Connect with us

Awali Tahun 2023 PKK Sulsel dan Jabar Sharing Inovasi, Gubernur Andi Sudirman: Upaya Optimalisasi Peran

Published

on

Kitasulsel, Bandung – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina berada di Jawa Barat dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

Ketua TP PKK Naoemi Octarina kunker sekaligus study banding ke Kota Bandung di Gedung Tim PKK Jawa Barat. Tujuannya, agar Sulsel dapat mengembangankan atau mengadopsi salah satu inovasi program-program yang ada di Jawa Barat yang dapat diselaraskan dengan Provinsi Sulawesi-Selatan.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa sharing dan inovasi ini penting untuk mengawali kerja di tahun 2023 ini.

“Sharing pengalaman dan inovasi antara kedua Tim PKK Provinsi dalam inovasi menjadi penting untuk untuk mengawali 2023 dalam optimalisasi peran PKK bersama dalam penanganan isu terkait ibu dan anak serta isu lainnya yang diamanatkan kepada TP PKK Sulsel,” sebutnya, Kamis (12/1/2023).

Diketahui, Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki kader PKK paling banyak dari segi ke-PKKannya dengan memiliki 27 kabupaten/kota, 5.912 desa dan 627 kecamatan.

Beberapa target diantaranya, bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari kelembagaan SDM PKK Sulsel dengan melihat contoh sukses yang ada di Jawa Barat.

Adapun PKK Sulsel saat ini telah melakukan inovasi dan strategi dalam operasional sepuluh program PKK yang salah satunya adalah PKK remaja, bantuan khusus kepada 24 kabupaten/kota untuk penurunan stunting.(*)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Mendes Yandri Pastikan Kopdes Merah Putih Tidak Matikan Warung Kecil dan BUMDes

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kecil maupun toko kelontong di desa, meskipun nantinya berperan sebagai penyalur berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Yandri, pemerintah tengah menyusun aturan teknis operasional Kopdes Merah Putih agar implementasinya dapat berjalan tanpa mengganggu pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting perekonomian desa.

“Kopdes Merah Putih insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung kelontong yang ada di desa. Nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat,” ujar Yandri.

Ia menjelaskan, penyusunan regulasi teknis tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan.

“Tadi diminta Pak Menko Pangan satu bulan kami dikasih waktu. Insya Allah Agustus sudah selesai,” katanya.

Selain melindungi usaha warung kecil, Yandri juga memastikan Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut justru akan saling melengkapi dalam mengembangkan perekonomian desa.

Sebagai contoh, apabila BUMDes mengelola desa wisata, maka Kopdes dapat berperan menyediakan berbagai kebutuhan pendukung bagi aktivitas usaha tersebut.

“Jadi ini kerja sama saja, kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Tidak akan saling mengadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru saling menguatkan,” tegasnya.

Yandri menambahkan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk mendukung berbagai unit usaha yang telah berjalan di desa sehingga tercipta sinergi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi salah satu saluran distribusi berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.

Komoditas tersebut meliputi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, bantuan pangan, hingga beras. Selain itu, Kopdes juga akan berfungsi sebagai off-taker hasil pertanian petani sekaligus menjadi pelaksana operasi pasar di tingkat desa.

Menurut Zulkifli Hasan, Kopdes Merah Putih bukanlah supermarket, melainkan infrastruktur ekonomi yang dibangun pemerintah di desa untuk memperkuat distribusi barang dan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan merata.

Dengan konsep tersebut, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih mampu memperkuat ekonomi desa tanpa menggeser pelaku usaha yang telah ada, sekaligus menciptakan kolaborasi yang sehat antara koperasi, BUMDes, dan usaha mikro di tingkat desa.

Continue Reading

Trending