Siraman Rohani Sambut Hari Otoda ke-27, Berikut Paparan Sekretaris MUI Sidrap

Published

2 tahun ago

7 April 2023

Kitasulsel, Sidrap — Sebagai rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-27 tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sidrap mengadakan siraman rohani, Kamis (6/4/2023) di Masjid Darul Ridho Kompleks SKPD Sidrap.

Acara diikuti jajaran OPD lingkup Pemkab Sidrap serta warga yang tengah berada di kompleks perkantoran yang terletak di Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu tersebut.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidrap, H. Bachtiar tampil membawakan ceramah dengan topik yang sejalan dengan tema peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 yakni “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul”.

Lebih awal Bachtiar menuturkan, otonomi daerah hakikatnya telah ada sejak Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi.

“Nabi Adam ditunjuk oleh Allah SWT sebagai khalifah, diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola. Ini bentuk otonomi, namun tentu konteksnya berbeda dengan saat ini,” ujar Bachtiar.

Selanjutnya Bachtiar memaparkan empat teladan dari Nabi Muhammad SAW agar otonomi daerah dan pemerintahan maju dan unggul. Pertama, sifat siddiq yang artinya jujur atau benar.

“Kejujuran harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Atasan harus jujur ke bawahannya, kalau ada haknya diberikan. Begitu pun sebaliknya, bawahan pun harus jujur sama atasannya,” terang Bachtiar.

Keteladanan lainnya yaitu sifat adil dan menjaga ukhuwah. Yang terakhir, kata Kadis Kominfo ini, harus ada sifat istiqamah dari penyelenggara pemerintahan.

“Harus istiqamah dalam menjalankan tugas. Jangan karena belum terima tunjangan jadi malas ke kantor, atau nanti rajin kalau mau ada THR,” pesan Bachtiar.

Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Sidrap, Fandy Anshary menjelaskan, selain siraman rohani, momen Hari Otonomi Daerah ke-27 juga diisi penyerahan bantuan untuk warga yang membutuhkan.

“Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial juga telah melaksanakan pembagian paket bantuan bagi warga miskin dan penyandang disabilitas,” ungkap Fandy.

Ditambahkannya, Hari Otoda diperingati setiap tanggal 25 April. Tapi tahun ini puncak peringatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023, bertempat di Kota Makassar dihadiri seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.(win)

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

3 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)