Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

17 Jabatan Pimpinan Tinggi Pemprov Sulsel Masih Lowong, Pengisian Dipertimbangkan Lewat Manajemen Talenta ASN

Published

on

Kitasulsel–Makassar Sebanyak 17 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih lowong setelah Gubernur Andi Sudirman Sulaiman melantik 15 pejabat eselon II hasil job fit pada 31 Oktober 2025 lalu. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemprov Sulsel kini mempertimbangkan penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu skema utama.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, mengatakan ada dua opsi yang dapat ditempuh: seleksi terbuka (open bidding) atau manajemen talenta.

“Manajemen talenta ini bagaimana profiling kompetensi dari masing-masing pegawai, lalu digabung dengan kinerja dan kualifikasi. Dari situ kita punya data suksesi secara jelas,” jelas Erwin, Minggu (2/11/2025).

Menurutnya, kedua skema masih dikaji, namun manajemen talenta dinilai sangat penting untuk mulai diterapkan secara konsisten. Pemprov Sulsel juga telah menandatangani komitmen bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penerapan sistem tersebut.

BACA JUGA  Sekprov Jufri Rahman Resmi Launching Gerakan Serbu Pasar dan Business Matching, Dorong Akselerasi Ekonomi Sulsel

“Skemanya ada dua, nanti kita lihat mana yang lebih cepat dijalankan. Kalau mau mudah, bisa lewat seleksi terbuka. Tapi kita tetap harus mulai menerapkan manajemen talenta. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” ujarnya.

Komitmen 24 Kabupaten/Kota Terapkan Manajemen Talenta

Erwin menjelaskan, penerapan manajemen talenta bukan hanya inisiatif Pemprov, tetapi telah menjadi komitmen bersama antara BKN, Pemprov Sulsel, dan seluruh pemerintah daerah.

“Komite manajemen talenta sudah dibentuk dan ditandatangani oleh 24 kabupaten/kota. Itu bentuk komitmen kita bersama,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 32 pejabat eselon II mengikuti job fit yang digelar pada 22–23 Oktober 2025. Job fit tersebut untuk mengukur kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang mereka emban. Dari proses itu, 15 pejabat dinyatakan layak dan resmi dilantik oleh Gubernur Andi Sudirman pada 31 Oktober 2025 di Baruga Asta Cita Rujab Gubernur.

BACA JUGA  Sekda Jufri Rahman Apresiasi Inisiatif HIPMI Sulsel Gelar Ramadhan Fest 2025

17 Jabatan Masih Lowong, Diisi Pelaksana Tugas

Sampai saat ini, 17 jabatan eselon II masih kosong dan sementara diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Berdasarkan data BKD Sulsel, berikut daftar jabatan yang belum memiliki pejabat definitif:

1. Asisten III Bidang Administrasi

2. Kepala Bappelitbangda

3. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

4. Kepala Dinas ESDM

5. Kepala Dinas Peternakan

6. Kepala Dinas TPH-Bun

7. Kepala Dinas Kominfo-SP

8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

10. Kepala Biro Kesra

11. Kepala Biro Umum

12. Kepala Biro Organisasi

13. Kepala Biro Pemerintahan

14. Kepala Biro Perekonomian

15. Kepala Biro Hukum

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Terima Kunjungan Pemprov Sulbar, Bahas Penguatan Konektivitas Udara Antarwilayah

16. Direktur RSKD Dadi

17. Direktur RSUD Labuang Baji

Dengan masih banyaknya jabatan strategis yang belum terisi, Pemprov Sulsel kini dihadapkan pada pilihan penting: menggunakan mekanisme seleksi terbuka yang lebih cepat, atau mulai secara konsisten menerapkan manajemen talenta ASN untuk menghasilkan proses suksesi yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Keputusan final masih menunggu rapat lanjutan bersama pejabat terkait. Namun Pemprov menegaskan, pengisian jabatan akan dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi demi memperkuat tata kelola pemerintahan Sulawesi Selatan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

BACA JUGA  Sekprov Jufri Rahman Resmi Launching Gerakan Serbu Pasar dan Business Matching, Dorong Akselerasi Ekonomi Sulsel

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

BACA JUGA  Sekda Jufri Rahman Apresiasi Inisiatif HIPMI Sulsel Gelar Ramadhan Fest 2025

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Terima Kunjungan Pemprov Sulbar, Bahas Penguatan Konektivitas Udara Antarwilayah

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel