Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital dan implementasi Satu Data Indonesia.

Komitmen ini ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Bapperida, Dohri As’ari, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Luwu Timur, Muhammad Safaat DP., serta Kepala BPS Luwu Timur, Muh. Husri Harta Saham dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Kamis (07/08/2025).

Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan turut dihadiri sejumlah pejabat dari tingkat pusat, salah satunya Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi.

Sejumlah narasumber dari berbagai instansi turut memberikan materi dalam forum ini, termasuk dari Bappenas, BSSN, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Dalam sambutannya, Sekprov Sulsel menekankan pentingnya sinergi antara lembaga perencana dan pelaksana di daerah untuk menyukseskan transformasi digital.

“Kami dapat mengambil kebijakan yang tepat waktu dan tepat arah berkat dukungan dari para kepala perangkat daerah. Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kominfo memiliki peran penting—yang satu merancang dan menganggarkan, yang lainnya mengeksekusi di lapangan,” ujar Jufri.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas kepercayaannya menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah pelaksanaan forum strategis ini.

Sementara itu, mewakili Pemda Lutim, Kepala Dinas Kominfo-SP, Muhammad Safaat DP. menilai forum ini sangat penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam mendukung digitalisasi pemerintahan dan integrasi data.

“Rakor ini menjadi wadah untuk menyusun peta permasalahan dan kebutuhan daerah secara lebih komprehensif. Ini sangat membantu pemerintah pusat dalam merancang kebijakan dan program transformasi digital yang lebih tepat sasaran,” jelas Safaat.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga mendorong terwujudnya pemerintahan digital yang terintegrasi, berbasis interoperabilitas sistem, serta satu data yang akurat dan terpercaya, guna menunjang layanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel.

“Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain meningkatnya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah terhadap regulasi nasional, serta tersusunnya rekomendasi strategis dalam bidang pelindungan data dan transaksi elektronik berdasarkan tantangan dan kebutuhan riil di daerah,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini mempertegas bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. (*)