Pj Sekprov Sulsel Akui Perlu Langkah Strategis dan Inovasi Penurunan Stunting

Published

3 tahun ago

9 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, mengakui perlu ada langkah strategis dan inovasi untuk mempercepat penurunan stunting di Sulsel.

Untuk itu, atas nama Pemprov Sulsel dirinya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Diseminasi Program Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Pencegahan Stunting di Sulsel. Menurutnya, buku pedoman strategis Komunikasi Perubahan Prilaku (KPP) akan membantu para pengambil kebijakan, pelaksana teknis, kader, tokoh masyarakat dan lain-lain dalam pencegahan stunting.

“Hari ini kita melakukan diseminasi dengan maksud para peserta dapat memperoleh informasi, sadar, menerima dan mau melaksanakan informasi sesuai buku KPP,” ungkap Darmawan Bintang dalam sambutannya saat mewakili Gubernur Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Selasa, 9 Mei 2023.

Ia menilai, target penurunan stunting hingga 14 persen di Provinsi Sulsel dapat terwujud. Apalagi, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang baru saja dirilis beberapa waktu yang lalu, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Sulsel berhasil diturunkan dari 27,4% pada tahun 2021 menjadi 27,2% pada tahun 2022.

“Kita membutuhkan rata-rata penurunan pravalensi stunting dalam kurun waktu 3 Tahun (2022-2024) sekitar 4,5% pertahun untuk mencapai target penurunan hingga 14% pada tahun 2024 nanti,” lanjutnya.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan inovasi dalam percepatan penurunan stunting, dengan cara berkolaborasi atau bersinergi dengan
seluruh pemangku kepentingan. Yaitu lembaga pemerintah dan non pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa.

Ia menjelaskan, salah satu pilar dari lima pilar dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang masih menjadi permasalahan sulit di masyarakat adalah pilar kedua, yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

Ia menjelaskan, KPP ini terkait beberapa hal. Yaitu dan kampanye melaksanakan
penguatan kapasitas berkelanjutan, melakukan institusi dalam KPP untuk penurunan stunting dan melakukan penguatan peran organisasi keagamaan
dalam KPP untuk penurunan stunting.

Pesan-pesan perubahan perilaku untuk
pencegahan stunting perlu disusun bersama dengan memperhitungkan masalah perilaku, pesan kunci,
media, kanal informasi, pihak yang terlibat, serta memperhitungkan pendekatan-pendekatan KPP seperti advokasi, mobilisasi masyarakat, kampanye publik, dan komunikasi antar pribadi.

“Kita berharap kehadiran buku KPP dapat
memberikan dampak atau menjadi salah satu contoh agar buku pedoman tersebut dapat diimplementasikan di Kabupaten Kota yang belum memiliki buku pedoman strategi KPP pencegahan stunting,” harapnya.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UNICEF, Tanoto Foundation, Yayasan Jenewa Madani Indonesia, yang telah mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan stunting di Sulsel melalui serangkaian program komunikasi perubahan perilaku,” ucapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, para Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sulsel, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Unicef Indonesia, dan Direktur Jenewa Madani Indonesia. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

20 jam ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.