Connect with us

DPRD Kota Makassar

Komisi B DPRD Makassar Genjot Pertumbuhan Ekonomi Lewat Sinergi dan Evaluasi Pajak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Ismail, memimpin rapat kerja bersama mitra terkait dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Daeng.

Rapat tersebut digelar mulai Jumat (3/10) hingga hari ini Sabtu (4/10) di Ruang Rapat Kantor DPM PTSP Pemerintah Kota Makassar.

Rapat yang digelar di kantor DPRD Makassar tersebut membahas berbagai langkah strategis guna memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepada awak media, Ismail menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada upaya menjaga stabilitas penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, serta penanganan kemiskinan dan ketimpangan sosial di wilayah perkotaan.

“Dengan evaluasi dan perencanaan yang terarah, diharapkan setiap kebijakan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Makassar. Sinergi antara pemerintah dan mitra kerja menjadi kunci agar program berjalan efektif dan berdampak positif,” ujar Ismail.

BACA JUGA  Anggota DPRD Makassar Gelar Sosper Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ia menegaskan, Komisi B DPRD Makassar berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang konkret dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).

Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.

BACA JUGA  Sekretariat DPRD Makassar Tegaskan ASN Netral di Pilkada

“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.

Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.

Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.

BACA JUGA  Ketua DPRD Makassar Safari Ramadan di Masjid Nurul Iman, Serahkan Bantuan Operasional

Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.

Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel