Connect with us

Empat SMP di Makassar Tak Mampu Cukupi PPDB 2023

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Sebanyak empat sekolah menengah pertama (SMP) belum mencukupi keterisian kelas pada masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 jalur zonasi. Empat sekolah tersebut yaitu SMP 21, SMP 13, SMP 53 dan SMP 54.

Kepala Dinas Pendidikan Makassar Muhyiddin Mustakim mengatakan lokasi menjadi penyebab gagalnya keterisian kelas pada empat sekolah tersebut.

Seperti SMP 21 dan SMP 13 yang berada di Kecamatan Rappocini, SMP 30 di Kecamatan Tamalarea dan SMP 54 di Kecamatan Tamalate.

“SMP 21 itu ada lima kelas, yang terisi baru empat kelas dari sembilan kelas yang ada,” kata Muhyiddin Mustakim dilansir CNN, Sabtu (22/7/23).

“Wilayah di pinggiran kota seperti di Kecamatan Biringkanaya yang belum terpenuhi artinya masih ada kelas yang tersisa. Kecuali smp 30 memang (kurang pendaftarnya), SMP 13 itu sudah oke. SMP 54 masih ada yang belum terisi,” imbuhnya.

Tak hanya di pinggiran kota, satu sekolah yang berada di tengah kota di Kecamatan Ujung Pandang yaitu SMP 53 juga masih memiliki tiga kelas kosong.

“SMP 53 yang berada di Jalan Samiun tepat di tengah Kota Makassar baru terisi satu kelas, masih ada 3 kelas yang kosong,” bebernya.

Muhyiddin mengatakan selain karena lokasi, kekosongan beberapa sekolan juga disebabkan banyak orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu atau yang dianggap unggulan.

Berkaca pada kondisi tersebut, Muhyiddin menghapus sistem zonasi di Makassar.

“Kita sampaikan ke warga Makassar tidak ada lagi jalur zonasi, silahkan pilih sekolah yang dekat dari rumahnya. itulah solusi. Jangan memaksakan anaknya untuk sekolah tertentu. Pemerintah Kota Makassar telah menjadikan semua sekolah unggul, karena target capaian dari 18 revolusi pendidikan. Sama semua sekolah,” jelasnya.

Ia menjamin seluruh anak di usia sekolah akan mendapatkan pendidikan mulai dari tingkatan SD hingga SMP yang menjadi naungan pemerintah kota.

“Kita jaminkan berikan ruang untuk belajar. Pengelolaan pendidikan bukan hanya pemerintah tapi juga swasta. Jumlahnya yang masuk ke sekolah swasta ada ribuan dan itu kita telah kerjasama dengan sekolah swasta. Itulah yang kita lakukan,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

LONTARA+ Antar Wali Kota Munafri Raih Golden Leader JMSI Award 2026

Published

on

KITASULSEL—SERANG — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali mengukir prestasi nasional. Kali ini, ia berhasil meraih Golden Leader Jaringan Media Siber (JMSI) Award 2026.

Munafri Arifuddin, S.H., yang akrab disapa Appi, merupakan Wali Kota Makassar periode 2025–2030 dan resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Sebagai politikus sekaligus pengusaha, ia dikenal memiliki komitmen kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.

Bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Munafri meluncurkan program unggulan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), sebuah super apps yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik Kota Makassar dalam satu platform digital.

Melalui Blueprint LONTARA+, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan efisien.

Inovasi digital inilah yang mengantarkan Appi meraih penghargaan dari JMSI. Penganugerahan tersebut diterima oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, yang mewakili Appi pada malam puncak HUT ke-6 JMSI di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

Aliyah mengaku bangga dan bersyukur atas penghargaan yang diberikan JMSI Pusat. Menurutnya, anugerah ini menjadi pelecut semangat untuk terus memaksimalkan layanan digital Kota Makassar melalui LONTARA+.

“Terima kasih kepada teman-teman JMSI. Apresiasi kepada Bapak Wali Kota ini tentu menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan maksimal bagi warga Kota Makassar,” ujar Aliyah usai menerima penghargaan.

Selain Wali Kota Makassar, sejumlah daerah lain di Indonesia juga menerima penghargaan atas inovasi dan kinerja masing-masing, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman serta sejumlah kementerian.

Integrasi 358 Layanan Publik

LONTARA+ terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk menjawab berbagai kebutuhan layanan masyarakat. Selain layanan aduan, administrasi kependudukan, dan perizinan, LONTARA+ juga menyiapkan layanan untuk sektor pariwisata.

Aplikasi ini diposisikan sebagai program prioritas (flagship) Pemkot Makassar untuk periode 2025–2030 dan akan menjadi tulang punggung bagi berbagai program strategis lainnya. Saat ini, aplikasi LONTARA+ sudah dapat diunduh melalui Play Store.

Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Muhammad Roem, yang hadir mendampingi Aliyah, menjelaskan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 358 aplikasi milik berbagai SKPD yang berjalan secara terpisah. Seluruh layanan tersebut kini diintegrasikan ke dalam satu aplikasi LONTARA+.

“LONTARA+ hadir untuk mengintegrasikan seluruh fungsi tersebut ke dalam satu aplikasi yang ringan, sehingga tidak membebani memori ponsel masyarakat, namun tetap mampu memberikan akses ke seluruh layanan kota,” jelas Roem.

LONTARA+ dirancang dengan tiga nilai utama. Pertama, keterjangkauan dan inklusivitas, di mana aplikasi ini dibuat agar dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital.

Kedua, kecepatan, yakni memangkas rantai antrean layanan publik yang selama ini menjadi keluhan warga. Ketiga, penyederhanaan prosedur yang biasanya panjang, seperti pengurusan KTP, KK, atau akta kelahiran, sehingga kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

Roem juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pusat.

“Terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah kota dengan JMSI, khususnya di Sulawesi Selatan, diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi demi kepentingan masyarakat luas,” lanjutnya.

Ketua JMSI Pusat, Teguh Santosa, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah dan tokoh penting yang dinilai telah memberikan kinerja, inovasi, serta inspirasi bagi masyarakat.

“Awalnya terdapat banyak usulan yang didorong oleh teman-teman daerah. Kemudian kami melakukan kurasi untuk menentukan pihak yang paling tepat menerima penghargaan,” katanya. (*)

Continue Reading

Trending