Connect with us

MHM 2023 Tuai Protes Potential Winner, Dispora Tegaskan Lomba Sesuai Regulasi

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,– Makassar Half Marathon (MHM) 2023 yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar pada 18 Juni kemarin berjalan sukses. Para peserta MHM 2023 menyatakan kepuasannya terhadap penyelenggaraan lomba yang rapi, lintasan yang aman dan nyaman serta sambutan luar biasa dari masyarakat. Namun demikian, sejumlah potential winner menyatakan protes terhadap regulasi yang ditetapkan penyelenggara MHM 2023.

Kendati demikian ada beberapa peserta yang melayangkan protes ke pihak panitia perihal penetapan pemenang. Tercatat ada dua orang peserta menyatakan protes resmi dengan prosedur yang ditetapkan. Peserta lainnya memprotes melalui media sosial dan secara verbal, sehingga tidak diproses karena tidak memenuhi prosedur. Apalagi banyak asumsi liar yang beredar luas di publik.

“Protes yang dilayangkan resmi tertulis dan procedural langsung diproses oleh Dewan Hakim yang juga beranggotakan PASI Kota Makassar maupun PASI Sulsel dengan rekomendasi dari PASI Makassar,” kata Kepala Dispora Kota Makassar Andi Patiware kepada pers, saat ditanya mengenai adanya sejumlah pernyataan protes di media sosial terkait penentuan pemenang MHM 2023.

Andi Patiware telah meminta Event Organisasi (EO) dan pihak Race Management yang ditunjuk sebagai pelaksana MHM 2023 untuk memberikan klarifikasi serta duduk bersama peserta yang berkeberatan. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Terlepas dari itu pihak penyelenggara juga akan menjadikan hal ini sebagai pembelajaran kedepannya untuk bisa jauh lebih baik.

“Jadi kita sudah instruksikan EO untuk klarifikasi masalah-masalah yang terjadi sesuai aturan resmi yang berlaku dari induk olahraga terkait,” ungkap Andi Patiware, Selasa (20/06/2023).

Andi Patiware juga meminta peserta untuk melayangkan protes secara resmi sebagaimana yang diatur dalam statuta. Tidak lewat media sosial sebagaimana arahan Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).

“Masukan PB PASI, kami akan mengirim email dan menginformasikan kepada peserta untuk bersurat resmi mengajukan protes. Setelah itu baru kita tindaklanjuti untuk sama-sama kita carilah solusi,” tuturnya.

Seperti  protes yang diajukan peserta berinisial S dan MH. yang bersangkutan melakukan protes resmi tertulis dengan membayar biaya protes atau deposit sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam rules dan regs MHM 2023 kemudian dilakukan proses oleh dewan hakim lomba. Keduanya didiskualifikasi sebagai calon pemenang meski berhasil menyentuh garis finish akibat pita check point tidak lengkap.

Peserta S didiskualifikasi untuk kategori 21K Master B Male karena hanya membawa tiga pita check point. Sedangkan MH untuk kategori 10K Master A Female hanya membawa satu pita.

Sedangkan persyaratannya untuk kategori 21K peserta wajib menunjukkan empat pita check point ke pihak panitia langsung setelah menyentuh garis finish dan dua pita untuk kategori 10K seperti yang dicantumkan di website resmi makassarhalfmarathon.com.

“Penetapan pemenang sesuai dengan regulasi dan itu diputuskan dewan juri setelah rapat pembahasan dengan dewan hakim. Jadi yang bersangkutan melanggar syarat dan ketentuan yang tertulis pada poin P ayat 2,” tegas Race Director MHM 2023, Safrita.

Protes lain peserta berinisial ED yang mengikuti MHM kategori 10K Open Female. Ia menuntut secara verbal di depan tenda verifikasi untuk posisi podium.

Hal itu lantaran ED tercatat sebagai pemenang potensial tiga kategori open. Namun setelah diverifikasi kategori nasional terdapat potential winner yang waktunya lebih cepat.

Alhasil potential winner 10K Nasional promosi ke open potential winner dua dan otomatis menggeser ED ke posisi ke-4 sehingga tidak dinyatakan sebagai pemenang. Sebagai catatan, juara dan pemenang disediakan bagi peringkat tiga besar setelah verifikasi.

“Peserta ini tidak ada yang mengajukan protes sesuai metode yg ditetapkan pada rules dan regs. Jadi sesuai dengan aturan PB PASI, terkait protes harus dilakukan tertulis dengan materai dan berbiaya 100USD atau Rp1,5juta,” ucapnya.

Ia juga menyayangkan munculnya asumsi yang menyebutkan bahwa aturan yang dikeluarkan panitia MHM 2023 abal-abal dan tidak jelas.

“Aturan kita buat jelas. Kita bikin race tidak asal-asalan karena mengacu pada PASI, dan semua pihak telah bekerja keras mematuhinya,” tutup Safrita.

Para peserta saat mendaftar sudah harus menyetujui peraturan lomba setelah membacanya dengan cermat. Dengan demikian, para peserta MHM yang berlomba terikat dengan peraturan lomba yang telah mereka setujui tersebut.

Kadispora Makassar berharap, semua pihak dapat belajar dari MHM 2023 untuk penyelenggaraan event selanjutnya. Termasuk memahami regulasi yang berlaku.

“Saya lihat umumnya para peserta senang dan merasa puas dengan penyelenggaran MHM 2023. Semoga kedepannya lebih baik lagi,” ujarnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Legislator Makassar Rezki Terima Keluhan Warga Rappocini Soal Infrastruktur Jalan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Kegiatan Reses Ketiga masa persidangan Ketiga tahun sidang 2024/2025 kembali dilaksanakan seluruh anggota DPRD Kota Makassar.Anggota DPRD Makassar.

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Demokrat, Rezki mengawali resesnya di Jl Rappocini Raya, Lr 9, RT 01 RW 07, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Makassar, Jumat (20/6/2025).

Pada tersebut, tokoh masyarakat setempat, Danial menyampaikan aspirasinya terkait jalanan di Jalan Rappocini Raya lorong 9 yang butuh perbaikan.

“Karena jalanan disini sejak puluhan tahun lalu belum pernah ada perbaikan, karena itu kami mengusulkan kepada Ibu Rezki agar bisa diperhatikan jalanan tersebut,” ujarnya.

Bukan hanya itu, warga setempat juga mengeluhkan saluran drainase yang tertutup, sehingga mengakibatkan sering tergenang.

“Kadang air biasa naik ke jalanan akibat saluran drainase tertutup serta jalanan yang butuh perbaikan, karena itu kami berharap segera ada perhatian dari pemerintah,” keluhnya.

Mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat yang hadir, Rezki menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu mengawal setiap permasalahan yang ada di Kelurahan Buakana.

“Insya Allah saya akan perjuangkan setiap aspirasi bapak dan ibu. Kemudian soal drainase kami minta secara rincinya panjang dan lebar agar kami bisa lansung berkoordinasi dengan Dinas PU Makassar,” kata Rezki.

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini berharap setiap aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat harus jelas dan lebih rinci, agar pemerintah Kota khususnya dinas terkait dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

“Karena semuanya harus jelas, apalagi Kota Makassar ini luas jadi perlu jelas titik dan alamatnya dimana supaya Dinas terkait bisa lebih detail lagi dalam melaksanakan tugas di lapangan,” jelasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel