyarakat pesisir yang memberi ruang bagi perahu untuk bertambat, air untuk dimanfaatkan, dan api untuk dibagi sebagai simbol keterbukaan, gotong royong, dan sikap saling menghormati.

Nilai-nilai tersebut, menurutnya, menjadi modal penting dalam membangun komunikasi lintas budaya maupun lintas negara.

Menutup pernyataannya, Menag mengajak generasi muda meneladani para pendiri bangsa dan tokoh organisasi kemasyarakatan yang selalu mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.

Menurutnya, melalui kerukunan, politik luar negeri bebas aktif, serta pengalaman panjang hidup dalam keberagaman, Indonesia memiliki modal besar untuk terus memainkan peran konstruktif dalam pergaulan internasional sebagai bangsa yang mampu membangun komunikasi, menjaga persaudaraan, dan merawat kebersamaan di tengah berbagai perbedaan.

Continue Reading

Trending