Connect with us

Fatmawati Rusdi Tekankan Kolaborasi OPD Hapuskan Kemiskinan Ekstrem Kota Makassar

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar melalui Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi telah melakukan upaya terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, salah satunya Momerandum Of Understanding (MoU) bersama 15 Kecamatan.

MoU ini terkait penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kota Makassar Tahun 2023.

Langkah awal dari penghapusan kemiskinan ekstrim yakni memperbaiki data base.

Dari hasil kerja keras bersama OPD dan Kecamatan selama beberapa bulan terakhir, Fatmawati Rusdi berhasil mengerucutkan jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem.

Dimana data awal tercatat 14 ribu menjadi 7.836 Keluarga dengan kemiskinan ekstrem.

“Hari ini kita penandatanganan komitmen validasi data terupdate penanganan kemiskinan ekstrem. Setelah dapat data ini kita akan menentukan aksi yang kita mau lakukan karena sudah jelas semua pemetaannya. Mana kecamatan yang prioritas. Kita turun verifikasi data dari awal itu masih ada yang warga yang terdata miskin penerima bantuan tapi rumahnya tingkat tiga, ada kos-kosannya. Ini semua yang kita data ulang,” ujar Fatmawati.

Ada tiga langkah utama yang diungkapkan Fatmawati untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar yakni penurunan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.

Dari ketiga langkah itu, ia meminta semua OPD terkait bisa bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya seperti pada bidang Pendidikan harus serius dengan program prioritas Pemkot Makassar yakni semua anak harus sekolah. Karena menurutnya, anak putus sekolah salah satu pemicu kemiskinan.

Bidang Kesehatan, berfokus mengejar target zero stunting agar anak-anak bisa tumbuh optimal dan menjadi penerus bangsa yang unggul.

“Kesehatan banyak sekali tugasnya. Penanganan stunting, tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban. Dinsos penanganan gepeng dan anjal. Disnaker harus jalan pelatihan skill dan 100 ribu peluang kerja,” paparnya.

Tak ketinggalan, Fatmawati menyebut Lorong Wisata sebagai salah satu solusi untuk penanganan kemiskinan dengan menciptakan UMKM baru dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Berdasarkan rekapan data hasil validasi, Fatmawati menyebutkan angka tertinggi berada di Kecamatan Makassar (1391 KK), menyusul Tallo (1.245 KK), Tamalate (1.204 KK) dan terendah Kecamatan Wajo (22 KK).

Olehnya itu, Fatmawati mendesak OPD dan kecamatan hingga kelurahan agar berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Pemerintah Sidrap Gelar Musyawarah Persiapan Turun Sawah Dukung Program IP300

Published

on

KITASULSEL.COM, SIDRAP – Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar musyawarah persiapan turun sawah di Desa Bulo Watang, Kecamatan Pancarijang, pada Sabtu (10/5/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program IP300, yang menargetkan penanaman padi tiga kali dalam setahun.

Musyawarah tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, bersama jajaran pejabat daerah lainnya, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Siara Barang, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Ibrahim, serta Kepala Dinas PSDA Andi Safari Renata.

Turut hadir pula Kabid Sarana dan Prasarana DTPHPKP Suryanto, Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHPKP Arief Gunawan, Plt Camat Panca Rijang Syamsuddin, para kepala desa se-Kecamatan Pancarijang, BPP dan PPL, serta sejumlah kelompok tani.

Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin Alrif menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap petani guna meningkatkan produktivitas pertanian. Ia mendorong para petani untuk memaksimalkan lahan dengan menanam tiga kali dalam setahun melalui program IP300.

“Kami berkomitmen untuk mendukung para petani melalui enam langkah strategis, yaitu penyediaan pengairan untuk sawah tadah hujan dan irigasi, distribusi pupuk dan bibit, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), menjaga kestabilan harga gabah, serta pengendalian hama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syaharuddin mengungkapkan rencana pembentukan Brigade Pangan yang akan dilengkapi dengan peralatan pertanian guna membantu petani dalam proses produksi.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap mampu mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel