Camat Wajo Sidak Lokasi Diduga Gudang

Published

2 tahun ago

21 September 2023

Kitasulsel—Makassar—Respon cepat diperlihatkan Camat Wajo Hj Hamna Faizal terkait polemik lokasi yang diduga gudang di Jalan Sangir, Kelurahan Melayu Baru Makassar mendapat apresiasi dari masyarakat.

Camat Wajo Hamna Faisal yang mendengar keluhan masyarakat langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak), pada Kamis (21/9/2023).

Ia turun langsung melihat aktivitas yang diduga gudang milik HW bersama Lurah Melayu Baru Andhy Richard dan tim BKO Kecamatan Wajo. Sayangnya pemilik usaha CV. CAP, ini tidak ada di lokasi.

Sebelumnya, diberitakan Lurah Melayu Baru memergoki aktivitas bongkar muat mobil kontainer roda enam pada Senin 18 September, pukul 09.00.

Andhy Richard yang melihat aktivitas bongkar muat dan mengakibatkan kemacetan itu, langsung melarang sopir tersebut untuk melakukan aktivitas bongkar muat. Apalagi Jalan Sangir merupakan jalan yang bukan peruntukan untuk kendaraan diatas 5T.

Dalam Sidak itu, Hamna Faisal menyayangkan pemilik usaha CV. CAP yang tidak kooperatif.

Padahal, kata Hamna, ini kita mau lihat izinnya apakah sudah sesuai secara admistrasi terdaftar atau tidak.

“Sengaja kita Sidak karena memang aktivitas bongkar muat dan keluhan masyarakat itu sering terjadi kemacetan dan bahkan mobil digunakan pun melanggar rambu 5T,” ucap Hamna.

“Jadi perizinan maupun fungsi IMB nya ini kita tidak tau apa yang tertera disitu. Apa berupa gudang atau bagaimana,” tukas Hj Hamna Faizal.

“Terkait gudang dalam kota, kan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Itu kita mau lihat dulu,” tegas Hamna.

Adapun soal bongkar muat ini sebenarnya dari Dishub memiliki kebijakan. Dimana untuk bongkar muat itu dilakukan pada pukul 22.00 malam, kata Hamna Faizal.

“Yang di dapati pak Lurah Melayu Baru kemarin, justru bongkar muat di jam-jam aktivitas pagi di jalan Sangir,” tutur Hamna.

Untuk itu, tambah Camat Wajo, Kembali lagi, kita mau lihat izin yang dikantongi pemilik usaha dulu, karena fungsi pergudangan tentunya bukan di area sini.

“Setelah itu baru kita mau tindak lanjuti. Karena saya rasa dulu ini izinnya gudang pada saat itu. nah kita mau lihat ada pembaharuan izin gimana,” kata Hamna

Camat Wajo juga secara tegas agar pemilik memperlihatkan kelengkapan admistrasinya. Kita juga akan ambil tindakan jika memang tidak sesuai prosedur yang ada.

Sebab ini harus direspon cepat, karena disini aktivitas sangat padat apalagi barang dan jasa. Sehingga diharapkan para pelaku usaha memiliki barang bongkar muat ini diharapkan pada saat jam-jam malam.

Setelah ini, ucap Hamna, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk melihat fungsi pengawasan sehingga kami sangat mengharapkan disdag bisa melihat kondisi dan berkoordinasi PTSP dan pihak kepolisian terkait bongkar muat.

“Kami harapkan utamanya di Kecamatan Wajo ini merupakan pusat perdagangan. Sehingga memang dulu banyak terdapat gudang-gudang. Karena itu kami akan cek kembali. Sudah banyak beralih fungsi oleh karena itu, dengan adanya kondisi seperti ini kita lakukan pengecekan dengan kondisi yang ada,” pungkasnya.

Lurah Melayu Baru, Andhy Richard usai melakukan sidak, ia pun mendatangin rumah milik usaha CV CAP dengan maksud meminta penjelasan atau melihat kelengkapan izin usaha yang dimiliki. Namun HW tak lagi berada dikediamannya.

Lurah secara tegas menyampaikan ke keluarganya agar segera ke kantor lurah untuk menjelaskan terkait aktivitas usahanya.

Dia pun menambahkan bahwa masalah yang ditimbulkan bukan hanya kemacetan, tetapi juga telah beberapa kali memutus jaringan kabel PLN yang terintegrasi ke rumah warga.

Richard mengungkapkan secara tegas bahwa mereka telah mengirim surat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan, dan Kepolisian dalam upaya mencari solusi untuk masalah pergudangan ini.

Masyarakat setempat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah yang meresahkan warga ini.

Menurutnya, perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau, baik itu oleh pihak kelurahan, RT, RW maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

14 jam ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.