Kabupaten Sidrap

Wabup Sidrap Ikuti Seminar Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Published

5 bulan ago

21 Agustus 2025

Kitasulsel–SIDRAP Wakil Bupati Sidenreng Rappang, Nurkanaah, mengikuti seminar penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui Zoom Meeting, Kamis (21/8/2025). Seminar tersebut dibuka Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.

Nurkanaah mengikuti kegiatan itu bersama Kadis Dukcapil, Patahangi, Kabag Ekonomi, Rimba, Sekretaris Dinas Koperasi, Syahrul Mubarak, Kabid Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMDPPA, Syahriani, Kabid Perencanaan Perekonomian Bapperida, Nasrah Anitasari Rasyid, serta sejumlah instansi terkait. Mereka bergabung dari Ruang Wabup, lantai III Kantor Bupati Sidrap.

Dalam arahannya, Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Ia mengungkapkan, data BPS Maret 2025 mencatat persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan sebesar 7,60 persen atau setara 698,13 ribu jiwa, turun 0,17 persen dibanding September 2024. Penurunan ini berarti sekitar 13 ribu orang berhasil keluar dari jerat kemiskinan dalam enam bulan terakhir.

“Meski demikian, tantangan masih membentang. Disparitas kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan masih nyata. Di perkotaan tercatat 5,14 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 9,88 persen. Ini berarti perhatian lebih harus diberikan pada percepatan pembangunan di wilayah pedesaan,” ujar Fatmawati.

Ia menegaskan, penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilihat dari angka persentase, tetapi juga dari dimensi kedalaman dan keparahan. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 tercatat 1,395, sedikit meningkat dibanding September 2024.

Hal itu menunjukkan sebagian masyarakat miskin masih memiliki jarak pengeluaran cukup jauh dari garis kemiskinan.

Dalam RPJMD Sulsel 2025-2029, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan secara bertahap, yakni pada 2025 berada pada kisaran 5,35–5,96 persen, hingga 2029 terus menurun signifikan.

“Dokumen ini harus menjadi pedoman yang dijalankan dengan komitmen penuh, melibatkan sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan kebersamaan, saya yakin target penghapusan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan bisa kita capai,” tutup Fatmawati. (*)

Kabupaten Sidrap

Pemkab Sidrap Gelar Rakor Perencanaan Keuangan dan RBA Puskesmas Tahun 2026

Published

6 hari ago

8 Januari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel.com SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) melalui Dinas Kesehatan menggelar rapat koordinasi dan perencanaan keuangan dalam rangka menindaklanjuti penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) serta pendapatan Puskesmas Tahun 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, dan berlangsung di Aula Saromase, Kompleks SKPD Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kamis (8/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Syaharuddin didampingi Sekretaris Daerah Sidrap Andi Rahmat Saleh, Asisten Administrasi Umum Nasruddin Waris, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Ishak Kenre, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohady Ramadhan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Herwin, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sunandar.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh para pejabat lingkup Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Sidrap, kepala tata usaha, serta pengelola keuangan Puskesmas. Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi dalam menyelaraskan kebijakan dan perencanaan keuangan sektor kesehatan daerah.

Bupati Syaharuddin Alrif menyampaikan bahwa rapat ini merupakan forum strategis antara pemerintah daerah dan jajaran Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi dan perencanaan yang matang guna mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Sidrap.

“Sinergi dan perencanaan yang matang sangat penting dalam mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat,” tegas Syaharuddin.

Ia juga mengapresiasi berbagai perubahan dan kemajuan yang telah dilakukan jajaran Dinas Kesehatan, baik dari sisi praktik pelayanan maupun penyesuaian kebijakan di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui pengelolaan keuangan yang profesional.

“Capaian tersebut perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui pengelolaan keuangan yang baik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Syaharuddin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan sektor kesehatan harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas.

“Perencanaan anggaran harus disusun secara realistis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan dasar masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sidrap, Ishak Kenre, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penyusunan RBA Puskesmas Tahun 2026 agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD.

“Rapat ini juga menjadi sarana koordinasi perencanaan keuangan antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, dan unit terkait,” tutur Ishak.

Ia menambahkan, rapat ini digunakan untuk mengevaluasi dokumen dan kinerja keuangan Puskesmas, khususnya RBA Tahun 2024, 2025, dan 2026. Selain itu, dibahas pula laporan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Puskesmas Tahun 2024 dan 2025 sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Rapat koordinasi tersebut diisi dengan presentasi para kepala Puskesmas yang memaparkan kondisi keuangan, capaian kinerja, serta rencana anggaran masing-masing unit kerja untuk Tahun 2026, sebagai upaya mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Sidrap.