Diskominfo Sulsel Fasilitasi Penerbitan TTE Bagi Pejabat Aplikasi BajuBodo

Published

2 tahun ago

13 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Setelah memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Sulsel bersama Pemkab/pemkot se Sulsel dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel menindaklanjuti hal itu dengan memfasilitasi penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk sejumlah pejabat OPD dan sejumlah aplikasi, termasuk aplikasi e-goverment commerce “BajuBodo”.

BajuBodo adalah aplikasi belanja online lingkup Pemprov Sulsel. Aplikasi ini diprakarsai oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).

Bertempat di Baruga Lounge, Bidang Persandian Diskominfo SP Sulsel memfasilitasi Biro Barjas dengan BSrE BSSN melalui sambungan virtual. Mewakili Kadis Kominfo Sulsel, Kepala Bidang Persandian Diskominfo SP Sulsel Sultan Rakib mengatakan, fasilitasi yang dilakukan Bidang Persandian untuk penerbitan TTE tersebut adalah bagian dari upaya mengakselerasi transformasi digital di Pemprov Sulsel.

“Saat ini Aplikasi BajuBodo menjadi e-commerce di lingkup Pemprov Sulsel untuk proses belanja barang dan jasa secara transparan. Kita menginkan dalam transaksi digital itu ada kekuatan hukum yang ter-autentikasi dengan baik, termasuk dengan melakukan sertifikasi TTE bagi seluruh stake holder khususnya pejabat yang ada dan terlibat dalam aplikasi tersebut,” ujar Sultan Rakib, Rabu (12/4/2023) saat zoom meeting dengan BSSN di Kantor Gubernur Sulsel.

Menurut Sultan, atas arahan dan perunjuk Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat ini sebelum BajuBodo, sudah ada empat aplikasi di OPD Sulsel yang diintegrasikan dengan TTE, yakni Smart Office di Biro Umum, aplikasi layanan perizinan di PTSP Sulsel, layanan di Dinas kelautan dan Perikanan dan layanan kenaikan pangkat kepegawaian di BKD Sulsel.

“Bapak gubernur mau semua serba digital khususnya yang berkaitan langsung dengan layanan kemasyarakat, karena hal itu manifestasi dari sebuah transparansi,” ujar Sultan.

Kepala Biro Barjas Sulsel Asrul Sani menyampaikan terima kasihnya kepada BSrE BSSN atas peluang bagi aplikasi BajuBodo untuk dibuatkan TTE. “BajuBodo ini sudah banyak transaksinya nomor urut tiga dari e-commers pemerintah seluruh Indonesia,” ujarnya.

Setelah memberikan sambutan, pihak BSrE dan Pemprov Sulsel dalam hal ini Biro Barjas kemudian melakukan sinkronisasi aplikasi dan untuk selanjutnya diminta kepada Biro Barjas untuk memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan BSSN.

Jika tak ada aral melintang, pertemuan selanjutnya antara Barjas dan BSrE yang difasilitasi Bidang Persandian Diskominfo SP Sulsel akan dilakukan beberapa hari ke depan sebelum penerbitan TTE dimulai. (*)

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

3 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)