Kitasulsel–Makassar–Sekretaris DPRD Makassar, Muhammad Dahyal berkomitmen dalam memberantas tindakan pungutan liar (pungli) di lingkup sekretariat DPRD Kota Makassar.

Dahyal menegaskan pegawai di lingkup sekretariat DPRD Makassar tidak dibenarkan melakukan tindakan pungli. Apalagi, belajar dari pengalaman kasus dugaan pungli dana cashback kerjasama media yang dilakukan oleh mantan Kasubag DPRD Makassar lalu.

Olehnya, kerjasama media dilkukan dengan menggunakan E-Katalog.

“Memang tidak boleh ada pungli, jadi mulai tahun ini semua pengadaan selain tender itu beralih di katalog lokal termasuk media. Semua media yang dikerjasamakan itu, media partner kita itu harus melalui e-katalog,” ujar Dahyal kepada Herald Sulsel, Senin, 3 April 2023.

Kata dia, dengan penggunaan E-katalog untuk kerjasama media dapat mencegah terjadinya pungli di DPRD Makassar.

“E-katalog dapat mengurangi resiko adanya bertemu, sehingga tidak ada komitmen-komitmen untuk meminta,” tegas Dahyal.

Dirinya juga sudah mengingatkan kepada pegawai ASN maupun non ASN lingkup DPRD Makassar untuk tidak melakukan perjanjian awal yang bersifat mengikat dan berujung pada pungli.

“Kami sudah memberitahu teman-teman untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian di depan yang membuat orang bisa terikat,” jelasnya

“Seperti selesai pencairan misalnya, itu dimintaki sama pegawai, itu laporkan saja ke kami kalau ada pegawai yang mencoba meminta,” lanjutnya.

Sementara terkait pergeseran pegawai di sekretriat DPRD Makassar, Dahyal menerangkan sebelumnya terjadi perubahan struktur organisasi baru di lingkup sekretariat DPRD Makassar.

“Kemarin itukan struktur organisasi baru, dulu itu ada bagian perlengkapan. Tetapi setelah ada struktur baru perlengkapan turun kelasnya menjadi kasubag saja,” katanya.

“Bagian yang baru itu ada namanya humas dan protokol. Pak Daniel Katto sekarang jadi Kasubag Humas,” pungkas mantan sekretaris Inspektorat Makassar ini. (*)