Pemkot Makassar

Pasca Insiden 29 Agustus, Pemkot Makassar Prioritaskan Pemulihan dan Kesejahteraan Warga

Published

2 hari ago

3 September 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan sikap dan langkah nyata Pemerintah Kota dalam merespons insiden yang terjadi di Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus 2025 lalu.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjawab pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Makassar, secara virtual, Rabu (3/9/2025).

Munafri menjelaskan, sejak pasca kerusuhan, Pemkot Makassar bergerak cepat melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban.

Koordinasi intensif dilakukan bersama unsur TNI dan Polri untuk meredam situasi, termasuk mengoptimalkan peran Satpol PP di lapangan.

Selain itu, Pemkot juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk posko siaga di level RT/RW sebagai bentuk pengamanan berbasis warga.

“Pemulihan ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal kepercayaan publik. Karena itu kami menghadirkan langkah yang melibatkan semua pihak,” tegas Munafri.

Terkait dampak pembakaran Kantor DPRD, Pemkot Makassar bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk menjalankan langkah pemulihan komprehensif.

Fokus utama diarahkan pada penanganan korban, mulai dari menjamin perawatan medis hingga memastikan seluruh hak-hak korban terpenuhi.

Wali Kota menekankan, upaya ini tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga bagian dari strategi jangka menengah untuk memastikan keberlangsungan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

“Makassar adalah rumah besar kita semua. Dengan kebersamaan, ketertiban, dan saling menjaga, kita bisa memastikan pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” imbuh Munafri.

Ia menambahkan, jika diperlukan penjelasan teknis lebih lanjut atas langkah Pemkot, pembahasan dapat dilanjutkan pada forum pembahasan tahap berikutnya bersama DPRD.

Harapannya, proses ini bisa segera rampung agar tidak menghambat percepatan pembangunan maupun pelayanan publik. Ia menutup penjelasannya dengan ajakan menjaga persatuan.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan taufiq-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk Makassar yang lebih baik,” pungkasnya.

Diketahui, pasca insiden kerusuhan yang berujung pada pembakaran Gedung DPRD Makassar, 29 Agustus lalu, menjadi ujian berat bagi Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespons cepat dengan langkah sigap dan penuh empati.

Sejak hari pertama, ia langsung berkoordinasi intens dengan aparat TNI dan Polri untuk meredam situasi. Tak hanya itu, Munafri juga turun langsung mengunjungi korban yang tengah dirawat di rumah sakit serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

Kesigapan itu kian nyata ketika Munafri memilih bermalam di Balai Kota selama tiga malam berturut-turut, mulai 29 hingga 31 Agustus. Bersama beberapa jajaran Pemkot dan pihak terkait, ia menyiagakan posko 24 jam guna memastikan koordinasi berjalan efektif serta pelayanan terhadap masyarakat tetap terjaga di tengah situasi darurat. (*)

Pemkot Makassar

Kemendagri “Tantang” OPD Makassar Kembangkan Inovasi Baru

Published

1 hari ago

4 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong Pemerintah Kota Makassar memperluas inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meski Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan, inovasi masih didominasi oleh lima OPD utama.

Karena itu, Kemendagri meminta agar budaya berinovasi tidak berhenti pada sektor tertentu saja, melainkan merata ke seluruh OPD demi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Strategis Kebijakan Digitalisasi dan Inovasi Daerah, Akbar Ali, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk terus memperkuat budaya inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kunjungannya, bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota. Akbar Ali menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap upaya Pemkot Makassar yang selama ini konsisten menghadirkan berbagai inovasi.

“Kami dari pusat mendukung penuh. Kami mendorong agar setiap OPD tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga melahirkan inovasi baru yang bisa direplikasi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya, di kantor Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).

Mantan PJ. Wali Kota Parepare itu menambahkan, Kota Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan.

Dari 108 inovasi yang diusulkan Pemkot Makassar, sebanyak 88 berhasil terverifikasi di tingkat pusat. Dan lima OPD masuk inovasi terbaik.

Adapun lima OPD yang tahun ini mendapat predikat terbaik dalam inovasi adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Dukcapil, dan Dinas Pariwisata.

“Kami berharap, ke depan tidak hanya lima OPD itu saja. OPD lain juga harus menumbuhkan semangat yang sama, sehingga variasi inovasi semakin beragam dan berdampak luas,” harapnya.

Akbar juga menegaskan, pencapaian inovasi Makassar ini akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan konsistensi Pemkot Makassar dalam mempertahankan tren positif sejak 2024.

“Inovasi ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi bagaimana pemerintahan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai visi-misi kota,” tuturnya.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar perlu memanfaatkan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk menilai sekaligus mendorong OPD agar lebih kreatif melahirkan program.

Kemendagri memiliki database lebih dari 100 ribu inovasi. Harapannya, inovasi-inovasi ini bisa diadopsi dan direplikasi di Makassar, sehingga tidak hanya berhenti pada lima OPD saja.

“Bapak Wali Kota bisa menjadikan inovasi sebagai salah satu alat ukur dalam menilai kinerja jajaran. Selain ada Inovasi Award, Kemendagri juga menyiapkan insentif daerah bagi pemerintah yang berhasil menjaga konsistensi,” tukasnya. (*)