Cegah Pelanggaran di Daerah, Mendagri Tekankan APIP Perkuat Pengawasan

Published

3 tahun ago

25 Januari 2023

Kitasulsel, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperkuat pengawasan untuk mencegah adanya pelanggaran. Mendagri menegaskan, apabila kinerja APIP optimal, kemungkinan terjadinya masalah yang berujung pada proses pidana juga akan menjadi kecil.

“Kalau APIP-nya kuat di pencegahan, pendampingan, pengawasan, dan menyelesaikan segera ketika ada masalah, ada yang ganti kerugian, maka kecil kemungkinan akan ke APH (Aparat Penegak Hukum). Dan kalau sudah ke APH pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup,” ujar Mendagri dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Sejalan dengan itu, Mendagri meminta kepala daerah agar betul-betul memanfaatkan keberadaan APIP. Dirinya juga memohon kepada APH untuk mendampingi kepala daerah dalam mengelola anggaran. “Ini arahan Bapak Presiden, mengedepankan pendampingan, penegakan hukum sebagai upaya terakhir, ultimum remedium,” terangnya.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan, jangan sampai ketakutan kepala daerah terhadap APH membuat mereka tidak berani mengeksekusi berbagai program. Kondisi ini bakal membuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tidak optimal, sehingga uang menumpuk di bank.

“Padahal belanja ini selain untuk kepentingan membuat daya beli masyarakat juga untuk memancing, men-trigger swasta bergerak,” jelasnya.

Dukungan terhadap sektor swasta itu penting dilakukan. Sebab, tumbuhnya sektor swasta menjadi salah satu faktor pembangunan Indonesia. Menurutnya, daerah yang maju adalah yang memiliki sektor swasta yang kuat. Hal ini juga yang membuat Indonesia menjadi bagian dari negara G20.

“Mohon bantuan Bapak Jaksa Agung dan jajaran, Bapak Kapolri dan jajaran, Pak Kabareskrim, Pak Direktur Tipikor, untuk bisa teman-teman di daerah memberikan pendampingan, memberikan kenyamanan kepada para kepala daerah untuk bisa mengeksekusi, membelanjakan anggaran APBD yang ada,” tandasnya.

#Puspen Kemendagri#

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri HLM TPID dan TP2DD Sulsel, Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Digitalisasi Daerah

Published

15 menit ago

13 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari 2026.

Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel,Makassar Jumat (13/2/2026).

HLM tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi serta dihadiri unsur Forkopimda Sulsel, Sekretaris Provinsi Sulsel, Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia, para Bupati se-Sulsel, Sekda, Asisten Perekonomian, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Forum strategis ini menjadi wadah penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi sekaligus percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dalam kegiatan tersebut, Irwan Bachri Syam hadir didampingi Asisten Perekonomian, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Kehadiran lengkap jajaran perangkat daerah tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong percepatan digitalisasi daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Dalam forum TPID, dibahas berbagai strategi penguatan koordinasi pengendalian inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis, memastikan kelancaran distribusi antarwilayah, serta memperkuat kerja sama antar daerah guna mengantisipasi gejolak harga.

Sementara itu, pada agenda TP2DD, penekanan diberikan pada percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi melalui ETPD juga diharapkan mampu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat tata kelola keuangan yang modern dan terintegrasi.

Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam HLM ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat transformasi digital di tingkat daerah.