Connect with us

FGD Terkait Kota Layak Anak, Legislator DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir Libatkan Para Ibu

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Legislator DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menggelar Focus Grup Discussion (FGD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, di Hotel Royal Bay, Jalan Sultan Hasanuddin, Rabu (26/07/2023).

Anggota dari Fraksi Golkar ini mengajak warga untuk berdiskusi terkait ranperda yang sudah diinisiasi sejak tahun 2022 ini. Ia ingin aturannya dapat optimal berjalan.

Abdul Wahab Tahir menyampaikan perda ini perlu diterbitkan. Ia mau Makassar menjadi kota yang benar-benar berpredikat kota layak anak dari seluruh aspek.

“Kemarin kita dapat penghargaan kota layak anak tapi seharusnya kita bisa dapat penghargaan tertingginya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyatakan peran masyarakat terkhusus para ibu harus ada dalam ranperda ini. Sebab mereka lebih paham masalah anak.

“Makanya saya undang ibu-ibu karena generasi anak bergantung sama ibu-ibu,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar ini mempersilahkan warga untuk menyampaikan segala sesuatu terkait ranperda ini. Ia berkomitmen agar ranperda ini dapat diterapkan dengan baik.

“Jadi sampaikan maki, apa yang disampaikan. FGD ini mau ajakki berdiskusi, kayak mahasiswa dulu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar, Darniati mengatakan bahwa ranperda ini mengatur salah satunya terkait hak pemenuhan anak. Semuanya mesti terpenuhi untuk mendapatkan kata layak.

“Haknya mereka harus terpenuhi semua misalnya soal identitas mereka, hak yang diberikan oleh orang tuanya. Itu semua harus ada dan diatur” ujar Darniati.

Adapun yang diperhatikan juga terkait kelembagaan. Dalam ranperda ini, ia menjelaskan Makassar harus memiliki forum anak di setiap kelurahan.

“Setiap kelurahan itu sudah ada forum anak, jadi menjadi wadah bagi anak-anak untuk bermain dan memecahkan masalah,” ungkapnya.

Sementara itu, Muslimin Hasbullah selaku Kepala UPTD PPA Kota Makassar menyebut selain pemenuhan hak, sarana dan prasarana juga harus terpenuhi.

“Sarana juga harus ada seperti taman bermain. Anak-anak itu ingin bermain jadi mesti ada taman,” katanya.

“Semua fasilitas yang berkaitan dengan anak harusnya ada. Ketika semuanya lengkap, Makassar sudah jadi kota yang benar-benar layak anak,” pungkasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Legislator Makassar Rezki Terima Keluhan Warga Rappocini Soal Infrastruktur Jalan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Kegiatan Reses Ketiga masa persidangan Ketiga tahun sidang 2024/2025 kembali dilaksanakan seluruh anggota DPRD Kota Makassar.Anggota DPRD Makassar.

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Demokrat, Rezki mengawali resesnya di Jl Rappocini Raya, Lr 9, RT 01 RW 07, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Makassar, Jumat (20/6/2025).

Pada tersebut, tokoh masyarakat setempat, Danial menyampaikan aspirasinya terkait jalanan di Jalan Rappocini Raya lorong 9 yang butuh perbaikan.

“Karena jalanan disini sejak puluhan tahun lalu belum pernah ada perbaikan, karena itu kami mengusulkan kepada Ibu Rezki agar bisa diperhatikan jalanan tersebut,” ujarnya.

Bukan hanya itu, warga setempat juga mengeluhkan saluran drainase yang tertutup, sehingga mengakibatkan sering tergenang.

“Kadang air biasa naik ke jalanan akibat saluran drainase tertutup serta jalanan yang butuh perbaikan, karena itu kami berharap segera ada perhatian dari pemerintah,” keluhnya.

Mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat yang hadir, Rezki menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu mengawal setiap permasalahan yang ada di Kelurahan Buakana.

“Insya Allah saya akan perjuangkan setiap aspirasi bapak dan ibu. Kemudian soal drainase kami minta secara rincinya panjang dan lebar agar kami bisa lansung berkoordinasi dengan Dinas PU Makassar,” kata Rezki.

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini berharap setiap aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat harus jelas dan lebih rinci, agar pemerintah Kota khususnya dinas terkait dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

“Karena semuanya harus jelas, apalagi Kota Makassar ini luas jadi perlu jelas titik dan alamatnya dimana supaya Dinas terkait bisa lebih detail lagi dalam melaksanakan tugas di lapangan,” jelasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel