Pemprov – DPRD Sulsel Sepakati Dua Perda Baru

Published

2 tahun ago

7 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama DPRD Provinsi Sulsel, menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dua Perda tersebut masing-masing, Perda pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan, dan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan, Andi Janwar Jauri, mengatakan, pembahasan Ranperda ini melibatkan OPD lingkup Pemprov Sulsel, para tokoh dan akademisi, dan seluruh masyarakat terkait.

“Ini hadir sebagai payung hukum untuk melindungi hutan mangrove di Sulawesi Selatan,” kata Andi Janwar Jauri dalam sambutannya sebagai Wakil Ketua Pansus Perda pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulsel, Senin, 6 Maret 2023.

Baik secara pribadi maupun mewakili seluruh jajaran Pansus, ia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut terlibat dalam penyusunan maupun perancangan Perda tersebut.

“Izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim, yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Ranperda ini,” ujar legislator DPRD Provinsi Sulsel itu.

Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Fauzi Andi Wawo, mengaku, seluruh jajaran Pansus telah melakukan serangkaian kegiatan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang seluruh LSM, dan seluruh pihak untuk mendapatkan masukan soal Perda tersebut.

“Ini adalah ranperda inisiatif dari DPRD Provinsi Sulsel sendiri, dimana dalam Ranperda memuat 57 pasal 32 bab. Ranperda ini menjadi Ranperda pertama yang terhubung dengan Undang-undang Cipta Kerja,” tutur politisi PKB Sulsel itu.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Aslam Patonangi, saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, agenda rapat paripurna DPRD pada hari ini, merupakan suatu kesyukuran bagi kita semua karena pembahasan kedua Ranperda tersebut telah memasuki tahap akhir.

Oleh karena itu, ia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Pansus Pembahas Ranperda, Bapemperda, Perangkat Daerah terkait dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam seluruh tahapan yang telah dilalui, khususnya dalam tahap pembahasan di DPRD.

Ia mengatakan, materi muatan Ranperda ini, dalam prosesnya tentu telah melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, serta telah mengakomodasi berbagai saran dan pandangan.

“Kami berharap semoga apa yang kita setujui bersama, disamping sebagai bentuk komitmen juga dapat terimplementasi efektif dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini,” ungkap Andi Aslam dalam membacakan sambutan Gubernur Sulsel.

Menurutnya, kedua Ranperda inisiatif DPRD yang mendapat persetujuan bersama ini tentunya dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dimana terkait ekosistem mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki berbagai fungsi dan manfaat bagi masyarakat. Khususnya di wilayah pesisir yang harus dikelola secara bijak dengan memperhatikan kaedah-kaedah kelestarian lingkungan.

“Kehadiran Perda ini nanti akan menjadi payung hukum dalam upaya pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove secara berkelanjutan,” katanya.

Begitu pula dengan Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, akan menjadi pedoman kita bersama dalam memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman bahan perpustakaan. Akan tetapi menjadi wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, dan wahana pelestarian dan pewarisan budaya serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan dirampungkannya pembahasan serta telah adanya persetujuan bersama terhadap kedua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, maka selanjutnya konsentrasi kita akan tertuju pada proses pelaksanaannya kedepan.

“Saya meminta kepada segenap jajaran Pemerintah Daerah terutama Perangkat Daerah yang menjadi leading sektor dan unit kerja terkait, agar segera menyiapkan dan menindaklanjuti hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan kedua Perda ini, agar nantinya dapat terlaksana secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna,” tutupnya. (*)

Pemkot Makassar

Wali Kota dan Wawali Makassar Kompak Hadiri Muswil PKS Sulsel

Published

47 menit ago

24 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, kompak menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro Makassar, Minggu (24/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Munafri menekankan pentingnya menjaga kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan partai politik, untuk mendukung pembangunan Kota Makassar.

Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran semua elemen masyarakat.

“Pemerintah Kota Makassar tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan semua pihak, termasuk partai politik, agar pembangunan tetap terjaga dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Munafri.

Ia berharap, Muswil PKS Sulsel kali ini menjadi momentum memperkuat sinergi, khususnya dalam mendorong program-program strategis yang bermanfaat bagi warga kota.

“Pemkot Makassar terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Munafri.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, turut hadir dan menyampaikan dukungan atas semangat musyawarah sebagai jalan memperkuat persatuan dan mendorong pembangunan.

“Semoga Muawil menghasilkan langkah-langkah baik untuk umat, bangsa, dan daerah,” ujarnya.

Aliyah menegaskan bahwa musyawarah bukan sekadar forum organisasi, melainkan wadah untuk melahirkan gagasan besar demi kepentingan masyarakat luas.

“Semoga musyawarah ini menjadi ruang lahirnya ide-ide besar demi kesejahteraan masyarakat,” tutur Aliyah.

Sebelumnya, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan, Anwar Faruq, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat, baik melalui jalur legislatif maupun eksekutif.

Menurut Anwar, kemajuan bangsa hanya bisa terwujud dengan kekompakan dan kebersamaan. Ia mengingatkan bahwa di tengah tantangan sosial, ekonomi, hingga krisis moral bangsa, kader PKS harus hadir memberikan jawaban nyata.

“Tidak ada kemajuan tanpa kekompakan, tidak ada kemenangan tanpa kebersamaan. Justru di tengah badai inilah kader-kader PKS harus tampil menjadi jawaban, dengan ketulusan, karya nyata, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Anwar.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari hasil suara dalam pemilu, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran PKS.

“Kemenangan sejati adalah ketika masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan kita. Kemenangan sejati adalah ketika kader PKS menjadi teladan dan berakhlak,” jelas Wakil Ketua DPRD Kota Makassar itu.

Anwar juga menyerukan agar seluruh kader tidak sekadar menjadi penonton, tetapi berani tampil sebagai pelaku perubahan. Ia menyebut, sejarah selalu mencatat perubahan besar lahir dari mereka yang berani berkorban dan menjaga idealisme.

Dengan semangat musyawarah, Anwar mengajak kader PKS Sulsel untuk menyusun strategi yang lebih kuat, merapatkan barisan, serta menghadirkan program nyata untuk rakyat.

“Musyawarah wilayah ini bukan akhir, melainkan titik awal kebangkitan yang lebih besar. Kita ingin menang bukan hanya di bilik suara, tetapi juga menang dengan memberikan karya terbaik untuk bangsa,” pungkasnya. (*)