Luwu Timur

Pemkab Lutim Dukung Sidang TKPSDA, Bahas Isu Banjir dan Dampak Lingkungan

Published

2 bulan ago

24 September 2025

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Pompengan–Larona yang digelar di Aula Sasana Praja, Rabu, (24/09/2025).

Kegiatan ini membahas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, yakni banjir Sungai Kalaena, banjir Sungai Cerekang, serta dampak lingkungan akibat tumpahan minyak PT Vale.

Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama yang memiliki peran vital bagi sektor pertanian, perekonomian, dan keberlanjutan lingkungan di Luwu Timur.

“Pendekatan inklusif, pemanfaatan teknologi, serta edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya air berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelas Bahri.

Sekda berharap melalui forum ini dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga sumber daya air serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Sidang TKPSDA diikuti 44 anggota dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang akan dilaksanakan dari 23 september hingga tanggal 25 september 2025.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan lapangan ke Sungai Kalaena, Sungai Cerekang, dan lokasi PT Vale, kemudian dilanjutkan sidang komisi hari ini dan sidang pleno pada esok hari.

Ketua TKPSDA WS Pompengan–Larona, yang diwakili oleh Penata Tingkat I Pompengan-Larona Jafung Ahli Muda, Mohammad Nazar Akbar menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor.

Menurut Mohammad Nazar, isu banjir dan dampak industri harus ditangani secara terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pihak swasta melalui program CSR.

“Langkah yang kita bahas bukan hanya untuk penanganan sesaat, tetapi menjadi solusi jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Mohammad Nazar.

Terakhir, ia berharap melalui forum ini dapat dirumuskan langkah-langkah yang bermanfaat serta mampu menyelaraskan upaya bersama ke depan.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Narasumber dari pihak Pemerintah Daerah Luwu Timur, PT Vale Indonesia Tbk, BBWS Pompengan-Jeneberang, dan BPDAS Jeneberang-Saddang.

Turut hadir, Ketua Harian TKPSDA WS. Pompengan-Larona diwakili oleh Jafung Ahli Muda, Rizkurrahman, Kepala Dinas PUPR, Syahmuddin, Kepala DLH, Muh Yusri, Camat Towuti, Amri Mustari, Anggota TKPSDA WS. Pompengan-Larona Periode 2024 – 2029, serta para peserta virtual zoom meating. (*)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gandeng Unhas Perkuat Reformasi Pelayanan Publik melalui Bimtek Manajemen Pelayanan

Published

12 jam ago

17 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Lutim berkolaborasi dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) – LPPM Universitas Hasanuddin dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Pelayanan Publik, Senin (17/11/2025).

Bimtek yang digelar di Hotel Sikumbang, Kecamatan Tomoni ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika, dan diikuti 72 peserta dari berbagai OPD, kecamatan, kelurahan, hingga puskesmas. Hadir pula Kepala P2KP Unhas, Sultan Sahab, serta Ketua LPPM Unhas, Nasrum Massi, yang bergabung secara virtual.

Dalam sambutan pembukanya, Aini menekankan bahwa kualitas pelayanan pemerintah harus sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Karena itu, reformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti di tataran konsep semata.

“Kepercayaan masyarakat harus dibalas dengan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa selama lebih dari dua dekade berdiri, Kabupaten Luwu Timur selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Dengan tingkat kesejahteraan yang telah dicapai, menurutnya tidak ada alasan untuk memberikan pelayanan di bawah standar.

Sementara itu, Sultan Sahab dari P2KP Unhas menjelaskan bahwa penguatan pelayanan publik harus diiringi evaluasi yang berkesinambungan. Penilaian kepuasan masyarakat, katanya, merupakan instrumen penting yang tidak boleh dikesampingkan.

“Setiap tahun, kepuasan masyarakat harus diukur karena itu indikator penerimaan layanan kita. Untuk itu Bimtek ini kami desain lebih banyak praktik, mulai teknik komunikasi hingga simulasi pelayanan,” jelasnya.

Dari sisi kelembagaan, Ketua LPPM Unhas Nasrum Massi memberikan apresiasi kepada Pemkab Lutim atas konsistensi membangun kapasitas aparatur. Ia menyebut kerja sama yang terjalin selama ini menjadi bukti nyata komitmen Luwu Timur dalam memperbaiki tata kelola pelayanan.

“Kami mengapresiasi kepercayaan Pemkab Lutim. Kolaborasi ini semakin memperkokoh upaya meningkatkan kualitas layanan yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Bimtek yang berlangsung hingga 20 November 2025 ini menghadirkan berbagai materi strategis, mulai dari konsep dasar pelayanan publik, nilai dan etika aparatur, komunikasi layanan prima, hingga praktik langsung di lapangan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Luwu Timur berharap terbangun perubahan signifikan dalam pola kerja dan budaya pelayanan di seluruh perangkat daerah, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas.