Connect with us

Pemkot Makassar

Munafri-Aliyah Ditemui LPSK RI Bahas Perlindungan Korban Demonstrasi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menerima kunjungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipimpin Wakil Ketua LPSK RI, Sri Suparyati, di Balai Kota Makassar, Selasa (3/09/2025).

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas langkah-langkah perlindungan terhadap korban peristiwa demonstrasi yang terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri dan Aliyah menjelaskan bahwa seluruh korban yang terdampak sudah mendapatkan intervensi langsung dari Pemerintah Kota.

Penanganan diberikan tidak hanya kepada korban yang berstatus ASN, tetapi juga mereka yang berstatus non-ASN, termasuk korban seorang yang diketahui merupakan asisten pribadi anggota DPRD.

Munafri menyebut Pemerintah Kota telah memastikan jaminan dan kebutuhan keluarga korban sudah diberikan secara menyeluruh agar mereka tidak terbebani dalam menghadapi situasi sulit.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Tegaskan Politisi Duduk di Perusda Mundur dari Parpol

“Kalau dari kami (Pemkot) semua korban sudah diintervensi, termasuk memberikan santunan dan jaminan kepada keluarga. Korban ada yang ASN dan non ASN. Termasuk ada asisten pribadi anggota DPRD, semuanya kami intervensi,” jelas Munafri.

Lebih lanjut, Ia juga memaparkan perkembangan kondisi korban yang saat ini sebagian besar telah mendapatkan perawatan intensif. Baik korban yang mengalami luka berat atau ringan sudah dalam tahap pemulihan. Pemerintah Kota, komitment Munafri, akan tetap hadir mendampingi korban dan keluarganya, baik dalam bentuk layanan kesehatan maupun dukungan sosial.

“Sisa satu yang kami akan jenguk hari ini, korban yang tengah menjalani perawatan pasca operasi,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa situasi demontrasi di Kota Makassar pasca tragedi pembakaran gedung DPR, sudah berangsur kondusif. Aksi-aksi anarkis sudah mereda dan langkah-langkah pengamanan diperketat untuk mencegah hal serupa kembali terjadi.

BACA JUGA  Kuota Iuran Sampah Gratis Bagi Warga Manggala Bertambah, Ketua DPRD Makassar: Tepat dan Berkeadilan

“So far, demo dan anarkisme sudah landai, maksimal pengamanan juga kami perketat,” pungkasnya.

Terakhir, Munafri menegaskan Pemerintah Kota akan terus mengupayakan agar seluruh aspirasi dan kebutuhan korban bisa segera terjawab, sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan.

Di sisi lain, Wakil Ketua LPSK RI, Sri Suparyati, menjelaskan bahwa lembaganya telah membentuk satuan tugas khusus untuk menjangkau korban peristiwa demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Makassar.

Ia menyampaikan saat ini pihaknya tengah mendata korban jiwa dan berencana melakukan kunjungan langsung ke keluarga korban untuk memberikan perlindungan, termasuk pendampingan psikologis jika dibutuhkan. Untuk itu, Ia menemui langsung Munafri-Aliyah untuk membentuk sinergitas dengan pemerintah daerah.

BACA JUGA  Pj Sekda Makassr Deklarasi dan Tandatangani Pakta Netralitas ASN Pemkot Makassar

“Kami berkunjung memastikan dan menjangkau korban, sekaligus mau meminta informasi tentang apa hal-hal yang sudah dilakukan pihak pemkot dan apakah ada warga yang belum bisa dijangkau dan perlindungannya untuk korban,” jelasnya.

Lebih jauh, Sri Supariati menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada saksi maupun korban yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peristiwa tersebut, sehingga membutuhkan perlindungan hukum maupun sosial.

Ia berharap sinergi kedua pihak diharapkan dapat memastikan perlindungan terhadap korban dan keluarganya dapat berjalan lebih menyeluruh, baik dari sisi hukum, kesehatan, maupun dukungan psikososial.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Angkat 8.854 Honorer Jadi PPPK, Pengangguran Mulai Turun

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.

BACA JUGA  Munafri Jenguk Korban Pembakaran Gedung DPRD di RS

“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Munafri Arifuddin Terima Audiensi Tim Chairul Tanjung, Bahas Peletakan Batu Pertama Masjid di Trans Mall

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.

Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.

Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.

BACA JUGA  Dukung Ketahanan Pangan, Pjs Wali Kota Makassar Ikuti Rapat TPID se-Sulsel

Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending