Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bahas Pelaksanaan Anggaran Prioritas 2023

Published

3 tahun ago

4 Januari 2023

Kitasulsel, Jimbaran – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas Ditjen Bina Adwil. Kegiatan tersebut untuk membahas implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan tahun 2023. Rapat itu berlangsung mulai tanggal 2 hingga 4 Januari 2023 di Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran, Bali.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya. Arahan itu salah satunya mengenai catatan kinerja jajarannya pada 2022.

“Dari hasil evaluasi kita pada Desember 2022 lalu, hari ini kita kick-off. Dengan capaian Ditjen Bina Adwil selama 2022, kita harus pahami advantage (kelebihan) dan disadvantage (kekurangan) kita. Perkuat advantage dan perbaiki disadvantage dengan kolaborasi, karena banyak yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi harus dilakukan tidak hanya di lingkup Kemendagri, tetapi juga lintas kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan lingkup pekerjaan Ditjen Bina Adwil. Secara khusus, Safrizal mengapresiasi kinerja jajarannya karena berdasarkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Kementerian Keuangan per 27 Desember 2022, rata-rata kinerjanya mencapai 94,6.

“Saya ingin mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Ditjen Bina Adwil yang realisasi anggarannya hingga hari ini mencapai 97,88 persen,” terangnya.

Lebih lanjut Safrizal berpesan kepada seluruh jajarannya agar memperhatikan sejumlah isu penting pada 2023. Hal itu di antaranya mengenai ASEAN Smart Cities Network (ASCN), peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta isu kewilayahan.

Dia mengatakan, keketuaan ASCN 2023 akan diterima Dirjen Bina Adwil. Peran tersebut harus diemban dengan baik, terlebih pada 2023 Presiden Joko Widodo juga akan menjabat sebagai Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Selain itu, dia menekankan, tata kelola peran GWPP serta pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga perlu dikuatkan. Upaya ini dilakukan dengan menggelar berbagai sosialisasi ke daerah termasuk pengawasan pelaksanaannya secara berkala.

Kemudian Safrizal juga menyinggung keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya, hal itu perlu didokumentasikan melalui penyusunan buku sebagai catatan sejarah keberhasilan Indonesia dalam menekan laju penyebaran pandemi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Ini mengingat peran strategis Ditjen Bina Adwil sebagai pembina penyelenggaraan layanan Trantibumlinmas dalam penerbitan kebijakan PPKM.

Dari aspek isu kewilayahan, Safrizal menyoroti pentingnya sosialisasi data wilayah administrasi pemerintahan untuk menguatkan sistem data pokok berbasis digital. Langkah ini untuk mendukung terwujudnya satu aplikasi data yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Di samping itu, Safrizal juga menekankan pentingnya publikasi berbagai kegiatan. Dia mengungkapkan, pada 2022 lalu, Ditjen Bina Adwil telah menyelesaikan 97 persen segmen batas dan pulau di seluruh Indonesia. Namun capaian itu belum tersosialisasikan secara maksimal sebagai sebuah prestasi.

Karena itu, Safrizal berpesan kepada seluruh jajarannya untuk mengoptimalisasikan publikasi pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Adwil. Dengan begitu, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai kinerja Kemendagri termasuk Ditjen Bina Adwil.

“Publikasikan substansinya, karena kumpulan publikasi membentuk persepsi publik yang memberikan kontribusi terhadap citra Kemendagri,” tandas Safrizal.

Puspen Kemendagri

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Tak Pernah Usai: Sehari Semalam Menjadi Irwan Bachri Syam

Published

3 jam ago

30 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwutimur—Ada yang berubah dari cara sebagian masyarakat memandang seorang kepala daerah. Bukan lagi sekadar soal kebijakan, program, atau pidato resmi. Tapi tentang ketahanan—tentang bagaimana seseorang menjalani hari yang seolah tak pernah selesai.

Di Luwu Timur, nama Irwan Bachri Syam kini kerap disebut dengan nada yang lebih lirih—campuran antara kagum dan haru.

“Jaga kesehatan, Pak Bupati…”

Kalimat itu bukan sekadar sapaan. Ia lahir dari pemandangan yang berulang: seorang pemimpin yang nyaris tak punya jeda.

Pagi itu dimulai seperti biasa—rapat di gedung DPR. Agenda padat, pembahasan serius. Namun itu baru awal. Selepasnya, langkah tak berhenti. Pintu ruang kerja terbuka, tamu datang silih berganti. Wajah-wajah penuh harap, membawa persoalan, aspirasi, dan cerita.

Belum selesai satu, datang lagi yang lain.

Waktu bergulir ke siang. Di sela kesibukan, ia menyempatkan diri sholat berjamaah di masjid. Singkat, khusyuk, lalu kembali pada rutinitas: menerima tamu lagi.

Sore menjelang, langkah yang sama terulang. Sholat Ashar, lalu kembali ke kursi kerja. Tak ada tanda melambat.

“Jadi bupati itu berat… biar Pak Irwan Bachri Syam saja,” celetuk seorang warga setengah bercanda, setengah takjub.

Karena memang, tak semua orang sanggup menjalani ritme seperti itu.

Menjelang malam, agenda belum juga usai. Rapat mendadak muncul. Setelahnya, sholat Magrib di musholla. Namun alih-alih beristirahat, ia kembali menemui rombongan tamu yang telah menunggu.

Dan bahkan setelah itu—masih ada lagi.

“Pagi, siang, sore, malam… beliau terus. Tidak ada shift. Tidak ada bupati pengganti,” cerita seorang warga yang menyaksikan langsung.

Ajudan boleh bergantian. Tapi seorang bupati—tak punya “stuntman”.

Lelah? Tentu itu pertanyaan yang wajar. Tapi yang tampak justru sebaliknya: energi yang seperti tak habis.

Mungkin, bagi sebagian orang, ini bukan semata soal fisik. Ada yang melihatnya sebagai bentuk pengabdian yang lebih dalam.

“Mungkin itu kelebihan yang Allah berikan… karena beliau mengurusi begitu banyak orang,” ujar seorang warga dengan nada reflektif.

Kisah-kisah kecil seperti itu terus beredar. Tentang bagaimana satu teguran ringan soal kehadiran pegawai di waktu sholat bisa langsung mengubah suasana.

Hari itu, ketika waktu Ashar tiba, masjid nyaris tak mampu menampung jamaah.

Cukup sekali bicara—dan semua tergerak.

Sederhana, tapi mengena.

Malam kian larut. Namun bagi Irwan, hari belum benar-benar selesai. Informasi dari humas menyebutkan, esok pagi ia harus bertolak ke Makassar. Agenda baru sudah menunggu.

Artinya, waktu istirahat kembali menjadi barang langka.

Dan di tengah semua itu, masyarakat hanya bisa mengirim doa yang sederhana:

“Jaga kesehatan, Pak Bupati.”

Karena di balik jabatan yang terlihat kokoh, ada manusia yang terus berjalan, menembus batas waktu—demi mereka yang dipimpinnya.

Dan mungkin benar, menjadi bupati itu berat.

Tidak semua orang sanggup.