NEWS
Ketua DPW NasDem Sulsel Hadiri Buka Puasa DPP Bersama Anak Yatim, Perkuat Soliditas Partai
KITASULSEL—JAKARTA — Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem bersama anak yatim, Kamis (19/02/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran fungsionaris DPP serta anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem.
Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi ruh perjuangan partai di bulan suci Ramadan. Momen ini tidak hanya menjadi ajang berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim, tetapi juga mempererat silaturahmi antarstruktur dan kader partai dari berbagai daerah.
Ketua Umum Surya Paloh dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kehadiran para undangan. Ia mengapresiasi keringanan langkah para tamu yang memenuhi undangan DPP NasDem untuk berbuka puasa bersama.
“Sungguhlah kami bersuka cita, berbesar hati atas keringanan langkah dari Bapak dan Ibu semuanya untuk bersedia menghadiri undangan daripada DPP Partai NasDem,” ujar Surya Paloh.
Menurutnya, momentum buka puasa bersama memiliki makna penting dalam menjaga dan memperkuat hubungan silaturahmi. Ia menekankan bahwa kebersamaan yang telah terjalin selama ini harus terus dirawat agar semakin kokoh, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan kebangsaan ke depan.
Kehadiran Ketua DPW NasDem Sulsel dalam kegiatan tersebut menjadi simbol soliditas dan komitmen struktur partai di daerah terhadap agenda-agenda kebersamaan yang diinisiasi DPP. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi yang memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
Di penghujung acara, para peserta bersama anak-anak yatim menikmati hidangan berbuka puasa dalam suasana penuh keakraban. Nilai kebersamaan dan semangat berbagi yang terbangun diharapkan menjadi energi positif bagi seluruh kader Partai NasDem dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login