Pemkot Makassar Ikuti Penilaian Interview Evaluasi SPBE

Published

2 tahun ago

15 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR, Pemerintah Kota Makassar mengikuti penilaian interview evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023, sesuai dengan peraturan menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020.

Penilaian interview digelar di ruang Sipakatau Kantor Balaikota, yang dihadiri oleh perwakilan SKPD lingkup Pemkot Makassar yang membidangi urusan SPBE, dan digelar melalui zoom meeting bersama pihak kementerian PANRB.

Plt Kadis Kominfo Makassar, Ismawaty Nur menyampaikan bahwa Pemkot Makassar telah memiliki berbagai kebijakan internal, manajemen, dan aplikasi dalam penerapan SPBE, namun akan terus melakukan kolaborasi dengan SKPD lainnya untuk perbaikan dan penyempurnaan.

“Melalui penilaian interview ini, berbagai masukan diberikan untuk mereview beberapa hal yang masih harus dibenahi, agar mendapatkan poin level lebih baik,” tuturnya, Jumat (15/09/2023).

Adapun perbaikan evidence tahapan yang masih perlu dilakukan pembenahan yakni terkait dokumentasi, notulensi, hasil reviu akan dibenahi dalam sepekan atau paling lamba hari Jumat Tanggal 22 September 2023.

Selain itu dilaporkan pula terkait adanya tim internal yang telah disiapkan oleh Dinas Kominfo, yang akan bekerja untuk melakukan pendampingan SKPD dan pengumpulan dokumen selama sepekan dengan berkoordinasi secara intensif dengan SKPD yang masih dianggap kurang memiliki bukti pelaksanaan SPBE.

Adapun beberapa layanan yang belum dilengkapi bukti hasil reviu Pelaksanaan SPBE diantaranya adalah layanan perencanaan, Manajemen pengggaran SPBE, manajemen aset TIK, Manajemen pengetahuan, Manajemen perubahan, dan sebagainya.

“Sesuai dengan arahan dari Kementerian, tentunya berbagai dokumentasi akan segera dibenahi, dan disesuaikan sesuai dengan indikator yang dibutuhkan, dengan menyertakan bukti bukti kemanfaatan,” lanjut Ismawaty Nur.

Nasional

Menag Tunjuk Dr. Bunyamin M. Yapid Dampingi Menteri Investasi pada Misi Strategis ke Arab Saudi

Published

6 jam ago

13 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–ARABSAUDI — Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Luar Negeri, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, mendapat mandat langsung dari Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar untuk mendampingi Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dalam kunjungan kerja strategis ke Arab Saudi.

Turut serta dalam rombongan adalah tim Danantara Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan fasilitas pendukung ibadah haji.

Kunjungan yang berlangsung pekan ini memiliki agenda utama peninjauan lokasi dan penjajakan kerja sama terkait rencana besar Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan Perkampungan Haji Indonesia di Kota Mekkah.

Proyek ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pelayanan haji, menyediakan akomodasi, pusat layanan, serta fasilitas terpadu yang dapat digunakan jamaah Indonesia setiap musim haji dan umrah.

Menurut sumber di Kementerian Agama, penunjukan Dr. Bunyamin bukan tanpa alasan. Sebagai sosok yang memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi haji dan hubungan luar negeri, ia dinilai mampu menjadi penghubung efektif antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, dan mitra strategis sektor swasta.

Saat dikonfirmasi usai keberangkatan, Dr. Bunyamin menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan visi pelayanan haji yang semakin baik.

“Semua untuk umat. Doakan agar semua yang menjadi niat baik dari pemerintah bisa berjalan dengan baik,” ujarnya singkat namun penuh makna.

Kementerian Investasi dan Danantara Indonesia disebut akan melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak berwenang di Mekkah dan Jeddah, termasuk meninjau beberapa titik strategis yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan. Proyek Perkampungan Haji ini bukan hanya akan menjadi pusat akomodasi, tetapi juga diharapkan menjadi “rumah kedua” bagi jamaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.

Inisiatif ini lahir dari meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia setiap tahun serta kebutuhan akan fasilitas yang memadai, aman, dan terjangkau. Dengan adanya perkampungan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban biaya akomodasi, meningkatkan kenyamanan jamaah, sekaligus memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia Islam.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara kementerian, sektor swasta, dan tokoh-tokoh strategis di bidang haji. Jika pembicaraan berjalan lancar, tahap perencanaan teknis diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat, dengan target pembangunan yang disesuaikan musim haji mendatang. (*)