Fatmawati Rusdi Tekankan Kolaborasi OPD Hapuskan Kemiskinan Ekstrem Kota Makassar
Kitasulsel—MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar melalui Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi telah melakukan upaya terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, salah satunya Momerandum Of Understanding (MoU) bersama 15 Kecamatan.
MoU ini terkait penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kota Makassar Tahun 2023.
Langkah awal dari penghapusan kemiskinan ekstrim yakni memperbaiki data base.
Dari hasil kerja keras bersama OPD dan Kecamatan selama beberapa bulan terakhir, Fatmawati Rusdi berhasil mengerucutkan jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem.
Dimana data awal tercatat 14 ribu menjadi 7.836 Keluarga dengan kemiskinan ekstrem.
“Hari ini kita penandatanganan komitmen validasi data terupdate penanganan kemiskinan ekstrem. Setelah dapat data ini kita akan menentukan aksi yang kita mau lakukan karena sudah jelas semua pemetaannya. Mana kecamatan yang prioritas. Kita turun verifikasi data dari awal itu masih ada yang warga yang terdata miskin penerima bantuan tapi rumahnya tingkat tiga, ada kos-kosannya. Ini semua yang kita data ulang,” ujar Fatmawati.
Ada tiga langkah utama yang diungkapkan Fatmawati untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar yakni penurunan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
Dari ketiga langkah itu, ia meminta semua OPD terkait bisa bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya seperti pada bidang Pendidikan harus serius dengan program prioritas Pemkot Makassar yakni semua anak harus sekolah. Karena menurutnya, anak putus sekolah salah satu pemicu kemiskinan.
Bidang Kesehatan, berfokus mengejar target zero stunting agar anak-anak bisa tumbuh optimal dan menjadi penerus bangsa yang unggul.
“Kesehatan banyak sekali tugasnya. Penanganan stunting, tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban. Dinsos penanganan gepeng dan anjal. Disnaker harus jalan pelatihan skill dan 100 ribu peluang kerja,” paparnya.
Tak ketinggalan, Fatmawati menyebut Lorong Wisata sebagai salah satu solusi untuk penanganan kemiskinan dengan menciptakan UMKM baru dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
Berdasarkan rekapan data hasil validasi, Fatmawati menyebutkan angka tertinggi berada di Kecamatan Makassar (1391 KK), menyusul Tallo (1.245 KK), Tamalate (1.204 KK) dan terendah Kecamatan Wajo (22 KK).
Olehnya itu, Fatmawati mendesak OPD dan kecamatan hingga kelurahan agar berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024.
Nasional
Menag Tunjuk Dr. Bunyamin M. Yapid Dampingi Menteri Investasi pada Misi Strategis ke Arab Saudi
Kitasulsel–ARABSAUDI — Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Luar Negeri, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, mendapat mandat langsung dari Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar untuk mendampingi Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dalam kunjungan kerja strategis ke Arab Saudi.
Turut serta dalam rombongan adalah tim Danantara Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan fasilitas pendukung ibadah haji.
Kunjungan yang berlangsung pekan ini memiliki agenda utama peninjauan lokasi dan penjajakan kerja sama terkait rencana besar Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan Perkampungan Haji Indonesia di Kota Mekkah.
Proyek ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pelayanan haji, menyediakan akomodasi, pusat layanan, serta fasilitas terpadu yang dapat digunakan jamaah Indonesia setiap musim haji dan umrah.
Menurut sumber di Kementerian Agama, penunjukan Dr. Bunyamin bukan tanpa alasan. Sebagai sosok yang memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi haji dan hubungan luar negeri, ia dinilai mampu menjadi penghubung efektif antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, dan mitra strategis sektor swasta.
Saat dikonfirmasi usai keberangkatan, Dr. Bunyamin menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan visi pelayanan haji yang semakin baik.
“Semua untuk umat. Doakan agar semua yang menjadi niat baik dari pemerintah bisa berjalan dengan baik,” ujarnya singkat namun penuh makna.
Kementerian Investasi dan Danantara Indonesia disebut akan melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak berwenang di Mekkah dan Jeddah, termasuk meninjau beberapa titik strategis yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan. Proyek Perkampungan Haji ini bukan hanya akan menjadi pusat akomodasi, tetapi juga diharapkan menjadi “rumah kedua” bagi jamaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Inisiatif ini lahir dari meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia setiap tahun serta kebutuhan akan fasilitas yang memadai, aman, dan terjangkau. Dengan adanya perkampungan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi beban biaya akomodasi, meningkatkan kenyamanan jamaah, sekaligus memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia Islam.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara kementerian, sektor swasta, dan tokoh-tokoh strategis di bidang haji. Jika pembicaraan berjalan lancar, tahap perencanaan teknis diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat, dengan target pembangunan yang disesuaikan musim haji mendatang. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login