Pemkot Makassar Sosialisasikan Kajian Hukum Perkara Pengelolaan Pasar Butung

Published

2 tahun ago

25 Oktober 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,- Pemerintah Kota Makassar, sosialisasikan kajian hukum terkait perkara pengelolaan pasar butung, melalui Kepala Bagian Hukum, Dr Daniati.

Hal ini sebagai penegasan bahwa pengelolaan Pasar Butung sepenuhnya menjadi kewenangan dari Perumda Pasar Makassar Raya, Selasa (24/10/2023).

Dalam kajian tersebut, dijelaskan bahwa sengketa hukum yang terjadi di Pasar Butung Kota Makassar bukan sengketa kepemilikan hak karena Pasar Butung adalah aset Pemerintah Kota Makassar.

Selanjutnya untuk pemanfaatan aset Pemerintah Kota Makassar INCASU Pasar Butung sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Pasar Makassar Raya, karena Perjanjian Nomor 511.2/16/S.Perja/Um tertanggal 16 November 1998 antara Pemerintah Kota Makassar yang saat itu bernama Kota Madya Ujung Pandang dengan PT. La Tunrung L&K, telah terjadi pemutusan kerja sama dan PT La Tunrung telah menyerahkan pengelolaan Pasar Butung kepada Pemerintah Kota Makassar melalui Perumda Makassar Raya.

“Telah terjadinya pemutusan kerja sama antara Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya dan PT. Haji La Tunrung maka pengelolaan Pasar Butung secara penuh menjadi tanggung jawab Perumda Pasar Makassar Raya sehingga Koperasi Bina Duta dan pihak-pihak lainnya tidak berhak lagi terhadap pengelolaan Pasar Butung,” tegasnya.

Untuk itu, siapapun yang mengatasnamakan Koperasi Bina Duta tidak mempunyai dasar hukum dan legal standing untuk pengelolaan Pasar Butung.

“Segala macam pembayaran, pungutan, retribusi, sewa, service cas, dan lain sebagainya yang terkait dalam pengelolaan Pasar Butung sepenuhnya menjadi kewenangan dari Perumda Pasar Makassar Raya,” lanjutnya.

Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kaban Kesbangpol Zaenal Ibrahim, didampingi oleh Kasatpol PP Ikhsan, direksi Perumda Makassar Raya, dan OPD terkait lainnya.

Sosialisasi berlangsung dua arah. Selain dari pihak Pemerintah Kota Makassar juga diberikan kesempatan kepada pedagang, dan asosiasi pedagang untuk menyampaikan aspirasinya.

“Sosialisasi hari ini selain untuk menyampaikan kajian hukum terkait Pasar Butung juga untuk menyerap aspirasi pedagang Pasar Butung,” pungkas Kabag Hukum Pemkot Makassar, Dr Daniati.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Undangan di Tengah Syawalan: Langkah Strategis Bupati Sidrap Bidik Panggung Pendidikan Sulsel

Published

17 jam ago

28 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Tidak semua undangan disampaikan lewat surat resmi. Sebagian justru lahir dari momentum yang tepat. Itulah yang dilakukan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, saat menghadiri Syawalan 1447 Hijriah yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Sabtu (28/03/2026).

Di tengah suasana hangat acara tersebut, Syaharuddin memanfaatkan momen untuk menyampaikan undangan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Undangan itu sederhana, namun sarat makna: hadir ke Sidrap pada Juli 2026.

Bukan untuk seremoni biasa, melainkan menghadiri Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan—sebuah agenda besar yang diproyeksikan menghadirkan sekitar 60 ribu tenaga pendidik dari seluruh Sulawesi Selatan.

Sidrap Siapkan Panggung Besar

Dalam pertemuan itu, Syaharuddin tidak sendiri. Ia didampingi Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, yang juga menjabat Ketua PGRI Sidrap. Kehadiran keduanya mempertegas kesiapan daerah menjadi tuan rumah.

Pesan yang ingin disampaikan pun jelas: Sidrap tidak sekadar ingin menjadi lokasi pelaksanaan, tetapi juga menjadikan Porsenijar sebagai momentum kebangkitan dan konsolidasi dunia pendidikan di daerah.

Jika terealisasi sesuai rencana, kegiatan ini berpotensi mengubah Sidrap menjadi pusat aktivitas pendidikan di Sulawesi Selatan selama beberapa hari, dengan ribuan guru berkumpul dalam satu ruang interaksi besar.

Sinyal Positif dari Menteri

Respons Abdul Mu’ti terbilang singkat namun bermakna. Ia mengapresiasi undangan tersebut dan memberikan sinyal positif atas kesiapan Sidrap.

Dalam konteks forum seperti Syawalan, jawaban semacam ini kerap dimaknai sebagai indikasi awal dukungan. Sebuah “kode” bahwa agenda tersebut mulai masuk dalam perhatian pemerintah pusat.

Disaksikan Para Pemangku Kepentingan

Percakapan itu tidak terjadi secara tertutup. Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama sejumlah kepala daerah dan jajaran Muhammadiyah.

Artinya, undangan tersebut tidak hanya sampai ke Menteri, tetapi juga diketahui oleh para pemangku kepentingan yang berperan dalam mendorong suksesnya agenda tersebut.

Lebih dari Sekadar Event

Porsenijar bukan sekadar ajang lomba olahraga dan seni. Di balik itu, terdapat ruang pertemuan besar bagi para guru untuk berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan membangun energi kolektif pendidikan.

Jika target kehadiran puluhan ribu peserta tercapai, Sidrap tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga pusat percakapan pendidikan regional.

Menunggu Kepastian

Kini, satu pertanyaan besar masih menggantung: apakah Menteri akan benar-benar hadir?

Jika iya, kehadiran tersebut bukan sekadar kunjungan simbolis, melainkan bentuk legitimasi yang dapat mengangkat posisi Sidrap dalam peta pendidikan daerah.

Undangan telah disampaikan. Waktu telah ditentukan. Kini, perhatian tertuju pada Juli 2026—momen yang berpotensi menjadikan Sidrap sebagai panggung besar bagi puluhan ribu guru, dengan pemerintah pusat berada di tengahnya.