Bachtiar Resmi Jabat PJ Gubernur Sulsel

Published

2 tahun ago

5 September 2023

Kitasulsel—Makassar—Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Bachtiar, M.Si., resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Shasana Bhakti Praja, Lantai 3 Gedung C, Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Bachtiar dilantik bersama sembilan Pj Gubernur lain. Ke Sembilan Pj Gubernur yang dilantik bakal bertugas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keppres Nomor 74/P tahun 2023 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur.

Pelantikan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly serta Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Diketahui, sembilan Pj Gubernur tersebut ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah rapat Tim Penilai Akhir (TPA) pada Kamis (31/8). Kesembilan penjabat itu dipilih untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 5 September 2023.

Sementara Bahtiar Baharuddin dilantik untuk menggantikan Andi Sudirman Sulaiman yang masa jabatannya sebagai gubernur Sulsel telah berakhir.

Setelah dilantik, Bahtiar akan melaksanakan tugasnya sebagai Pj Gubernur Sulsel mulai 5 September 2023 hari ini. Bahtiar lahir di Bone pada 16 Januari 1973. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Polpum Kemendagri, Alumni STPDN tahun 1995 ini, adalah Kepala Pusat Penerangan Kemendagri pada tahun 2018.

Di Kemendagri, Bahtiar dikenal sebagai sosok pejabat yang dekat dengan kalangan LSM dan Pers. Dia juga pernah terlibat dalam penggodokan beberapa Undang-Undang di DPR yang terjkait dengan pemerintahan.

Sementara, rekam jejak rekam Bahtiar di pemerintahan cukup panjang. Ia pertama kali menjabat sebagai Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2010. Adapun jabatan yang pernah didudukinya sebagai berikut:

• Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010);

• Kabag Perundang-Undangan, Sesditjen Polpum (2015);

• Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);

• Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);

• Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018);

• Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019);

• Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020);

• Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020);

• Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (2023).

Nasional

Mentan Amran: Ada Pihak Tak Senang Jika Indonesia Swasembada Pangan

Published

3 jam ago

13 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya pihak-pihak yang tidak senang apabila Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan.

Menurutnya, kelompok tersebut berasal dari kalangan importir yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari aktivitas impor, terutama komoditas beras.

“Ada pihak yang tidak senang jika kita swasembada pangan, yakni importir. Mereka sudah bangun gudang puluhan tahun, sudah bangun infrastruktur, sudah punya langganan, sudah punya kapal, dan pegawai,” kata dia dikutip Minggu (13/7/2025).

Amran menjelaskan bahwa pencapaian swasembada pangan bisa mengurangi potensi keuntungan yang selama ini dinikmati para importir.

Tentu mereka tidak senang, karena kalau sekarang bisa untung triliunan dalan satu hingga dua bulan, sedangkan nanti ketika sudah bisa swasembada pangan, mereka tidak bisa meraup keuntungan besar lagi,” tambahnya.

Ia juga menyinggung adanya praktik curang yang dilakukan oleh sebagian importir dalam distribusi beras. Lebih jauh, Amran menyebut bahwa negara-negara luar juga merasa tidak nyaman jika Indonesia berhasil swasembada, khususnya untuk komoditas beras.

“Tidak ada satu pun negara luar yang ingin Indonesia swasembada pangan, terutama beras, karena jika Indonesia lakukan ini, harga pangan bisa turun drastis, karena Indonesia tak lagi impor beras hingga 7 juta ton,” ujarnya.

Atas capaian yang telah diraih, Amran menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh, petani, serta kepala dinas yang berkontribusi dalam menekan angka impor dan menurunkan harga pangan global.

“Para petani, penyuluh, kepala dinas, kalian pahlawan pangan kita, berkat kalian, harga pangan global bisa tertekan. Bapak Presiden (Prabowo) pun berterima kasih kepada bapak-bapak,” pungkasnya. (*)