Pj Sekda Andi Darmawan Lantik 44 Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov Sulsel

Kitasulsel—Makassar—Sebanyak 44 orang Pejabat Fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjalani pengambilan sumpah dan pelantikan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 23 Juni 2023.
Para pejabat fungsional dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini diambil sumpahnya dan dilantik langsung oleh Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Darmawan Bintang.

Andi Darmawan yang membacakan sambutan gubernur mengungkapkan, pengangkatan pejabat fungsional yang dilakukan hari ini telah mempertimbangkan lingkup tugas unit organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan jabatan fungsional, serta kebutuhan organisasi. Dimana penetapan kebutuhan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
“Pengangkatan dalam jabatan fungsional ini juga dimaksudkan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang tentunya untuk mendukung program-program prioritas pemerintah,” jelasnya.

Andi Darmawan mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan, jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu, yang terdiri dari beberapa rumpun jabatan.
Implementasi undang-undang tersebut membawa perubahan dalam pola kerja PNS. Dimana selama ini PNS dianggap sebagai zona nyaman, menjadi zona kompetitif, sehingga akan dicapai kinerja organisasi yang kualitasnya terus meningkat karena adanya kompetisi pegawai yang sehat dalam menunjukkan kinerja yang terbaik.
“Pejabat fungsional sebagai bagian dari organisasi harus senantiasa bersiap menghadapi kompetisi tersebut dengan terus mengembangkan kompetensi diri masing-masing,” jelasnya.
Pejabat fungsional, lanjut Andi Darmawan, yang dalam pelaksanaan tugasnya mempersyaratkan kualifikasi profesional, kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan, serta terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
“Oleh karena itu, para pejabat fungsional haruslah mampu merepresentasikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan bidang yang dikuasainya,” tegasnya.
Andi Darmawan berharap agar para pejabat fungsional yang telah dilantik tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan program pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, khususnya di Sulsel.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulsel, 44 pejabat fungsional ini masing-masing menempati 12 unit kerja pada OPD Pemprov Sulsel. Yakni di Inspektorat Daerah sebanyak 3 orang, Dinas Pendidikan 5 orang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebanyak 9 orang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 2 orang, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebanyak 1 orang.
Selanjutnya, pada Biro Umum Sekretariat Daerah 1 orang, Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah 1 orang, Badan Pengembangan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 orang, Satuan Polisi Pamong Praja 5 orang, Dinas Sosial 1 orang, Dinas Kesehatan 10 orang, dan Rumah Sakit Umum Daerah Haji 1 orang. (*)

DPRD Kota Makassar
Legislator Makassar Rezki Terima Keluhan Warga Rappocini Soal Infrastruktur Jalan

Kitasulsel–MAKASSAR Kegiatan Reses Ketiga masa persidangan Ketiga tahun sidang 2024/2025 kembali dilaksanakan seluruh anggota DPRD Kota Makassar.Anggota DPRD Makassar.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Demokrat, Rezki mengawali resesnya di Jl Rappocini Raya, Lr 9, RT 01 RW 07, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Makassar, Jumat (20/6/2025).

Pada tersebut, tokoh masyarakat setempat, Danial menyampaikan aspirasinya terkait jalanan di Jalan Rappocini Raya lorong 9 yang butuh perbaikan.
“Karena jalanan disini sejak puluhan tahun lalu belum pernah ada perbaikan, karena itu kami mengusulkan kepada Ibu Rezki agar bisa diperhatikan jalanan tersebut,” ujarnya.

Bukan hanya itu, warga setempat juga mengeluhkan saluran drainase yang tertutup, sehingga mengakibatkan sering tergenang.
“Kadang air biasa naik ke jalanan akibat saluran drainase tertutup serta jalanan yang butuh perbaikan, karena itu kami berharap segera ada perhatian dari pemerintah,” keluhnya.
Mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat yang hadir, Rezki menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu mengawal setiap permasalahan yang ada di Kelurahan Buakana.
“Insya Allah saya akan perjuangkan setiap aspirasi bapak dan ibu. Kemudian soal drainase kami minta secara rincinya panjang dan lebar agar kami bisa lansung berkoordinasi dengan Dinas PU Makassar,” kata Rezki.
Anggota Komisi B DPRD Makassar ini berharap setiap aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat harus jelas dan lebih rinci, agar pemerintah Kota khususnya dinas terkait dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.
“Karena semuanya harus jelas, apalagi Kota Makassar ini luas jadi perlu jelas titik dan alamatnya dimana supaya Dinas terkait bisa lebih detail lagi dalam melaksanakan tugas di lapangan,” jelasnya. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login