MHM 2023 Tuai Protes Potential Winner, Dispora Tegaskan Lomba Sesuai Regulasi
Kitasulsel—MAKASSAR,– Makassar Half Marathon (MHM) 2023 yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar pada 18 Juni kemarin berjalan sukses. Para peserta MHM 2023 menyatakan kepuasannya terhadap penyelenggaraan lomba yang rapi, lintasan yang aman dan nyaman serta sambutan luar biasa dari masyarakat. Namun demikian, sejumlah potential winner menyatakan protes terhadap regulasi yang ditetapkan penyelenggara MHM 2023.
Kendati demikian ada beberapa peserta yang melayangkan protes ke pihak panitia perihal penetapan pemenang. Tercatat ada dua orang peserta menyatakan protes resmi dengan prosedur yang ditetapkan. Peserta lainnya memprotes melalui media sosial dan secara verbal, sehingga tidak diproses karena tidak memenuhi prosedur. Apalagi banyak asumsi liar yang beredar luas di publik.
“Protes yang dilayangkan resmi tertulis dan procedural langsung diproses oleh Dewan Hakim yang juga beranggotakan PASI Kota Makassar maupun PASI Sulsel dengan rekomendasi dari PASI Makassar,” kata Kepala Dispora Kota Makassar Andi Patiware kepada pers, saat ditanya mengenai adanya sejumlah pernyataan protes di media sosial terkait penentuan pemenang MHM 2023.
Andi Patiware telah meminta Event Organisasi (EO) dan pihak Race Management yang ditunjuk sebagai pelaksana MHM 2023 untuk memberikan klarifikasi serta duduk bersama peserta yang berkeberatan. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Terlepas dari itu pihak penyelenggara juga akan menjadikan hal ini sebagai pembelajaran kedepannya untuk bisa jauh lebih baik.
“Jadi kita sudah instruksikan EO untuk klarifikasi masalah-masalah yang terjadi sesuai aturan resmi yang berlaku dari induk olahraga terkait,” ungkap Andi Patiware, Selasa (20/06/2023).
Andi Patiware juga meminta peserta untuk melayangkan protes secara resmi sebagaimana yang diatur dalam statuta. Tidak lewat media sosial sebagaimana arahan Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).
“Masukan PB PASI, kami akan mengirim email dan menginformasikan kepada peserta untuk bersurat resmi mengajukan protes. Setelah itu baru kita tindaklanjuti untuk sama-sama kita carilah solusi,” tuturnya.
Seperti protes yang diajukan peserta berinisial S dan MH. yang bersangkutan melakukan protes resmi tertulis dengan membayar biaya protes atau deposit sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam rules dan regs MHM 2023 kemudian dilakukan proses oleh dewan hakim lomba. Keduanya didiskualifikasi sebagai calon pemenang meski berhasil menyentuh garis finish akibat pita check point tidak lengkap.
Peserta S didiskualifikasi untuk kategori 21K Master B Male karena hanya membawa tiga pita check point. Sedangkan MH untuk kategori 10K Master A Female hanya membawa satu pita.
Sedangkan persyaratannya untuk kategori 21K peserta wajib menunjukkan empat pita check point ke pihak panitia langsung setelah menyentuh garis finish dan dua pita untuk kategori 10K seperti yang dicantumkan di website resmi makassarhalfmarathon.com.
“Penetapan pemenang sesuai dengan regulasi dan itu diputuskan dewan juri setelah rapat pembahasan dengan dewan hakim. Jadi yang bersangkutan melanggar syarat dan ketentuan yang tertulis pada poin P ayat 2,” tegas Race Director MHM 2023, Safrita.
Protes lain peserta berinisial ED yang mengikuti MHM kategori 10K Open Female. Ia menuntut secara verbal di depan tenda verifikasi untuk posisi podium.
Hal itu lantaran ED tercatat sebagai pemenang potensial tiga kategori open. Namun setelah diverifikasi kategori nasional terdapat potential winner yang waktunya lebih cepat.
Alhasil potential winner 10K Nasional promosi ke open potential winner dua dan otomatis menggeser ED ke posisi ke-4 sehingga tidak dinyatakan sebagai pemenang. Sebagai catatan, juara dan pemenang disediakan bagi peringkat tiga besar setelah verifikasi.
“Peserta ini tidak ada yang mengajukan protes sesuai metode yg ditetapkan pada rules dan regs. Jadi sesuai dengan aturan PB PASI, terkait protes harus dilakukan tertulis dengan materai dan berbiaya 100USD atau Rp1,5juta,” ucapnya.
Ia juga menyayangkan munculnya asumsi yang menyebutkan bahwa aturan yang dikeluarkan panitia MHM 2023 abal-abal dan tidak jelas.
“Aturan kita buat jelas. Kita bikin race tidak asal-asalan karena mengacu pada PASI, dan semua pihak telah bekerja keras mematuhinya,” tutup Safrita.
Para peserta saat mendaftar sudah harus menyetujui peraturan lomba setelah membacanya dengan cermat. Dengan demikian, para peserta MHM yang berlomba terikat dengan peraturan lomba yang telah mereka setujui tersebut.
Kadispora Makassar berharap, semua pihak dapat belajar dari MHM 2023 untuk penyelenggaraan event selanjutnya. Termasuk memahami regulasi yang berlaku.
“Saya lihat umumnya para peserta senang dan merasa puas dengan penyelenggaran MHM 2023. Semoga kedepannya lebih baik lagi,” ujarnya.
Kementrian Agama RI
Tenaga Ahli Menag RI Jadi Narasumber Sertifikasi Pembimbing Haji Mandiri 1447 H/2026 di Asrama Haji Sudiang
MAKASSAR, KITASULSEL.COM — Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi Pembimbingan Petugas Haji Jalur Mandiri Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Minggu (14/12/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Kalimantan, serta sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Sertifikasi dan akreditasi ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembimbing haji agar pelayanan kepada jamaah semakin profesional dan terstandar.
Dalam pemaparannya, Dr. Bunyamin M. Yapid menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 patut disyukuri karena dapat berjalan dengan aman, tertib, dan relatif lancar, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan di lapangan. Keberhasilan tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari sinergi dan kerja kolektif seluruh petugas haji.
“Capaian positif penyelenggaraan haji 2025 harus menjadi modal evaluasi dan pembelajaran penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, seluruh petugas haji wajib memiliki pemahaman yang utuh terhadap problematika penyelenggaraan haji, regulasi berhaji, serta berbagai aspek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jamaah haji.
Menurutnya, melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi ini, para peserta memperoleh manfaat penting berupa peningkatan kompetensi bimbingan ibadah, pemahaman standar pelayanan jamaah, serta penguatan kapasitas dalam menghadapi persoalan di lapangan.
“Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terukur bagi pembimbing haji, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh petugas haji merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semangat kebersamaan dan keikhlasan, kata dia, harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah pelayanan.
“Semua petugas haji adalah satu kesatuan yang utuh. Semangat yang ditanamkan harus sejalan dengan nawaitu sebagai pelayan jamaah, dengan prinsip one team, one spirit, one goal,” tegas Dr. Bunyamin.
Salah satu peserta, Ikbal, yang berasal dari Timika, Papua, mengaku sangat terbantu dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Menurutnya, pemaparan yang diberikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan motivasi untuk terus meningkatkan kapasitas diri sebagai petugas haji.
“Materi yang disampaikan sangat menarik dan memberikan motivasi tambahan untuk terus belajar tentang bagaimana menjadi petugas haji yang baik,” ujar Ikbal.
Ia menambahkan, materi yang disampaikan Dr. Bunyamin dinilai sangat aplikatif dan sarat makna.
“Materi yang disampaikan daging semua, ini bekal istimewa dari Pak Doktor,” ungkapnya.
Diketahui, Dr. H. Bunyamin M. Yapid selain menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama RI, juga merupakan dosen Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Alauddin Makassar. Ia juga tercatat sebagai angkatan pertama dalam sertifikasi pembimbing haji, sehingga pengalamannya dinilai sangat relevan dan kontekstual dengan kebutuhan petugas haji saat ini.
Sertifikasi dan akreditasi pembimbing haji jalur mandiri ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Kemenhaj dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, dan berlangsung selama 12 hingga 18 Desember 2025. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan materi terkait kebijakan haji, bimbingan manasik, standar pelayanan jamaah, hingga etika pendampingan di Tanah Suci.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para pembimbing haji memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan pelayanan yang semakin baik, sehingga mampu melanjutkan dan meningkatkan capaian positif penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menuju pelaksanaan haji 1447 H/2026 M yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi jamaah Indonesia.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login