Wujudkan Keamanan Siber, Diskominfo Makassar Perpanjang PKS Tanda Tangan Elektronik
Kitasulsel—Makassar—Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar ikut menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Gammara, Selasa (7/03/20223).
Perpanjangan penandatanganan perjanjian kerja sama ini menyangkut tentang pemanfaatan tanda tangan elektronik atau TTE dan literasi keamanan informasi.
Kepala Bidang Persandian Diskominfo Makassar, Abram mengungkapkan, penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan budaya keamanan siber.
Sejauh ini, sudah ada tiga organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Makassar yang memanfaatkan tanda tangan elektronik. Selanjutnya, bakal diupayakan untuk menyasar seluruh OPD hingga ke jajaran kecamatan dan kelurahan.
“Saat ini TTE sudah dipakai di tiga OPD, yakni Dinas Kearsipan, Dinas Perumahan, dan Diskominfo sendiri. Ke depan, semua OPD termasuk Camat dan Lurah akan disasar,” sebutnya.
Abram membeberkan, pemanfaatan TTE sangat membantu dalam pengurusan dokumen-dokumen pemerintahan sebab lebih efisien waktu. Selain itu, TTE juga sangat sulit untuk dipalsukan.
“Jadi persuratan itu akan semakin lancar karena tidak perlu ketemu orang yang bersangkutan untuk tanda tangan manual. TTE juga sangat susah dipalsukan, dan bisa ketahuan kapan waktu tanda tangannya. Itu terekam semua,” jelas dia.
Di tingkat kecamatan dan kelurahan pun, penerapan TTE nantinya diharapkan bisa memudahkan pengurusan dokumen milik masyarakat. Sehingga, masyarakat tak perlu menunggu terlalu lama jika membutuhkan tanda tangan dari pejabat kecamatan ataupun kelurahan.
“Camat dan lurah itu kan banyak mengeluarkan tanda tangan, jadi meski mereka tidak ada di tempat, mereka bisa tetap tanda tangan berkas selama memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Selain Diskominfo Makassar, penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama ini juga diikuti oleh 23 Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota lainnya se-Sulsel.
Plt Deputi III BSSN, Hasto Prastowo dalam sambutannya menyampaikan, tanda tangan elektronik yang telah diterapkan di masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, merupakan langkah awal atau milestone dalam upaya mewujudkan budaya keamanan siber.
“Keamanan siber dalam sistem elektronik merupakan proses, sehingga BSSN mendorong agar pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keamanan sistem elektroniknya,” pungkas Hasto.
Kitasulsel–BONE Ribuan warga Bone melakukan demostrasi menuntut dalang kerusuhan demo Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan- Pedesaan (PBB P2) ditangkap.
Demonstran dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di Lapangan Merdeka lalu berdemo di depan Mapolres Bone, Sabtu 23 Agustus 2025.
Demo damai ini tegas menuntut aparat meringkus.mereka yang menjadi dalang demo kenaikan PBB P2 yang ricuh pada Selasa 19 Agustus lalu.
Dalam aksinya, demonstran menyebut dan meminta aparat menangkap para dalang, yakni jenderal lapangan (Jendlap) Mantra Bumi (Tegak Lurus )
Rafli (Tegak Lurus), A.Singke (Tegak Lurus), Taufik (Tegak Lurus) Pemuda Pancasila, Ippang (Tegak Lurus )
Azhar Abdullah (Rio).
Demonatran juga menduga Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong dan Syakir terlibat.
Polres Bone sendiri sudah melakukan investigasi dengan mengusut dalang di balik aksi demo berujung ricuh.
Penyidik Polres Bone sudah mengumpulkan bukti bukti untuk mengungkap dalang di balik aksi tersebut.
“Iya, betul (sementara diselidiki dalang kerusuhan). Kami sudah mengantongi indikasi kuat bahwa kericuhan tersebut ditunggangi kelompok anarko,” ujar Kapolres Bone AKBP Sugeng Setyo Budhi,
Saat ini penyidik kata Kapolres tengah mengumpulkan bukti. Termasuk ponsel dari demonstran yang diamankan.
“Sementara kami masih kumpulkan bukti-bukti. Salah satunya itu HP dari demonstran yang diamankan,” imbuhnya.
Siang Ini, FMPD Gelar Aksi Demo di Mapolres Bone
Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) bakal menggelar aksi damai Sabtu 23 Agustus siang ini.
Ribuan massa diperkirakan bakal hadir menuntut agar Polres Bone mengungkap dalang dibalik aksi demo yang berujung anarkis pada Selasa 19 Agustus lalu.
“Mendesak Polres Bone untuk mengusut tuntas dalang dibalik kericuhan demo tanggal 19 Agustus kemarin,” demikian tuntutan yang akan dibawa demonstran pada aksi damai tersebut.
Jenderal lapangan aksi damai Forum Masyarakat Pemerhati Demokrasi, Abd Rahman mengatakan, estimasi massa yang hadir diperkirakan mencapai 5 ribu orang.
“Iye jadi hari ini,” singkat Rahman.
FMPD menuntut agar dalang dibalik kericuhan pada aksi demo tanggal 19 Agustus kemarin, diusut tuntas. Ini bagian kepedulian masyarakat untuk Bone tercinta.
Diketahui, massa akan bergerak dari Lapangan Merdeka Kota Watampone menuju Kantor Polres Bone sekira pukul 13.00 WITA.
Hasil penyidikan Polres inilah yang dituntut para demonstran untuk menangkap para dalang kerusuhan merusak ketenangan masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login