Pj Sekprov Sulsel Akui Perlu Langkah Strategis dan Inovasi Penurunan Stunting

Kitasulsel—Makassar—Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, mengakui perlu ada langkah strategis dan inovasi untuk mempercepat penurunan stunting di Sulsel.
Untuk itu, atas nama Pemprov Sulsel dirinya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Diseminasi Program Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Pencegahan Stunting di Sulsel. Menurutnya, buku pedoman strategis Komunikasi Perubahan Prilaku (KPP) akan membantu para pengambil kebijakan, pelaksana teknis, kader, tokoh masyarakat dan lain-lain dalam pencegahan stunting.

“Hari ini kita melakukan diseminasi dengan maksud para peserta dapat memperoleh informasi, sadar, menerima dan mau melaksanakan informasi sesuai buku KPP,” ungkap Darmawan Bintang dalam sambutannya saat mewakili Gubernur Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Selasa, 9 Mei 2023.
Ia menilai, target penurunan stunting hingga 14 persen di Provinsi Sulsel dapat terwujud. Apalagi, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang baru saja dirilis beberapa waktu yang lalu, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Sulsel berhasil diturunkan dari 27,4% pada tahun 2021 menjadi 27,2% pada tahun 2022.

“Kita membutuhkan rata-rata penurunan pravalensi stunting dalam kurun waktu 3 Tahun (2022-2024) sekitar 4,5% pertahun untuk mencapai target penurunan hingga 14% pada tahun 2024 nanti,” lanjutnya.
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan inovasi dalam percepatan penurunan stunting, dengan cara berkolaborasi atau bersinergi dengan
seluruh pemangku kepentingan. Yaitu lembaga pemerintah dan non pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa.
Ia menjelaskan, salah satu pilar dari lima pilar dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang masih menjadi permasalahan sulit di masyarakat adalah pilar kedua, yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Ia menjelaskan, KPP ini terkait beberapa hal. Yaitu dan kampanye melaksanakan
penguatan kapasitas berkelanjutan, melakukan institusi dalam KPP untuk penurunan stunting dan melakukan penguatan peran organisasi keagamaan
dalam KPP untuk penurunan stunting.
Pesan-pesan perubahan perilaku untuk
pencegahan stunting perlu disusun bersama dengan memperhitungkan masalah perilaku, pesan kunci,
media, kanal informasi, pihak yang terlibat, serta memperhitungkan pendekatan-pendekatan KPP seperti advokasi, mobilisasi masyarakat, kampanye publik, dan komunikasi antar pribadi.
“Kita berharap kehadiran buku KPP dapat
memberikan dampak atau menjadi salah satu contoh agar buku pedoman tersebut dapat diimplementasikan di Kabupaten Kota yang belum memiliki buku pedoman strategi KPP pencegahan stunting,” harapnya.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UNICEF, Tanoto Foundation, Yayasan Jenewa Madani Indonesia, yang telah mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan stunting di Sulsel melalui serangkaian program komunikasi perubahan perilaku,” ucapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, para Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sulsel, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Unicef Indonesia, dan Direktur Jenewa Madani Indonesia. (*)

NEWS
Pemerintah Berencana Bangun Hunian Apartemen Kategori Rumah Subsidi

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah tengah berencana membangun hunian berupa apartemen untuk masyarakat. Namun, apartemen tersebut dengan kategori rumah subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan pihaknya masih memikirkan desain rumah subsidi untuk masyarakat. Termasuk opsi membangun apartemen subsidi.

“Saya lagi mau bikin nanti rumah susun atau apartemen, tetapi, yang masuk kategori rumah subsidi,” kata Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis (19/6/2025).
Ara mengatakan pembangunan rumah subsidi berbentuk apartemen ini masih tahapan wacana. Bahkan, sejumlah saran masih dipertimbangkan.

Pembangunan rumah subsidi berbentuk apartemen ini dipertimbangkan karena menyangkut kecukupan anggaran. Apartemen juga merupakan hunian yang masuk kategori high risk.
“Makanya kita mau pikirkan itu, bagaimana caranya anggaran ini bisa enggak sebagian untuk misalnya rumah high risk, ya apartemen gitu,” terang Ara. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login