Connect with us

Siap-siap Implementasi ASO Wilayah Sulsel-1, Realisasi Distribusi Set Top Box Makassar Capai 82,5%

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Analog Switch Off (ASO) khusus Wilayah Sulawesi Selatan-1 (Sulsel-1) di Hotel Claro Makassar, Kamis (11/05/2023).

ASO atau peralihan TV analog ke TV digital jadwalkan akan dihentikan mulai tanggal 20 Mei 2023 mendatang khusus Wilayah Sulsel-1. Meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Staf Khusus Menkominfo RI Rosarita Niken Widiastuti, dalam rakor tersebut menuturkan, syarat implementasi ASO atau penghentian siaran TV analog dilakukan setelah distribusi Set Top Box (STB) mencapai minimal 90 persen.

“Penutupan siaran TV analog bisa dilakukan setelah distribusi STB capai minimal 90%,” ujar Niken.

Dikutip dari data realisasi distribusi Kementerian Kominfo pada wilayah Sulsel-1 per tanggal 10 Mei 2023, Kota Makassar capai distribusi STB tertinggi yakni 82,5%. Sementara STB Kabupaten Gowa telah terdistribusi 39,9%, Kabupaten 53,9%, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 37,3% dan Kabupaten Takalar 20%.

Total persentase realisasi distribusi STB pada wilayah Sulsel-1 di angka 54% atau total 27.995 rumah tangga miskin.

Niken berharap, jelang beberapa hari yang tersisa sebelum penghentian TV analog, pemerintah setempat wilayah Sulsel-1 dapat memaksimalkan distribusi STB.

“Masih ada waktu beberapa hari untuk setiap pemerintah setempat penyedia STB mengoptimalkan distribusi STB, sehingga masyarakat tidak dirugikan saat peralihan 20 Mei nanti,” jelasnya.

Rakor ini turut dirangkaikan dengan seremonial distribusi bantuan STB di wilayah Sulsel-1. Plt Kepala Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur turut hadir membagikan STB kepada perwakilan rumah tangga miskin.

Sebanyak 20 perwakilan masyarakat yang hadir dalam rakor itu dibagikan secara langsung STB satu per satu. Seremonial distribusi STB ini sekaligus sebagai sosialisasi persiapan peralihan TV Analog ke TV Digital.

Lanjut, Ismawaty Nur berharap peralihan TV analog ke TV digital ini dapat diterima masyarakat sebagai salah satu bentuk transformasi digital kehidupan masyarakat pada aspek digitalisasi penyiaran.

Selain itu, dengan adanya bantuan STB dapat membantu masyarakat miskin agar tidak kesulitan saat TV analog dihentikan. Implementasi ASO dan TV digital diharapkan dapat memenuhi hak-hak masyarakat dalam hal kemudahan memperoleh informasi.

“Kita harap masyarakat dapat memahami implementasi ASO ini sebagai bentuk transformasi digital. Agar masyarakat dengan mudah dapat menangkap siaran dan informasi lewat TV digital dengan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih, dengan jumlah siaran yang lebih banyak dan beragam,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Paripurna DPRD Sulsel Bahas Ranperda Perubahan APBD TA 2025, Tembus Rp10,33 Triliun

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna ini berlangsung di Ruang Pola Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (DBMBK) Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (8/9/2025).

Dalam rapat tersebut Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (Andalan) memaparkan arah kebijakan belanja daerah yang masih berfokus pada upaya pemulihan ekonomi daerah.

Kata Andalan, langkah ini dinilai penting untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional yang saat ini terus berproses. Dimana, total belanja daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2025 ditargetkan mencapai Rp10,33 triliun lebih.

“Alokasi anggaran tersebut terbagi atas belanja operasional sebesar Rp6,39 triliun, belanja modal Rp1,51 triliun, belanja bidang tertentu Rp49,50 miliar, serta belanja transportasi sebesar Rp2,37 triliun lebih.”ujarnya.

Lanjut Andi Sudirman Selain belanja, pemerintah provinsi juga menyampaikan proyeksi penerimaan daerah. Tercatat, terdapat silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp83,06 miliar.

Angka ini sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

“Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp151 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp134 miliar diperuntukkan bagi pembayaran pokok utang, sedangkan Rp17 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah,” tutur dia.

Gubernur Sulsel menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait lainnya dalam menjalankan rancangan perubahan APBD ini. Sinergi ini diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan.

“Dengan sinergitas yang kuat, kita berharap kebijakan anggaran ini mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan yang kita hadapi,” bebernya.

Rancangan Perubahan APBD ini juga diarahkan untuk mendukung program prioritas, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

Selain itu, DPRD Sulsel menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan penyampaian komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD 2025 agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel