Danny Pomanto Dorong Penandatanganan NPHD Secepatnya: Kita Tunggu Asistensi dan Konsultasi

Published

2 tahun ago

12 Oktober 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memastikan Pemkot Makassar segera akan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam mensukseskan tahapan Pemilu 2024.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan anggarannya cukup besar sehingga pasti ada asistensi dan konsultasi dari provinsi terlebih dahulu.

“Dalam tata cara keuangan kan ada asistensi dari provinsi, kita menunggu asistensi. Tidak lama kok tergantung teman-teman di provinsi kalau lebih cepat,” kata Danny diwawancara di sela-sela acara Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dalam mensukseskan Pemilu 2024 yang Luber, Jurdil, Lancar, Aman dan Damai di Era Baru Sulsel Menuju Indonesia Maju, di Hotel Claro, Rabu, (11/10/2023).

Danny menegaskan, dirinya belum tahu persis berapa jumlahnya. Apalagi timnya masih menunggu pembahasan pokok sebentar lagi. “Tetapi NPHD itu tidak ada masalah bagi kita,” tekannya.

“Intinya prosedur keuangan harus dilakukan, asistensi, konsultasi,” tambahnya.

Tentunya, janji dia, itu akan dilakukan secepatnya. Apalagi, dia akui sudah berpengalam perihal itu sehingga tak masalah.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan Rakor ini meneguhkan bahwa Forkopimda se-Sulsel sudah siap menggelar dan mengawal sukses Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Hal itu ditandai dengan kesiapan anggaran. Olehnya, ia mendorong seluruh kabupaten/kota bulan ini sudah melakukan penandatanganan NPHD.

“Insyaallah seluruh Sulsel bulan ini seluruhnya sudah tanda tangan NPHD. Saya percaya Pemkot/kabupaten di Sulsel teguh menyelesaikan itu. Cuma hal teknis penganggaran saja yang dibicarakan. Prinsipnya tidak ada persoalan semuanya bisa dibicarakan karena kami menganut falsafah sipakatau, sipakalebbi, sipakainge,” ucapnya.

Sembari, ia memastikan seluruh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di daerah ini berjalan aman, sukses dan lancar. Pun, partisipasi publik yang didorong lebih banyak.

Kementrian Agama RI

Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Published

37 menit ago

12 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).

Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.

“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.

Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.

“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.

Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)