Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bahas Pelaksanaan Anggaran Prioritas 2023

Published

3 tahun ago

4 Januari 2023

Kitasulsel, Jimbaran – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas Ditjen Bina Adwil. Kegiatan tersebut untuk membahas implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan tahun 2023. Rapat itu berlangsung mulai tanggal 2 hingga 4 Januari 2023 di Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran, Bali.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya. Arahan itu salah satunya mengenai catatan kinerja jajarannya pada 2022.

“Dari hasil evaluasi kita pada Desember 2022 lalu, hari ini kita kick-off. Dengan capaian Ditjen Bina Adwil selama 2022, kita harus pahami advantage (kelebihan) dan disadvantage (kekurangan) kita. Perkuat advantage dan perbaiki disadvantage dengan kolaborasi, karena banyak yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi harus dilakukan tidak hanya di lingkup Kemendagri, tetapi juga lintas kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan lingkup pekerjaan Ditjen Bina Adwil. Secara khusus, Safrizal mengapresiasi kinerja jajarannya karena berdasarkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Kementerian Keuangan per 27 Desember 2022, rata-rata kinerjanya mencapai 94,6.

“Saya ingin mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Ditjen Bina Adwil yang realisasi anggarannya hingga hari ini mencapai 97,88 persen,” terangnya.

Lebih lanjut Safrizal berpesan kepada seluruh jajarannya agar memperhatikan sejumlah isu penting pada 2023. Hal itu di antaranya mengenai ASEAN Smart Cities Network (ASCN), peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta isu kewilayahan.

Dia mengatakan, keketuaan ASCN 2023 akan diterima Dirjen Bina Adwil. Peran tersebut harus diemban dengan baik, terlebih pada 2023 Presiden Joko Widodo juga akan menjabat sebagai Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Selain itu, dia menekankan, tata kelola peran GWPP serta pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga perlu dikuatkan. Upaya ini dilakukan dengan menggelar berbagai sosialisasi ke daerah termasuk pengawasan pelaksanaannya secara berkala.

Kemudian Safrizal juga menyinggung keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya, hal itu perlu didokumentasikan melalui penyusunan buku sebagai catatan sejarah keberhasilan Indonesia dalam menekan laju penyebaran pandemi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Ini mengingat peran strategis Ditjen Bina Adwil sebagai pembina penyelenggaraan layanan Trantibumlinmas dalam penerbitan kebijakan PPKM.

Dari aspek isu kewilayahan, Safrizal menyoroti pentingnya sosialisasi data wilayah administrasi pemerintahan untuk menguatkan sistem data pokok berbasis digital. Langkah ini untuk mendukung terwujudnya satu aplikasi data yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Di samping itu, Safrizal juga menekankan pentingnya publikasi berbagai kegiatan. Dia mengungkapkan, pada 2022 lalu, Ditjen Bina Adwil telah menyelesaikan 97 persen segmen batas dan pulau di seluruh Indonesia. Namun capaian itu belum tersosialisasikan secara maksimal sebagai sebuah prestasi.

Karena itu, Safrizal berpesan kepada seluruh jajarannya untuk mengoptimalisasikan publikasi pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Adwil. Dengan begitu, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai kinerja Kemendagri termasuk Ditjen Bina Adwil.

“Publikasikan substansinya, karena kumpulan publikasi membentuk persepsi publik yang memberikan kontribusi terhadap citra Kemendagri,” tandas Safrizal.

Puspen Kemendagri

FEATURE

Dari Skeptis Menjadi Harapan: Perjalanan Sunyi Program Lansia Ibas–Puspa

Published

3 jam ago

23 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWUTIMUR—Di ufuk timur Kabupaten Luwu Timur di tanah yang dikenal dengan sebutan Bumi Batara Guru, sebuah janji pernah diucapkan dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan. Janji itu sederhana: menghadirkan negara lebih dekat bagi para orang tua—mereka yang rambutnya telah memutih, langkahnya mulai pelan, namun doa-doanya tak pernah berhenti menguatkan daerah ini.

Di awal kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Irwan Bachri Syam dan Puspawati Husler, program tersebut tak sepenuhnya disambut tepuk tangan. Sebaliknya, ia lebih sering disambut keraguan.

“Mustahil.”

“Bertentangan dengan regulasi.”

“Tidak realistis untuk kemampuan fiskal daerah.”

Begitulah suara-suara yang beredar.

Namun bagi Irwan, niat baik adalah kompas. Ia berulang kali menyampaikan kepada jajaran birokrasi dan masyarakat: “Luruskan niat untuk kesejahteraan rakyat. Soal jalan dan rintangannya, biarkan ikhtiar dan doa yang bekerja.”

Yang membuat publik perlahan terdiam adalah waktu.

Belum genap empat bulan pasca pelantikan, langkah-langkah teknis mulai dijalankan. Pendataan lansia diperbarui. Validasi by name by address diperketat. Sinkronisasi dengan dinas sosial, desa, hingga RT/RW dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Tak ada gegap gempita.

Tak ada seremoni berlebihan.

Yang ada hanyalah rapat-rapat panjang, diskusi anggaran, penyesuaian regulasi, dan penyusunan skema agar program ini tidak menabrak aturan, melainkan berdiri kokoh di atasnya.

Program yang semula dianggap bertentangan dengan banyak hal, perlahan menemukan bentuknya. Skema bantuan sosial bagi lansia kurang mampu dirancang lebih terstruktur. Mekanisme pencairan diperjelas. Pendampingan diperkuat. Pemerintah desa dilibatkan aktif agar tidak ada lansia yang tercecer.

Irwan dan Puspawati memilih menjawab skeptisisme bukan dengan perdebatan, melainkan dengan konsistensi.

Satu tahun berjalan, program ini tak lagi menjadi wacana. Ia telah menjadi kenyataan yang dirasakan.

Ada lansia yang kini bisa membeli obat tanpa harus menunggu kiriman anaknya.

Ada yang tak lagi merasa sendiri karena perhatian pemerintah hadir menyapa.

Ada yang tersenyum karena merasa dihargai, bukan dilupakan.

Di beranda-beranda rumah panggung, di desa-desa pesisir, di wilayah pegunungan hingga perkebunan, “Lutim Peduli Lansia” menjadi cerita hangat yang beredar dari mulut ke mulut.

Di tengah gaung visi besar “Juara” yang dikumandangkan di seluruh pelosok Bumi Batara Guru, program lansia ini justru menjadi sisi paling humanis dari kepemimpinan Ibas–Puspa.

Karena kemajuan daerah bukan hanya tentang infrastruktur megah atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia juga tentang bagaimana pemerintah memperlakukan mereka yang telah lebih dulu membangun tanah ini dengan keringat dan doa.

Irwan kerap mengatakan bahwa alam Luwu Timur adalah guru ketekunan. Tambang, laut, dan sawah tak pernah memberi hasil tanpa kesabaran. Begitu pula kebijakan publik.

“Kalau niat kita untuk orang banyak, pasti ada jalan,” begitu keyakinannya.

Kini, satu tahun kepemimpinan berjalan, program itu bukan lagi bahan perdebatan. Ia telah menjadi penyejuk. Bahkan di beberapa desa, para lansia menanti jadwal pencairan dengan penuh harap—bukan sekadar karena nilai bantuannya, tetapi karena mereka merasa diperhatikan.

Program ini membuktikan satu hal penting: keberpihakan tidak selalu harus keras bersuara. Ia bisa hadir dalam bentuk kepedulian yang konsisten dan terukur.

Di usia senja para orang tua Luwu Timur, ada tangan pemerintah yang menggenggam lebih erat. Dan di balik itu, ada keyakinan seorang pemimpin yang sejak awal memilih percaya bahwa niat baik, bila diperjuangkan sungguh-sungguh, akan menemukan jalannya.

Lutim Peduli Lansia bukan lagi janji.

Ia telah menjadi senyum.

Dan di sanalah kerja keras itu menemukan maknanya.