Connect with us

Persiapan Jelang Hari Besar Keagamaan, Pemkot Makassar Gelar High Level Meeting TPID

Published

on

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi secara resmi membuka kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Makassar, yang digelar di Ballroom Hotel Horizon, Senin (20/03/2023).

Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Makassar menyampaikan kegiatan ini untuk merespon perkembangan inflasi global yang terjadi ditengah pemulihan ekonomi domestik seperti kenaikan harga BBM, dan beberapa harga pangan khususnya menjelang hari besar keagamaan, dan bulan suci Ramadan.

“Inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya. Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan,” ungkapnya.

Fatmawati Rusdi pun menambahkan, bahwa semakin terkendalinya inflasi hingga akhir tahun 2022, merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi di Kota Makassar yang semakin solid, seiring didukung berbagai program yang semakin intensif dan terarah antar jajaran Pemerintah Daerah, dalam mengawal pengendalian inflasi Kota Makassar.

“Saya berharap, koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi yang telah terjalin baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Berdasarkan rilis BPS Kota Makassar, pada bulan Pebruari 2023 mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 5,72 % dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 144,66 mengalami penurunan dibandingkan dengan inflasi pada bulan Januari yaitu sebesar 5,93%,  Sedangkan untuk month to month (mtm) terjadi Deflasi  sebesar – 0,25 % dan year to date (ytd) terjadi inflasi sebesar 0,41 persen.

Menyikapi kondisi tersebut, dilakukan berbagai langkah strategis, sinergis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi Inflasi antara lain, TPID Kota Makassar lebih cermat dalam mengendalikan harga.

TPID bersama instansi terkait agar terus melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, distribusi dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar dan pasar murah yang terjadwal dan masif yang dilakukan secara terkoordinasi dan bekerjasama dengan Bulog, distributor, pedagang besar pada masing-masing kecamatan, dan Kelurahan termasuk untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka ketersediaan stok bahan pangan.

Hal lainnya, kiranya kepada OPD dapat melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan melalui berbagai kegiatan misalnya swadaya masyarakat melalui gerakan terus menanam tanaman pangan seperti menanam cabe, bawang,  sayur mayur dan budidaya lobster serta ikan air tawar, di lorong-lorong.

“Saya berharap kepada seluruh stakeholder untuk melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat melalui pemanfaatan teknologi secara rutin yang bertingkat dan berjenjang, menggunakan data yang terupdate setiap saat  serta secara bersama-sama agar terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sehingga kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Sri Asmawati Yustiana, menambahkan dalam kegiatan ini akan membahas sejauh mana ketersediaan bahan pokok yang  bertujuan untuk menjaga laju inflasi yang rendah maupun yang stabil.

“Peserta kegiatan melibatkan anggota TPID, unsur Forkopimda, serta OPD terkait, dengan sumber anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar,” ujarnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Ketat,Polisi Gagalkan 71 CJH Pengguna Visa Kerja dan Kunjungan Untuk Berangkat Ketanah Suci

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA — Upaya nekat puluhan warga Indonesia menunaikan ibadah haji secara ilegal berhasil digagalkan aparat kepolisian.

Sebanyak 71 calon jemaah diamankan di Bandara Soekarno-Hatta setelah diketahui hanya mengantongi visa kunjungan dan visa kerja, bukan visa haji resmi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari pemeriksaan dokumen oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Kecurigaan timbul ketika ditemukan ketidaksesuaian antara tujuan keberangkatan dan jenis visa yang dimiliki para calon jemaah.

“Petugas di lapangan melakukan pengecekan dokumen dan ternyata mereka tidak memiliki visa haji, melainkan visa kerja,” jelas Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono yang dikutip dari detik.com, Kamis (1/5/2025).

Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, tim gabungan membawa seluruh calon jemaah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pendalaman, diketahui mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi, serta tergabung dalam kelompok berbeda.

Rupanya, keberangkatan ini difasilitasi oleh pihak travel dan perorangan yang menjanjikan ibadah haji dengan biaya antara Rp 50 juta hingga Rp 270 juta.

Para calon jemaah tergiur dengan janji bisa menunaikan haji tanpa harus menunggu antrean panjang secara resmi.

“Penangkapan ini dilakukan sejak 16 April hingga 28 April. Mereka tidak berasal dari satu kelompok, jumlahnya bervariasi mulai dari tiga sampai sepuluh orang per kelompok,” imbuh Kompol Yandri.

Setelah dilakukan pendataan, seluruh jemaah ilegal dipulangkan dan diberi penjelasan mengenai aturan resmi pelaksanaan ibadah haji.

Kepolisian juga melakukan penyelidikan terhadap pihak travel dan individu yang mengatur keberangkatan ini.

“Pihak yang mengkoordinir, baik travel maupun perorangan, sedang dalam pemeriksaan,” tegasnya. (Ibe)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel