Ikhsan NS Plt. Kasatpol PP Dampingi Walikota Makassar Lepas Pendidikan dan Latihan Dasar Personil
Kitasulsel—Makassar—Plt. Kasatpol PP Ikhsan NS, S.Sos., M.M., dampingi Walikota Makassar Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto lepas pendidikan dan latihan dasar personil Satpol PP, Senin (24/07/2023).
Untuk diketahui bersama, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggandeng Brimob Polda Sulsel dalam pengembangan kapasitas SDM personel Satpol PP.
Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklat) Pengembangan Kapasitas SDM Satpol PP dibuka Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, di Mako Brimob Polda Sulsel, Pa’baeng Baeng.
Bertindak selaku Inspektur Upacara, Danny Pomanto mengingatkan seluruh personel Satpol PP agar selalu menjunjung tinggi kedisiplinan, ketekunan, dan kepatuhan selama mengikuti pelatihan.
“Ikuti semua arahan dan bimbingan dari para pelatih. Jaga kekompakan dan jaga kesehatan. Jadikan diklat ini kebanggaan sebagai Satpol PP,” kata Danny Pomanto.
Pelatihan ini menurutnya sangat penting karena menjadi wadah bagi personel Satpol PP dalam meningkatkan kapasitas sebagai pembekalan pengenalan tugas dan fungsinya sebagai penegak perda.
“Satpol PP sebagai aparat pemerintah merupakan garda terdepan menjalankan tugas dan fungsinya menciptakan situasi yang aman, khususnya dalam penegakan perda,” tutur Danny Pomanto.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Satuan Brimob Polda Sulsel atas kesediaan menjajaki kerja sama dengan pemerintah kota dalam hal peningkatan kapasitas SDM personel Satpol PP, ucap Danny Pomanto Walikota Makassar.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP (Kasatpol) Makassar Ikhsan NS mengatakan, ada 75 personel Satpol PP yang mengikuti pelatihan di Brimob Polda Sulsel.
“Ada 75 personel yang ikut pelatihan, rinciannya 14 personel wanita dan dan 61 orang laki-laki,” ujar Ikhsan NS.
Pelatihan peningkatan kapasitas SDM personel Satpol PP berlangsung selama sepuluh hari. Yakni, 24 Juli sampai 3 Agustus 2023.
“Mereka nanti akan dilatih penanganan massa, penertiban, patroli, SAR karena kami juga sering dilibatkan dalam penanggulangan bencana,” tutupnya.(*)
Kementrian Agama RI
Menag Terima Wamenhan Bahas Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional dan Isu Kebangsaan
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Pertemuan ini membahas sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta peran Kementerian Agama dalam isu-isu kebangsaan.
Wamenhan Donny Ermawan menjelaskan bahwa DPN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pertahanan dan telah ditetapkan sejak akhir 2024. “Tugas utama DPN adalah membuat kebijakan umum pertahanan negara yang nantinya digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta memberikan solusi kebijakan strategis kepada Presiden,” ujarnya.
Donny menegaskan bahwa Ketua DPN adalah Presiden, dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan, sementara dirinya sebagai Wakil Menteri Pertahanan merangkap Sekretaris DPN. Anggota tetap DPN antara lain Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kepala BIN, serta para Kepala Staf Angkatan.
“Sedangkan Menteri Agama menjadi anggota tidak tetap. Artinya, bila ada isu terkait keagamaan, Menteri Agama akan dilibatkan dalam sidang DPN,” jelasnya.
Wamenhan menambahkan, DPN sudah mulai bekerja sejak awal 2025, termasuk menyelenggarakan sidang informal di Bogor dan sejumlah sidang informal bersama Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala BIN, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke sejumlah ormas keagamaan.
“Kami sudah bertemu dengan PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Selain itu, kami juga bersosialisasi dengan Badan Musyawarah Gereja Nasional (Bamagnas). Intinya banyak membahas pendidikan bela negara, termasuk rencana pelatihan bagi kader ormas keagamaan,” papar Donny.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya memperhatikan aspek geospiritual dalam konteks pertahanan negara. Menurutnya, fenomena kekerasan kerap terkait dengan faktor-faktor kultural dan spasial tertentu.
“Perkembangan geospiritual ini juga harus mendapat perhatian. Ada kawasan-kawasan tertentu yang secara historis dan kultural melahirkan potensi konflik. Ini perlu kita petakan secara serius,” tegas Menag.
Ia juga menyoroti munculnya isu-isu sensitif di media sosial yang mengatasnamakan agama. Menurutnya, fenomena ini kerap dipicu pihak-pihak non-mainstream, baik di internal Islam maupun Kristen, yang kemudian memperbesar isu kecil menjadi konflik yang meresahkan.
“Hal seperti ini harus diantisipasi. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down konten provokatif. Jangan sampai isu-isu lama yang sudah selesai kembali digoreng dan dimanfaatkan pihak tertentu, bahkan mungkin ada link internasional di baliknya,” kata Menag.
Hadir dalam pertemuan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Deputi GeoStrategi DPN Mayjen Ari dan Deputi GeoEkonomi Yayat Ruyat.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login