Pamit Pindah Tugas Kepala BPS Sulsel ke Gubernur

Published

2 tahun ago

12 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan menerima audiensi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Suntono di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa, 11 April 2023. Suntono juga berpamitan untuk penugasan yang baru sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS RI di Jakarta.

“Terima kasih atas pengabdian selama ini. Bapak Suntono telah memberikan yang terbaik dan sudah maksimal dengan koordinasi bagus,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Gubernur juga mengapresiasi upaya BPS Sulsel dalam memberikan data dan masukan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat.

“Terima kasih kami selalu dibantu, diberikan data dan highligt yang menjadi konsen pemerintah daerah, sekaligus untuk penajaman program ,” sebutnya.

Kepala BPS Sulsel Suntono, melaporkan terkait hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulsel yang secara keseluruhan dinilai baik. “Karena seluruh parameter demografi di Sulsel secara kesuluruhan baik-baik saja,” sebutnya.

Lebih detail menyampaikan, untuk Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total yang merupakan jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seseorang perempuan selama usia suburnya (15-49 tahun) sebesar 2,22 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi.

“Kalau TFR-nya 2,1 (replacement level), artinya setiap wanita digantikan oleh satu anak perempuannya untuk menjaga kelangsungan pergantian generasi,” sebutnya.

Sedangkan untuk Angka Kelahiran Kasar (CBR) mencapai 17-18 kelahiran hidup diantara 1.000 penduduk Sulsel.

Sedangkan Penurunan Angka Kematian Bayi di Sulsel hampir mencapai 90 persen selama periode lima dekade terakhir. Angka Kematian Bayi menurun signifikan dari 161 per 1.000 kelahiran hidup pada sensus penduduk 1971 menjadi 18,20 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2022.

Hasil lainnya, mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas berpendidikan SMA, 97,65 persen penduduk bisa menggunakan bahasa Indonesia dan 66,71 persen bisa menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan keluarga serta 65,47 persen dengan kerabat, 99,31 rumah tangga menempati rumah dengan lantai yang memenuhi syarat ketahanan bangunan.

Ia juga menyampaikan saran agar prestasi Sulsel sebagai lumbung pangan dan surplus beras tetap dapat dipertahankan. Diantaranya, setelah panen untuk kembali dilakukan penggarapan lahan dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada. Hal ini terkait prediksi BMKG fenomena alam kemarau panjang El Nino yang datang lebih awal.

“Jadi setelah panen, harus bisa digarap, memanfaatkan sumber daya air yang tersisa. Sebab kalau terlambat bisa tidak maksimal hasilnya. Kecuali daerah yang masih banyak potensi air yang dikelola, tapi daerah yang jauh dari sumber air itu nanti akan jadi masalah,” jelas pria yang selanjutnya akan ditugaskan di Pusdiklat BPS RI Jakarta ini.(*)

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

3 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)