Didampingi Ketua PKK,Bupati Budiman Hadiri Acara Ma’tabun Kepala BKAD Lutim Di Torut

Published

2 tahun ago

15 Februari 2023

Kitasulsel,LuwuTimur—Bupati Luwu Timur, H. Budiman, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Luwu Timur, Hj. Sufriaty menghadiri Acara Ma’tambun sekaligus Silaturahmi bersama Keluarga dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lutim, Ramadan Pirade, yang diacarakan di Kelurahan Balusu, Kecamatan Sa’dan Balusu, Toraja Utara (Torut), Selasa (14/02/2023).

Kedatangan Bupati Luwu Timur beserta rombongan sebagai bentuk membagi duka dengan Keluarga Ramadan Pirade, atas meninggalnya Ayahandanya, Almarhum H. Muhammad Palangan, yang wafat pada 4 tahun silam.

Tepat pada hari ini, Keluarga menerima tamu, dan di adakanya Acara Ma’ tambun, dalam bahasa toraja diartikan sebagai mengakhiri seluruh kegiatan baik itu secara agama maupun secara adat.

Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang yang turut hadir mengucapkan Selamat datang di Kabupaten Toraja Utara.

“Atas nama Pemerintah Toraja Utara kami ucapkan selamat datang di Kabupaten yang penuh dengan kedamaian,” ucapnya.

Sebelumnya, ada beberapa kerbau berjejer telah dipersiapkan untuk disembelih dimana kerbau ini merupakan sumbangan dari beberapa rumpun keluarga yang hadir di tengah-tengah Acara.

Bupati Luwu Timur, H. Budiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa, atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur turut berbagi duka cita atas kepergian Almarhum.

“Hari ini kita hadir saling bersilaturahmi memberikan penguatan dan penghiburan di tengah-tengah keluarga yang besar ini, tentu duka yang di rasakan Ramadan Pirade duka kita semua juga, untuk itu terima kasih atas pertemuan hari ini,” kata Budiman.

Bupati menambahkan, kepergian orang tua itu sangatlah perih, tidak ada daya upaya untuk mengikhlaskan kepergiaannya karena kehidupan ini sudah ada yang mengatur. Dan pentingnya untuk mengenang kebaikan-kebaikan dari orang tua.

“Kehadiran kita ini tentu sebagai kehormatan untuk keluarga, mari sama-sama mendoakan semoa amal dan ibadah Almarhum di terima di sisi Allah dan di lapangankan kuburnya,” ucap Bupati Luwu Timur.

Turut hadir Sektertaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. Bahri Suli, Ketua DWP, Hj. Masrah, Staf Ahli, Kepala OPD beserta Anggota PKK, Tokoh Agama dan Tokoh Masayarakat.

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Andi Sudirman Sebut SPPG BGN di Sulsel Ada 76 Titik Sudah Beroperasi

Published

2 jam ago

17 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menyebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) di Sulsel sudah berdiri 76 titik.

SPPG ini memiliki peran penting, sebab ini menjadi dasar suksesnya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

Hal ini diungkap Andi Sudirman saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Panakkukang yang ada di Jalan Topaz Raya, Makassar dan sekolah SD Inpres Tamamaung, Selasa, 17 Juni 2025.

Andi Sudirman bahkan bilang, SPPG Sulsel ini menjadi dasar atau tolok ukur SPPG BGN di provinsi lain.

“Alhamdulillah tadi secara overall sangat bagus, dan lebih standar dibanding wilayah provinsi lain ya. Ini menjadi salah satu benchmark nya untuk MBG lainnya. Kita juga sudah liat antusias anak-anak sekolah dan sangat semangat,” ujar Andi Sudirman usai kunjungan.

Ia menyampaikan, Sulsel hanya butuh penambahan lokasi MBG, terutama bisa menjangkau di daerah-daerah.

Andi Sudirman juga mengatakan, proses pembangunan SPPG BGN di Sulsel masih sementara berlangsung untuk memenuhi seluruh sekolah.

“Yang perlu kita ini bagaimana penambahan saja ya di Sulsel, supaya bisa menjangkau daerah-daerah juga. Sekarang masih banyak proses konstruksi ya, beberapa banyak sudah bangun (SSPG),” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan Pemprov Sulsel sebelumnya, sudah mengusulkan 92 titik lokasi/dimana ini merupakan aset milik Pemprov Sulsel ada juga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Kendati demikian, Jufri mengakui, masih ada sejumlah persyaratan yang menjadi kendala yang sulit untuk dipenuhi pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Ia berharap, Badan Gizi Nasional segera melakukan verifikasi terhadap lokasi yang diusulkan. Pasalnya, salah satu syarat lokasi SPPG harus berdekatan dengan pusat pendidikan dan memiliki jarak tempuh maksimal 20 menit untuk distribusi makanan ke sekolah atau dapat mensuplai ke 3.000an siswa.

“Setelah kami mengajukan titik-titik ini. Kami harap dilakukan verifikasi. Jangan sampai titik yang kami tunjuk itu justru tidak memenuhi syarat sesuai persyaratan. Contohnya jauh dari pusat pendidikan,” jelasnya. (*)