Connect with us

Pemkot Makassar

Lewat MPR RI, Munafri Salurkan Arpirasi Masyarakat Pulau ke Pemerintah Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan di Kota Makassar kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kamis (28/8/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Munafri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat pulau, khususnya terkait ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, hingga akses pendidikan yang layak.

Aspirasi masyarakat kepulauan ini penting menjadi perhatian bersama. Listrik PLN di pulau-pulau kita masih belum maksimal, sementara dermaga juga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan perekonomian.

Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat di kepulauan bisa menjadi solusi agar anak-anak tidak putus sekolah.

Menurutnya, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan perkotaan cukup sulit karena keterbatasan lahan. Oleh karena itu, Munafri mengusulkan agar sekolah tersebut didirikan di salah satu pulau yang ada di bawah kewenangan Pemkot Makassar.

“Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA,” ujar Munafri, saat menerima rombongan MPR tersebut.

“Dengan begitu, anak-anak bisa berkumpul dan melanjutkan sekolah tanpa terhenti di tengah jalan. Hal ini tentu perlu ditunjang dengan jaringan listrik dan infrastruktur lain,” tambah Appi menjelaskan.

Selain sektor pendidikan, Munafri juga menekankan perlunya perhatian pada layanan kesehatan dan insentif bagi tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan, yang masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Saat ini, Kota Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan jumlah penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Kebutuhan energi warga masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang sangat bergantung pada distribusi solar.

BACA JUGA  Munafri Dorong Bukit Baruga Antang Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah Mandiri

“Kalau pengiriman solar bermasalah, otomatis pasokan listrik juga terhenti. Ini kami terus mencari solusi agar PLN bisa memaksimalkan kebutuhan di Pulau,” jelasnya.

Sedangkan kaitan di dalam Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Hal itu ia sampaikan saat membahas kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dan strategi penanganan sampah yang kini menjadi perhatian serius Pemkot Makassar.

Menurut Munafri, TPA Antang saat ini menampung timbunan sampah yang sudah berlangsung puluhan tahun dengan luas area sekitar 19 hektare dan ketinggian mencapai 16–17 meter.

Kondisi tersebut dinilai rawan menimbulkan risiko lingkungan, bahkan berpotensi membahayakan. Persoalan hari ini adalah di TPA. Timbunan sampah sudah berlapis puluhan tahun

“Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak. Karena itu, kami sedang mencari teknologi yang tepat agar persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas,” tutur Munafri.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar hanya akan membawa residu sampah ke TPA, sementara pengolahan harus dilakukan sejak dari sumber.

Sejumlah langkah pun telah ditempuh, mulai dari optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pemanfaatan bank sampah, hingga mendorong partisipasi aktif masyarakat.

“TPS 3R dari pemerintah pusat sudah diserahkan ke kita, tapi kondisinya masih harus dimaksimalkan kembali. Dengan adanya bank sampah, kita coba kelola lebih maksimal agar sampah bisa dipilah dan diolah sejak dari rumah tangga,” ujarnya.

Munafri juga mengungkapkan strategi kolaboratif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kelompok masyarakat, bahkan partai politik untuk ikut terjun langsung membina warga di tingkat RT.

“Contohnya SKPD besar seperti Dinas PU bisa membina minimal dua RT. Partai politik juga bisa ikut membina. Jadi semua pihak bisa berkolaborasi menangani persoalan sampah,” tambahnya.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Larang Keras Pemasangan Reklame di Pohon, Siap Tindak Tegas Pelanggar

Selain itu, Pemkot Makassar tengah menunggu kepastian pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Sejumlah perusahaan telah menjajaki kerja sama dengan pemerintah, namun masih dalam tahap penjajakan untuk menentukan mitra yang paling tepat.

“Kami tidak menolak pembangunan PSEL, malah konsentrasi penuh agar bisa segera terwujud. Kami berharap pengolahan sampah berjalan lancar sehingga hanya residu yang masuk ke TPA,” terangnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Munafri berharap persoalan sampah yang selama ini membebani Makassar dapat teratasi secara bertahap dan berkelanjutan.

“Untuk itu, kami terus melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun calon investor,” lanjutanya.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyiapkan solusi strategis untuk mengatasi persoalan persampahan di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu langkah konkret yang tengah diformulasikan adalah pembangunan 33 unit incinerator di sejumlah daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton sampah per hari.

“Bersama Menteri Lingkungan Hidup, kami sudah memformulasikan beberapa inisiatif terkait pengelolaan sampah. Daerah yang TPA-nya sudah penuh mau tidak mau harus mencari alternatif, bahkan ada yang menyewa lahan sementara,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan pengelolaan sampah selama ini terhambat oleh regulasi dan skema pembiayaan. Namun, pemerintah kini sedang merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan sampah agar mekanismenya lebih sederhana dan menarik bagi investor.

Selama ini masalah muncul karena urusan lahan dan skema tipping fee. Ke depan, seluruh kewenangan akan berada di perusahaan pengelola. Daerah cukup menyiapkan lahan dan memastikan ketersediaan sampah.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail Khidmat Ikuti Tausiah Maulid Nabi di Masjid Manaratul Musyafir Mariso

Jadi, tipping fee secara harfiah adalah biaya yang dibayar untuk menumpahkan atau mengosongkan sampah di fasilitas yang telah ditentukan.

“Tidak ada lagi tipping fee, karena harga jual listrik dari sampah yang dibeli PLN sudah cukup tinggi, rata-rata 13–14 persen per kWh, dan sekarang bisa mencapai 20 persen,” paparnya.

Dengan skema tersebut, investor akan lebih mudah terlibat karena kepastian bisnis lebih terjamin. Sampah yang masuk ke incinerator akan dibakar, menghasilkan uap, lalu diolah menjadi listrik yang langsung diserap oleh PLN.

Setiap incinerator minimal harus mengolah 1.000 ton sampah per hari. Kalau ada daerah yang kapasitasnya kecil, akan digabungkan dengan wilayah lain agar tetap memenuhi standar.

“Nantinya listrik hasil pembakaran ini akan dibeli oleh PLN dengan skema yang tidak memberatkan baik PLN maupun pengusaha,” kata Eddy.

Ia menegaskan, pembangunan 33 incinerator ini merupakan bagian dari upaya nasional mempercepat penyelesaian persoalan sampah yang sudah menumpuk di banyak kota besar.

“Skema ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menjadi solusi energi terbarukan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tukasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran MPR RI, antara lain Staf Khusus Khairurrizqo, Staf Khusus Rizki Al Jufri, serta Staf Ahli Edi Agus. Sementara itu, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Zulkifly Nanda, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Helmy Budiman.

Eddy Soeparno bersama rombongan menyambut positif aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Kado HUT ke-418: Pemkot Makassar Launching Kurikulum Muatan Lokal di tingkat SD

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dalam upaya memperkuat jati diri generasi muda dan menanamkan nilai-nilai budaya lokal sejak dini, Pemerintah Kota Makassar terus berinovasi di bidang pendidikan.

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar, Pemkot melalui Dinas Pendidikan resmi meluncurkan Program Kurikulum Muatan Lokal jenjang Sekolah Dasar (SD) yang digelar di Museum Kota Makassar, Jumat (7/11/2025).

Program ini menjadi langkah strategis dalam membangun karakter peserta didik agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada kearifan lokal, sopan santun, serta rasa saling menghargai antar sesama.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pelaksana Harian (Plh) Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Farida Patittingi, bersama jajaran universitas dan fakultas.

Sednagkan dari pihak Pemkot, hadir Wali Kota Munafri Arifuddin, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Tim Ahli Pemkot, yang bersama-sama menunjukkan komitmen kolaboratif antara pemerintah dan akademisi dalam memajukan dunia pendidikan berbasis kearifan lokal.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan pribadi yang berbudaya.

“Melalui kurikulum muatan lokal, sekolah kami harapkan dapat menjadi ruuang belajar yang menumbuhkan nilai sopan, santun dan saling menghargai di masyarakat,” harapnya.

Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam membangun dunia pendidikan yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya daerah.

Lebih lanjut, Munafri menyampaikan bahwa peluncuran kurikulum muatan lokal memiliki makna yang lebih dalam karena digelar di Museum Kota Makassar, tempat yang menjadi simbol sejarah dan identitas kota.

“Hari ini kita berada di museum kota, tempat yang menjadi heritage dan kebanggaan kita semua. Museum ini terus melakukan pemberdayaan dan perbaikan,” jelasnya.

“Dan mudah-mudahan semakin hari semakin baik, menambah koleksi, dan memberi arti yang mendalam bagi generasi berikutnya,” lanjut Munafri.

Menurutnya, museum bukan hanya tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang belajar hidup yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan.

BACA JUGA  Peringatan HKG PKK ke-52 Tingkat Kota Makassar: Menyongsong Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Nasional

Kehadiran kurikulum muatan lokal diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya sejarah dan budaya sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga menuturkan, gagasan kurikulum muatan lokal lahir dari keprihatinan terhadap semakin pudarnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat modern.

“Di kehidupan nyata, kita sudah jarang sekali melihat bagaimana muatan lokal ini bisa menjadi rambu-rambu di tengah masyarakat,” terangnya.

“Banyak yang hilang. Karena itu, kita berupaya menggali kembali hal-hal yang mulai terlupakan agar bisa diterapkan kembali,” tambah mantan Bos PSM itu.

Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar menggandeng akademisi dari UNM agar muatan lokal dapat terintegrasi secara sistematis dalam pendidikan formal.

Pihaknya lewat Dinas Pendidikan bekerja sama dengan UNM, kolaborasi mewujudkan kurikulum muatan lokal.

“Karena, ini ibarat jembatan antara generasi sekarang dengan pelajaran budaya yang ada di masa lalu. Jembatan ini harus kuat, karena akan dilalui oleh kendaraan besar, yakni masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Dalam arahannya, pria yang akrab disapa Appi itu juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis budaya untuk menumbuhkan budi pekerti dan akhlak mulia.

Dia menegaskan bahwa kecerdasan tanpa moral tidak akan membawa manfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

“Percuma pintar kalau tidak berakhlak. Ini yang harus diteruskan. Pendidikan harus membentuk anak-anak yang sopan, tahu menghargai orang tua, dan punya rasa kebersamaan,” katanya.

Ia mencontohkan nilai-nilai luhur seperti Siri, Sipakatau, sipainga, semangat gotong royong, dan kata tabe dalam budaya Makassar yang mengajarkan kebersamaan dan saling menghormati.

“Kalau kita benar-benar menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan, tidak akan ada lagi korupsi atau ketidakadilan. Semua berawal dari pembentukan karakter yang kuat,” tambahnya.

Munafri juga mengungkapkan bahwa penerapan kurikulum muatan lokal tidak akan berhenti di jenjang SD, tetapi akan diperluas hingga tingkat SMP.

BACA JUGA  Pj Sekda Makassar Hadiri International Conference on Administrative Science (ICAS) Unhas 2024

“Program ini akan kita jadikan pilot project di setiap kecamatan, dan ke depan akan terus kita jaga agar berlanjut sampai SMP, bahkan hingga tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia berharap, melalui kurikulum ini, generasi muda Makassar tumbuh sebagai pribadi yang mengenal akar budayanya, bangga terhadap daerahnya, dan mampu beradaptasi di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri.

Begitu pentingnya karya budaya ini, begitu pentingnya kekuatan lokal. Ia ingin nilai-nilai ini halus masuk dan terpakai dalam kehidupan sehari-hari.

“Karena dari sinilah karakter Makassar yang santun, berani, dan berbudaya itu akan terus hidup,” tutup Munafri.

Melalui peluncuran ini, Pemerintah Kota Makassar bersama UNM berkomitmen menjadikan kurikulum muatan lokal bukan hanya sekadar pelajaran tambahan.

Tetapi sebagai sarana untuk memperkuat karakter bangsa dari akar budaya daerah. Sebuah langkah nyata menuju generasi Makassar yang unggul, berkarakter, dan berbudaya.

Peluncuran Program Kurikulum Muatan Lokal jenjang Sekolah Dasar (SD) oleh Pemerintah Kota Makassar mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi.

Pelaksana Harian (Plh) Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Farida Patittingi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemkot Makassar yang dinilai sangat visioner dalam memperkuat pendidikan berbasis budaya lokal.

Dalam sambutannya, Prof. Farida menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini, terutama di jenjang pendidikan dasar.

Menurutnya, pembentukan karakter dan identitas budaya harus dimulai dari anak-anak agar menjadi fondasi dalam pembelajaran mereka di masa depan.

“Kita harus mulai dari bawah, dari anak-anak kita di SD. Kita pastikan kurikulum di lembaga pendidikan kita harus benar-benar sesuai harapan, yaitu melahirkan sumber daya manusia yang berakar dari daerah sendiri,” ujarnya.

Ia menilai, banyak nilai dan kekayaan budaya lokal yang perlu diinternalisasikan ke dalam kurikulum dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Larang Keras Pemasangan Reklame di Pohon, Siap Tindak Tegas Pelanggar

Banyak sekali muatan lokal yang bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran.

“Saya senang sekali waktu masuk disini melihat anak-anak tampil luar biasa, itu melambangkan semangat dan keceriaan yang menggambarkan karakter khas kita,” katanya sambil tersenyum.

Lebih jauh, Prof. Farida menekankan bahwa nilai-nilai luhur masyarakat Makassar seperti Siri’ na Pacce harus menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter.

Nilai tersebut, katanya, bukan hanya cerminan harga diri, tetapi juga dorongan untuk berbuat baik, bekerja keras, dan memberi manfaat bagi sesama.

Siri’ itu nilai budaya yang luar biasa. Ia melahirkan karakter yang selalu ingin maju, bermanfaat, dan memberikan yang terbaik.

“Jangan sampai kita kehilangan semangat itu. Anak-anak harus dididik agar punya rasa Siri’ yang benar, bukan malu karena gengsi, tapi malu kalau tidak berbuat baik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kerja keras dan ketekunan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa kerja keras.

“Kita harus menanamkan semangat itu kepada anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang tangguh,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor III Unhas itu, menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atas gagasan dan kepemimpinannya dalam menginisiasi kurikulum muatan lokal ini.

“Saya lihat pemikiran Bapak Wali luar biasa. Visioner dan konstruktif dalam mempersiapkan generasi masa depan tanpa meninggalkan akar budaya. Boleh menjulang tinggi, tapi harus berakar kuat,” ungkapnya.

Ia juga mengaku terhormat atas komunikasi langsung yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar kepadanya untuk memastikan kolaborasi dengan UNM berjalan baik.

“Saya surprise, Bapak Wali langsung menelepon saya dan menyampaikan dukungan penuh. Ini menunjukkan kepedulian luar biasa dari Pemkot terhadap dunia pendidikan,” ujarnya disambut tepuk tangan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel