Connect with us

Diskop dan UKM Kota Makassar Resmi Perkenalkan Financing Expo kepada Pelaku UMKM

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar resmi memperkenalkan kegiatan Financing Expo 2023 kepada pelaku UMKM, bertempat di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar, Rabu (08/03/23).

Kepala Diskop dan UKM Kota Makassar, Muhammad Rheza mengungkapkan bahwa kegiatan ini sebagai upaya Pemkot Makassar membangkitkan UMKM di Kota Makassar.

“Diskop dan UKM ingin memfasilitasi pelaku UMKM memperkenalkan produknya. Ini juga sebagai upaya bagaimana UMKM bisa naik kelas,” ungkapnya.

Untuk itu, Diskop dan UKM menurutnya akan selektif mendorong pelaku UMKM untuk menjadi pengusaha yang lebih baik dan kreatif.

Dia memaparkan, Financing Expo 2023 yang akan dilaksanakan selama 2 hari dari 11-12 Maret 2023 bertempat di Mall Phinisi Point Mall Makassar menyiapkan tenant/both secara gratis kepada pelaku UMKM.

Dia memaparkan, Financing Expo 2023 yang akan dilaksanakan selama 2 hari dari 11-12 Maret 2023 bertempat di Mall Phinisi Point Mall Makassar menyiapkan tenant/both secara gratis kepada pelaku UMKM.

” Sebanyak 33 tenant/both disiapkan secara gratis kepada pelaku UMKM. Produk yang akan dipamerkan berupa Fashion, Kuliner, dan hasil kerajinan tangan,” ungkapnya.

Selain pameran UMKM, kegiatan yang mengambil tema “Koperasi Keren, UMKM Naik Kelas” juga menghadirkan pameran industri dari perbankan, talkshow dan sharing session bagi pelaku UMKM.

“Melalui pameran ini, kami menantang pelaku UMKM memasarkan produk terbaiknya di Financing Expo nantinya,” kata Rheza.

Menurutnya ini juga menjadi tanggung jawab moril kepada masyarakat yang datang berkunjung di pameran dan mendapatkan produk UMKM yang berkualitas.

“Yang paling penting adalah produk yang dijual itu produk berkualitas. Kita juga berharap produk ini berbeda dengan barang yang ditawarkan dengan apa yang ada di pasar atau di toko swalayan,” ucapnya.

Rheza berharap, di pameran ini pelaku UMKM dapat belajar dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga bisa memajukan usahanya.

“Semoga para pelaku UMKM bisa berkumpul, bertukar pikiran dan bercerita kepada sesama pelaku UMKM ataupun pengusaha sehingga bisa terhimpun dukungan dari berbagai pihak demi kemajuan UMKM,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel