Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo Apresiasi Atas Dukungan Warga Barru Pada Dirinya Dipanggung Politik

Published

2 tahun ago

14 Oktober 2023

Kitasulsel–Makassar–Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menghadiri acara maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh Kerukunan Keluarga Besar Daerah Barru (KKDB) di Auditorium Drs KH Muhyiddin Zein, Universitas Islam Makassar (UIM), Sabtu (14/10/2023). Turut hadir pula dalam acara ini Anggota DPD RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Tamsil Linrung dan ratusan warga Barru yang berdomisili di Kota Makassar.

Ketua KKDB Kota Makassar KH Dr Masykur mengatakan, memasuki tahun politik warga Barru sudah harus menentukan sikap terkait dengan arah dukungan di panggung politik, khususnya terhadap calon-calon legislator yang memiliki komitmen keummatan.

Secara spesifik, KH Masykur Yusuf menyebut nama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo sebagai sosok yang layak didukung di panggung politik. Menurut dia, Rudianto Lallo ini ada kedekatan dengan warga Barru yang berdomisili di Makassar.

“Walaupun bukan orang Barru, kalau ada komitmen terhadap umat, maka harus kita dukung, termasuk adinda Rudianto Lallo, kita sudah tahu kapasitasnya. Anak Rakyat tapi bisa memperbaiki rakyat,” ujar KH Dr Masykur yang disambut aplaus warga Barru yang hadir.

Ketua Harian DPP KKDB, Abdul Halim Muharram sebut Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo sebagai tokohnya orang Makassar.

“Orang Barru yang ada di Makassar, bisa menentukan pilihan kepada Ketua DPRD Makassar yang akan berkiprah ke Jakarta sebagai anggota DPR RI. Warga Barru di Makassar saya kira tidak akan salah pilih, dia (Rudianto Lallo) ini kita sudah tahu kapasitasnya,” terang Halim Muharram.

Menanggapi dukungan tersebut, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh warga Barru untuk dirinya.(*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

1 hari ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)