Kitasulsel–MAKASSAR Malam di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan terasa tenang, namun Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Erwin Sodding membawa kabar yang membuat ribuan calon ASN kembali harus bersabar.

Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II lingkup Pemprov Sulsel dipastikan belum dapat digelar karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menerbitkan persetujuan teknis (Pertek).

“Kita menunggu nomor induk dari pusat. Daerah belum ada,” ujar Erwin, Jumat malam (31/10/2025).

Pernyataan singkat itu menyiratkan satu hal: ribuan peserta yang sudah dinyatakan lulus masih harus menunggu kepastian nasib mereka.

2.632 Peserta Siap Dilantik, Namun Tertahan Pertek

Dari 2.724 peserta yang lulus seleksi PPPK Pemprov Sulsel, sebanyak 2.632 orang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk diangkat.

Sementara 92 peserta lainnya tidak dapat melanjutkan proses:

47 peserta mengundurkan diri

45 peserta dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena berkas tidak sesuai ketentuan

Namun tanpa Pertek dari BKN, proses pelantikan tidak bisa dilanjutkan.

Status PPPK: ASN Tanpa Pensiun, Beban Anggaran Terus Dibahas

PPPK memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun berbeda dengan PNS karena tidak mendapat jaminan pensiun. Meski begitu, mereka tetap berhak atas gaji, tunjangan, perlindungan kerja, serta cuti, dengan ikatan perjanjian kerja sesuai masa kontrak.

Menurut Erwin, postur anggaran PPPK tahun 2025 sudah tersedia. Namun untuk tahun 2026, alokasi anggaran masih menjadi salah satu isu penting yang dibicarakan antara kebutuhan layanan publik dan kemampuan fiskal daerah.

Sekda Sulsel: “Keberpihakan Gubernur Jelas, Tapi Kebijakan Ada Risikonya”

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan bahwa Gubernur Sulsel tetap berpihak kepada para PPPK.

“Beliau sudah tegaskan: gaji PPPK harus dibayarkan. Artinya keberpihakan jelas,” ujarnya.

Namun Jufri juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus melihat manfaat dan risiko secara berimbang.

“Kalau dibandingkan antara belanja PPPK dengan pembangunan infrastruktur untuk publik, mana yang lebih banyak manfaatnya? Tidak usah dijawab,” ucapnya dengan nada pelan namun penuh arti.

Komentar itu mencerminkan tantangan fiskal yang dihadapi daerah dalam mengalokasikan anggaran penunjang aparatur sekaligus menjaga kelangsungan pembangunan.

Menanti Keputusan dari Jakarta

Kini, seluruh proses bergantung pada BKN di Jakarta untuk menerbitkan Pertek dan Nomor Induk PPPK. Tanpa dokumen tersebut, pelantikan tidak dapat dilaksanakan.

Di Makassar dan berbagai daerah di Sulsel, ribuan calon PPPK masih menunggu — di antara harapan, kecemasan, dan birokrasi yang berjalan lambat.

Mereka tetap siap dipanggil kapan saja, namun sampai saat ini, kepastian masih berada di tangan pemerintah pusat.