Connect with us

Kadis Pendidikan Kota Makassar Mendampingi Bunda PAUD Tinjau Implementasi Hasil Studi Tiru Dua Sekolah di Tamalanrea

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Bunda PAUD Kota Makassar Indira Yusuf Ismail kembali melanjutkan peninjauannya di dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Makassar, Kamis (13/04/2023). Peninjauan itu masih berkaitan dengan implementasi hasil studi tiru yang dilakukan di Jepang beberapa waktu lalu.

Kali ini, Indira didampingi Pokja PAUD dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) menyambangi SMP Negeri 30 Makassar yang berlokasi di Kompleks Perumnas Bumi Tamalanrea Permai, dan SMP Negeri 12 Makassar di Kompleks Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea.

Indira memperhatikan setiap sudut dan ruangan di dua lokasi tersebut. Kebersihan dan kerapihan pun tak luput dari tinjauannya.

Menurutnya, lingkungan belajar menjadi hal yang cukup berpengaruh terhadap pembelajaran anak. Lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi anak.

“Suasana itu mempengaruhi mood dan semangat. Makanya kenapa saya selalu minta lingkungan sekolah harus bersih, tertata baik, dan menggunakan fasilitas yang bagus. Kalau lingkungan tidak bagus, anak akan susah juga untuk belajar. Makanya perlu diciptakan lingkungan belajar yang nyaman supaya anak-anak bersemangat,” katanya.

Ketua TP PKK Kota Makassar ini juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan, khususnya pihak sekolah dalam melakukan sejumlah pembenahan. Mulai dari sarana dan prasarana, hingga pengembangan sumber daya tenaga pendidik.

Kendati begitu, kata dia masih perlu kerja keras dan kerja sama sejumlah pihak untuk mewujudkan salah satu program Revolusi Pendidikan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, yaitu Smart School.

“Kita sudah berupaya tapi kita harus terus semangat karena kita ingin sekolah kita bagus. Mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik dan kita bisa mengantar anak-anak kita menjadi anak yang luar biasa dan berprestasi,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

on

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel