Kementrian Agama RI

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Khonghucu Indonesia Diresmikan September 2025

Published

3 bulan ago

28 Juli 2025

Kitasulsel–JAKARTA Sekolah Tinggi Ilmu Agama Khonghucu Indonesia (SeTIAKIN) dijadwalkan akan diresmikan pada September 2025. Kabar ini disampaikan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Budi S. Tanuwibowo, dalam audiensi bersama Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (28/07/2025).

“Pembangunan SeTIAKIN secara fisik dan administratif sudah hampir selesai. Kami targetkan peresmian bisa dilakukan antara bulan September hingga Oktober, dan kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari Kementerian Agama,” ungkap Budi.

SeTIAKIN akan menjadi lembaga pendidikan tinggi pertama di Indonesia yang berfokus pada ajaran Khonghucu. Kehadiran kampus ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan layanan pendidikan keagamaan yang inklusif, serta mencerminkan semangat kebhinekaan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Matakin juga menyerahkan Kitab Suci Khonghucu versi terjemahan Bahasa Indonesia kepada Menteri Agama, dan berharap kitab tersebut dapat didistribusikan secara luas dengan dukungan pemerintah.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik rencana peresmian SeTIAKIN dan menyatakan dukungannya. Menurut Menag, pendirian SeTIAKIN merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesetaraan akses pendidikan keagamaan bagi seluruh umat beragama.

“Kita menyambut baik hadirnya SeTIAKIN. Ini bukan hanya langkah maju bagi umat Khonghucu, tapi juga simbol kemajuan moderasi beragama di Indonesia,” ujar Menag.

Menag juga menekankan pentingnya menyusun kurikulum keagamaan yang berakar pada tiga pilar: teologi (iman), logos (nalar), dan ethos (etika). Kurikulum ini, kata dia, harus mampu membentuk insan yang religius, rasional, dan berakhlak mulia.

Selain itu, Menag kembali menyoroti pentingnya kurikulum cinta dalam pendidikan agama. Nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama diyakini sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan inklusif.

“Kurikulum cinta perlu menjadi dasar pendidikan keagamaan di semua level. Agama itu pada dasarnya mengajarkan kasih sayang—kepada manusia, makhluk hidup, dan semesta,” pungkas Menag.

Dengan rencana peresmian pada September 2025, SeTIAKIN diharapkan dapat segera beroperasi sebagai pusat kajian dan pengembangan ajaran Khonghucu yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

20 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)