Pj Sekprov – Kadis Kominfo SP Sulsel Pimpin Rapat Tim Koordinasi SPBE

Published

3 tahun ago

29 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Pejabat (Pj) Sekretariat Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo SP) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, memimpin rapat koordinasi tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Sulsel Tahun 2023.

Andi Darmawan berharap, SPBE yang diinisiasi Kadis Kominfo-SP Sulsel ini bisa meningkatkan transparansi dalam menjalankan pemerintahan saat ini.

“Kita berhasil menyelesaikan apa yang kita bangun saat ini, untuk melakukan dan melanjutkan apa yang sudah ada. Dan kegiatan ini membutuhkan usaha-usaha dari kita semua untuk terus bekerja,” ungkap Andi Darmawan di hadapan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait SPBE, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 29 Mei 2023.

Menurutnya, yang paling penting dalam SPBE ini adalah keamanan sebagai pengguna informasi, dan kapasitas perangkat seperti laptop dan alat-alat jaringan lainnya.

“SPBE diciptakan untuk masyarakat. Ingat, SPBE ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi bagaimana kita buat untuk dijalankan secara maksimal dan harus efektif dan berkesinambungan,” harapnya.

Selain itu, Andi Darmawan menyampaikan, untuk menjalankan SPBE ini dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di bidang masing-masing.

“Tidak bisa menaklukkan dunia tanpa menguasai tehnologi. Satu-satunya untuk menguasai dunia adalah memahami teknologi. Bagaimana meningkatkan SDM kita dalam mengelola SPBE ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menyampaikan terimakasih kepada Pj Sekprov Sulsel Andi Darmawan Bintang atas arahan dan masukan untuk tim koordinasi SPBE tersebut.

“Terimakasih banyak Pak Sekda atas arahan dan masukannya untuk rapat kali ini. Insyaallah kita akan jalankan arahan dan masukan dari Pak Sekda. Beliau ini adalah pencentus ini waktu masih di Biro Humas (Pemprov Sulsel),” ucap Andi Winarno Eka Putra, dalam sambutannya.

Ia menyampaikan, pada kesempatan tersebut hadir dari berbagai OPD terkait untuk membahas secara khusus dan teknis khusus SPBE ini.

“Hari ini kita undang seluruh OPD yang ikut dalam SPBE ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada teman-teman dari fungsional yang bisa menjalankan tugas ini,” tutupnya. (*)

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

17 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.