Wujudkan Konsep Makassar Kota Metaverse, Diskominfo Uji Coba Meeting Lewat VR

Published

3 tahun ago

26 Mei 2023

Kitasulsel—MAKASSAR, – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar melakukan uji coba meeting berbasis Virtual Reality (VR).

Tim ICT/Sistem Informasi Diskominfo Makassar memperlihatkan cara kerja meeting lewat VR, di Kantor Diskominfo Makassar, Kamis (25/05/2023) kemarin.

Plt Kepala Diskominfo Makassar Ismawaty Nur didampingi Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Isnaniah Nurdin turut mencoba mengikuti rapat virtual dengan menggunakan oculus.

“Jadi kita pindahkan kita punya fisik ke dalam virtual meeting, meskipun kita tidak berada di lokasi yang sama. Tapi itu harus pakai oculus,” kata Ismawaty Nur.

Ismawaty mengatakan uji coba ini dilakukan sekaligus menindaklanjuti perintah Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto untuk mewujudkan Makassar sebagai kota Metaverse.

Konsep Makassar menuju Kota Metaverse atau Makaverse sudah resmi dilaunching Wali Kota Danny Pomanto sejak pertengahan Maret 2022, lalu.

“Jadi ini janji kita untuk Metaverse. Kita juga mau menunjukkan bahwa Diskominfo punya progres. Ini juga sekaligus untuk membuktikan ke masyarakat bahwa Makassar Metaverse itu ada,” tegasnya.

Meski sudah melakukan uji coba virtual meeting lewat VR namun masih ada beberapa perbaikan sebelum program ini dijalankan.

Seperti, memperbaiki posisi duduk di stitch ke kursinya, membuat avatar untuk masing-masing akun, hingga implementasi vignette atau layar hitam untuk mencegah motion sickness.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

58 menit ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.