Kemenhub RI – Pemprov Sulsel Serah Terima BAST Sembilan Pelabuhan Pengumpan

Published

3 tahun ago

20 Februari 2023

Kitasulsel-Makassar-Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Aslam Patonangi, bersama Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan RI, Marwanto Heru Santoso, melakukan penyerahan BAST (Berita Acara Serah Terima) pelabuhan pengumpan di sembilan titik di Sulsel.

Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan RI, Marwanto Heru Santoso, mengatakan, berdasarkan perintah Undang-undang dan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, untuk melakukan serah terima pelabuhan pengumpan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) se-Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi (Pemprov Sulsel), karena sudah selesai dengan secepat ini, bahkan lebih cepat dari yang lainnya,” ungkap Marwanto dalam pertemuan tersebut, di Ruang Kerja Sekprov Sulsel, Senin, 20 Febuari 2023

Ia menjelaskan, pihak Kementerian Perhubungan RI akan mendampingi Pemprov Sulsel dalam pengelolaan pelabuhan pengumpan tersebut sampai akhir tahun 2023 ini. Pasalnya, pihak Pemprov Sulsel sendiri selain butuh penyesuaian, Kementrian Perhubungan juga sudah menyediakan anggaran sampai akhir tahun ini.

“Teman-teman dari Kementerian Perhubungan masih bisa pendampingan, dan untuk pendampingan, kami masih bantu (Pemprov Sulsel) sampai akhir tahun ini,” lanjutnya.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, bila pihaknya dalam pengelolaan pelabuhan pengumpan dan sejumlah trasportasi lainnya, mendapatkan bantuan dari Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

“Kami juga disetujui oleh Menteri dalam Negeri, KPK juga mengijinkan kami untuk mengelola dengan baik pelabuhan pengumpan ini,” tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Sekprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi, menyampaikan, terimakasih dan permohonan maaf dari Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, yang belum bisa menerima secara langsung.

“Mohon maaf. Bapak Gubernur saat ini sementara mewakili Indonesia untuk jadi pembicara di Paris. Izin Bapak, surat ini kami akan sampaikan kepada Bapak Gubernur,” kata Andi Aslam usai menerima surat serah terima penyerahan bast pelabuhan pengumpan tersebut.

Untuk itu, Andi Aslam berharap, dengan penyerahan bast pelabuhan pengumpan ini, pihak Kemenhub dalam hal ini PPTB, masih mendampingi Pemprov Sulsel.

“Kami butuh pendampingan dari Kementerian Perhubungan untuk membantu. Karena ini masih baru,” imbuhnya. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Klarifikasi Sorotan Publik Soal Kondisi Asrama Mahasiswa Lontara di Bandung

Published

7 menit ago

27 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) akhirnya memberikan penjelasan resmi menyusul sorotan publik terkait kondisi Asrama Mahasiswa Sulsel atau Asrama Lontara di Bandung, Jawa Barat, yang dinilai memprihatinkan. Selain mengalami kerusakan fisik, asrama tersebut juga dilaporkan masih menyisakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Asrama yang menjadi tempat tinggal mahasiswa asal Sulsel itu disebut telah lama membutuhkan sentuhan pemeliharaan. Beberapa kerusakan di bangunan utama, fasilitas umum, hingga utilitas dasar membuat penghuni harus beradaptasi dengan kondisi kurang ideal.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menegaskan bahwa persoalan ini bukan disebabkan oleh tidak adanya anggaran, melainkan terkait teknis penjadwalan arus kas di lingkungan pemerintah daerah.

“Penanganan asrama sebenarnya sudah masuk perencanaan. Namun pemeliharaan fisik dan pengawasan tertunda karena refocusing anggaran,” jelas Winarno dalam keterangan resminya, Kamis (27/11/2025).

Tunggakan PBB Dipastikan Dibayar Tahun Ini

Terkait sorotan atas tunggakan PBB, Winarno memastikan bahwa Pemprov Sulsel tidak mengabaikan kewajiban tersebut. Ia menyebut anggaran pembayaran PBB telah dialokasikan dan masih tersisa untuk diselesaikan tahun ini.

“Untuk pembayaran PBB, anggarannya sudah ada sisa dibayarkan. Seluruh pajak diarahkan untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari melalui bagian tata usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, realisasi pembayaran PBB baru dapat dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025, sesuai mekanisme penempatan kas daerah.

“Alokasinya sudah ada, hanya arus kasnya ditempatkan di Triwulan IV. Karena itu pembayarannya dilakukan sekarang,” kata Winarno.

Renovasi Asrama Dijadwalkan Mulai 2026

Selain urusan administratif, kondisi fisik Asrama Lontara yang mengalami kerusakan berat juga menjadi perhatian. Pemprov Sulsel memastikan bahwa proses renovasi sudah masuk dalam rencana kerja tahun 2026.

Renovasi tersebut direncanakan dilakukan bersamaan dengan pemeliharaan dua asrama mahasiswa Sulsel lainnya yang berada di Yogyakarta dan Kendari.

“Tahun depan renovasi akan kita laksanakan. Pemprov berkomitmen memastikan asrama kembali layak huni bagi mahasiswa Sulsel,” tegas Winarno.

Total anggaran yang disiapkan untuk pemeliharaan tiga asrama mahasiswa Sulsel pada 2026 mencapai sekitar Rp2,2 miliar. Anggaran itu mencakup perbaikan struktur bangunan, fasilitas dasar, serta peningkatan kenyamanan bagi para penghuni.

Komitmen Pemprov untuk Fasilitas Mahasiswa

Pemprov Sulsel menegaskan bahwa pihaknya terus memprioritaskan pemenuhan fasilitas bagi mahasiswa perantau asal Sulsel. Winarno menyebut, kehadiran asrama mahasiswa di sejumlah kota besar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung pendidikan dan kehidupan akademik generasi muda.

“Pemprov tidak menutup mata. Kita pastikan seluruh sarana pendukung mahasiswa Sulsel tetap terjaga dan layak huni,” tutupnya.

Dengan klarifikasi ini, pemerintah daerah berharap polemik seputar asrama dapat mereda, sekaligus memberi kepastian bahwa langkah perbaikan telah disiapkan secara bertahap dan terencana.