Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak di 24 Kabupaten/Kota

Published

3 bulan ago

29 September 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 24 kabupaten/kota, Senin, 29 September 2025. Program ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan harga pangan jelang akhir bulan.

Di Kota Makassar, GPM dipusatkan di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, mulai pukul 09.00 WITA. Sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih terjangkau, antara lain:

Beras SPHP Rp57.000 per 5 kilogram;

Gula pasir Rp17.500 per kilogram;

Minyak goreng Rp15.000 per liter;

Telur ayam Rp55.000 per rak; dan paket ayam potong Rp100.000 untuk tiga ekor

Selain itu, tersedia pula cabai rawit, cabai besar, bawang merah, bawang putih, terigu, tomat, ikan segar, hingga produk olahan seperti nugget.

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M. Ilyas, menjelaskan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Bulog, Bank Indonesia, BUMN, pelaku usaha, serta kelompok tani.

“GPM ini digelar secara serentak agar masyarakat di semua daerah bisa merasakan manfaatnya. Harapannya, harga pangan bisa tetap terkendali dan pasokan terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, di Kota Makassar sendiri terdapat tiga lokasi pelaksanaan, yakni di Minasaupa, Tamarunang, serta lokasi yang digelar langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan Sulsel.

Sementara Pemerintah Kota Makassar juga menggelar kegiatan serupa di Pulau Lajukkang dan pulau-pulau sekitarnya.

“Bagaimana kita secara rutin menyediakan pangan yang murah dan bisa terjangkau oleh masyarakat tentunya berkualitas, terutama beras SPHP ini dan pangan murah yang strategis lainnya. Ada olahan, ada ikan, ada cabe rawit, ada tomat, dan lain sebagainya, keperluan sehari-hari juga kita siapkan,” sebutnya.

“Yang paling penting hari ini gerakan pangan murah serentak ini merupakan upaya bagaimana harga-harga ini stabil terutama harga beras bisa lebih stabil di masyarakat dan bisa dikendalikan,” tambah Ilyas. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tayangkan Prakualifikasi Tender Preservasi Jalan Paket 6 Senilai Rp278,6 Miliar

Published

3 hari ago

8 Januari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) resmi menayangkan pengumuman prakualifikasi tender Penanganan Preservasi Jalan Paket 6 pada 7 Januari 2026 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Paket pekerjaan konstruksi terintegrasi ini merupakan bagian dari Program Multi-Year Project (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2027 yang dilaksanakan melalui skema Multi Years Contract (MYC). Pembiayaan proyek bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dan 2027 dengan nilai pagu mencapai Rp278.632.760.143.

Preservasi Jalan Paket 6 mencakup penanganan 20 titik ruas jalan dengan total panjang mencapai 157,49 kilometer. Program ini dirancang untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi pada sejumlah koridor strategis yang menghubungkan wilayah utara, tengah, selatan, hingga kawasan metropolitan Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan skema kontrak lumpsum dengan metode rancang bangun (design and build). Dengan metode tersebut, ruang lingkup pekerjaan mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi fisik, hingga pemeliharaan jalan pascakonstruksi.

Kepala Bidang Jalan Dinas BMBK Sulsel, Irawan, menyampaikan bahwa program preservasi jalan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga kualitas dan kemantapan jalan provinsi secara merata di seluruh wilayah.

“Preservasi Jalan Paket 6 merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kemantapan jalan provinsi agar tetap berfungsi optimal serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat,” ujar Irawan, Rabu (7/1/2026).

Lokasi pekerjaan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, meliputi Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Jeneponto, Bantaeng, Pinrang, Maros, serta Kota Palopo dan Kota Makassar. Ruas-ruas yang ditangani mencakup jalur penghubung antarwilayah pegunungan Toraja, kawasan pesisir selatan, hingga akses utama perkotaan dan kawasan penyangga metropolitan Mamminasata.

Di wilayah utara Sulawesi Selatan, pekerjaan preservasi meliputi ruas strategis seperti batas Kabupaten Toraja Utara–Pantilang–Bua, Tedong Bonga–Buntao hingga batas Kabupaten Luwu, Pantilang–Bonglo sampai batas Kota Palopo, serta sejumlah ruas penunjang di sekitar Rantepao, Pangala, dan Baruppu hingga perbatasan Provinsi Sulawesi Barat. Penanganan juga mencakup akses menuju Bandara Pongtiku dan jalur penghubung strategis antara wilayah Toraja dan Luwu.

Sementara itu, di wilayah tengah dan selatan, preservasi jalan dilakukan pada ruas-ruas penghubung Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng, termasuk koridor Boro–Loka serta Sinoa–Bantaeng. Untuk kawasan metropolitan, pekerjaan mencakup ruas Parang Loe–Tamalanrea Raya hingga perbatasan Kabupaten Maros, batas Kota Makassar–Pamanjengan–Benteng Gajah, serta sejumlah ruas utama di pusat Kota Makassar seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Dr. Ratulangi.

Secara keseluruhan, lingkup kegiatan dalam paket ini meliputi pekerjaan persiapan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), pelaksanaan konstruksi fisik dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), serta pekerjaan pemeliharaan pascakonstruksi. Dari aspek teknis, pekerjaan diarahkan pada rekonstruksi jalan, pekerjaan berkala, dan pemeliharaan untuk memastikan fungsi layanan jalan tetap optimal dalam jangka panjang.

Melalui paket preservasi jalan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta penguatan aksesibilitas masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjaga kemantapan infrastruktur jalan provinsi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan.