Surga Investasi, Sulsel Dipilih Jadi Sentra Peliputan Jelajah Investasi 2023

Published

2 tahun ago

19 Juni 2023

Kitasulsel–Makassar–Provinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu surga investasi. Beragam keunggulan yang dimiliki Sulawesi Selatan menjadi daya tarik para investor untuk mengembangkan bisnis di wilayah ini. Hal ini tidak terlepas dari capaian realisasi investasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 yang mencapai Rp 14,258 Triliun, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2022, yaitu sebesar Rp 9 Triliun. Sedangkan realisasi investasi pada kuartal I tahun 2023 mencapai Rp. 3.045 Triliun atau naik Rp. 901 Milliar dibanding periode yang sama tahun lalu.

Capaian realisasi investasi yang positif ini menarik media menjadikan Sulsel sebagai sentra peliputan program jelajah Bisnis Indonesia. Pelepasan tim yang bertajuk jelajah investasi Sulsel 2023 ini secara resmi dilakukan di area Kantor Gubernur Sulsel oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan sub bidang Hukum Abdul Malik Faizal didampingi oleh GM IMS Bisnis Sulawesi Rheza Adrian, Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Makassar Amri Nurahman.

Menurut Rheza Adrian selaku General Manager IMS Bisnis Indonesia, pemilihan Sulsel bukan tanpa alasan mengingat sejumlah potensi yang dimiliki Sulsel seperti di sektor pertanian, perikanan serta hilirisasi yang sangat menjanjikan bagi dunia investasi.

”Sulawesi Selatan ini menjadi pintu masuk untuk kawasan indonesia timur pastinya, tadi bapak juga sudah menyampaikan bagaimana simpul-simpul kegiatan perekomian dan sosial ini banyak simpulnya di Sulsel . Untuk itu kami dari bisnis indonesia punya perhatian khusus di tahun 2023 ini bagaimana bisa ambil bagian dari sisi media untuk bagaimana kita meningkatkan investasi di Sulsel” jelas Rheza Adrian.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan sub bidang Hukum, Abdul Malik Faizal mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia pun berharap hal ini akan berpengaruh positif terhadap perekenomian secara umum di Sulsel.

” Dan harapan kami bahwa dengan adanya kegiatan ini dan mudah-mudahan berlanjut tahun depan, untuk bisa dimanfaatkan betul-betul sama pelaku usaha yang memang sudah memiliki produk yang layak ekspor untuk bisa dijembatani karena memang kelemahan kita di sini market intelegence yaitu bagaimana mencari pasar. Nah media ini sangat penting hadir di sini untuk mempertemukan antara yang punya produk dengan pembeli. Bisnis indonesia sangat luar biasa dan pasti pak gubernur sangat mendukung kegiatan ini apalagi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita akan naik ditu artinya efeknya lapangan kerja terbuka lebih banyak lagi”. ungkap Malik.

Program Jelajah sendiri sudah ketiga kalinya dilakukan di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021, program jelajah difokuskan pada wisata, sementara tahun 2022 menyasar infrastruktur dengan tema jelajah mamminasata. Menyesuaikan dengan iklim investasi yang semakin baik di Sulsel, maka di tahun 2023 ini, tema yang dipilih yakni Jelajah Investasi Sulsel.

Tim ini akan mengeksplor investasi di beberapa daerah di Sulsel dan hasilnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan Sulsel. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Dinas ESDM Sulbar Bahas Strategi Pengelolaan Tantangan PLTS Bersama UNDP Indonesia

Published

3 menit ago

20 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan energi bersih di wilayah Sulbar. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi Kepala Bidang Energi, Andi Rahmat, mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, dalam rapat koordinasi daring bersama UNDP Indonesia, yang membahas strategi pengelolaan tantangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sulbar.

Rapat yang berlangsung pada Rabu 18 Juni 2025 ini merupakan bagian dari program Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS), yang merupakan kolaborasi antara UNDP Indonesia dan Kementerian ESDM, dengan pendanaan dari Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Program ini bertujuan meningkatkan akses energi bersih melalui pembangunan PLTS off-grid di 22 desa pada empat provinsi, termasuk Sulbar. Di Sulbar, program ini mencakup empat lokasi, yaitu Desa Pangandaran, Desa Saluleang, Dusun Buntu Lalong (Desa Leling Utara), dan Desa Kopeang.

Programme Manager Nature Climate Energy UNDP Indonesia, Mathilde Sari Gokmauli, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sulbar atas dukungan aktifnya terhadap pelaksanaan program ini.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM terhadap keberlangsungan Program ACCESS. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang baik di tingkat daerah,” ungkap Mathilde.

Meskipun 22 PLTS dalam program ini telah beroperasi sejak tahun lalu dan kini sedang dalam proses serah terima dari Kementerian ESDM ke pemerintah desa, sejumlah tantangan teknis dan sosial masih ditemukan.

Salah satunya adalah kerusakan pada PLTS di Dusun Buntu Lalong, Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, yang kini sedang dalam proses perbaikan.

Tantangan lainnya termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar iuran bulanan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Andi Rahmat menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Salim S. Mengga (JSM) mendukung program ACCESS ini karena dampaknya langsung diterima oleh masyarakat.

Ia mengungkapkan, untuk bantuan biaya pemeliharaan PLTS tersebut, pemerintah provinsi terkendala dengan regulasi yang ada dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena PLTS tersebut adalah asset dari pemerintah desa masing-masing.

“Karena aset PLTS sudah menjadi aset milik desa, sehingga pemerintah provinsi terbentur dengan regulasi jika diintervensi secara langsung pemeliharaannya,” ucapnya.

Mengatasi kendala tersebut, pihaknya akan cari solusi bersama agar PLTS yang sudah terbangun itu tetap berfungsi dengan baik namun tidak melanggar aturan yang berlaku, misalnya mencoba skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten atau ke pemerintah provinsi.

“Mungkin kita bisa mengkaji bagaimana jika perbaikannya diajukan melalui BKK, baik ke pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar Andi Rahmat.

Ia pun mencontohkan pengelolaan PLTS yang sukses di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, yang dikelola oleh koperasi dan menggunakan sistem token untuk distribusi listrik kepada warga.

“Model pengelolaan berbasis koperasi dan sistem token seperti di Pulau Karampuang bisa menjadi acuan. Atau bisa juga dengan cara masyarakat hanya membayar sesuai daya yang mereka butuhkan, sisanya dapat dijual kepada pelanggan yang membutuhkan daya listrik yang lebih besar,” jelasnya.

Andi Rahmat juga menyoroti perlunya sosialisasi dan ketegasan dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait pentingnya iuran operasional.

“PLTS adalah aset bersama. Tanpa partisipasi masyarakat dalam perawatan dan iuran, maka keberlanjutan sistem ini akan sulit terwujud,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembagian daya kepada masyarakat sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen, agar skema pembayaran menjadi lebih fleksibel dan adil.

Menutup pertemuan, Manager UNDP Indonesia meminta Dinas ESDM Sulbar untuk memfasilitasi pertemuan tatap muka dengan para kepala desa, pengurus BUMDes, serta pemerintah kabupaten dan provinsi terkait.

Hal itu disambut baik oleh Andi Rahmat, ia menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi permintaan tersebut.

Dengan kolaborasi lintas pihak yang kuat, Dinas ESDM Sulbar berharap pengelolaan PLTS di desa-desa penerima manfaat program ACCESS dapat berjalan optimal dan berkelanjutan demi mendorong kemandirian energi masyarakat.(*)