Connect with us

Luwu Timur

Coaching Clinic SAKIP dibuka Bupati Irwan, Dorong Peningkatan Kinerja

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu bagian utama dari pelaksanaan reformasi birokrasi general, sehingga untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dilakukan evaluasi AKIP setiap tahunnya.

Bupati H. Irwan Bachri Syam didampingi Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler membuka kegiatan Coaching Clinic Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, Jumat (25/7/25), di Hotel Gammara, Makassar.

Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 25 hingga 26 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan bahwa, lewat kegiatan tahunan ini bisa menghasilkan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

“Kegiatan yang digelar tiap tahunnya ini menggunakan anggaran yang cukup besar kalau tidak menghasilkan output dan tidak ada peningkatan untuk apa kita laksanakan.

BACA JUGA  Bupati Irwan Pimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Situasi Pasca Demonstrasi

Oleh karenanya, saya berharap tahun ini ada peningkatan AKIP, kalau tahun 2024 kemarin menunjukkan nilai 67,77 persen dengan Predikat B, tahun 2025 saya berharap menjadi 70 persen sehingga bisa meraih Predikat BB,” ujarnya.

Ia menambahkan akan memberikan formulir berupa pakta integritas untuk pelaksanaan SAKIP sehingga bisa melaksanakan program dan visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD.

“Dalam proses peningkatan kinerja, kualitas dan pelayanan kepada publik tidak hanya dengan hasil yang standar-standar saja tetapi kiranya ada peningkatan. Sehingga hasilnya bisa kita wujudkan dalam kurun waktu 3 tahun di tahun 2027 dan hasilnya beerdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati Irwan menegaskan bahwa Kab. Luwu Timur didukung dengan anggaran yang memadai sehingga tidak ada alasan bagi kepala OPD untuk tidak melaksanakan tugas dan tanggung jabwabnya dengan maksimal terutama terkait dengan pelayanan.

BACA JUGA  dr. Ani Nurbani Irwan Resmi Menjabat Ketua TP PKK Luwu Timur

Kepala Bagian Organisasi Setda Kab, Luwu Timur, Saenab, melaporkan bahwa dalam upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan penguatan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dengan tujuan perbaikan kinerja pemerintahan yang efektif, lincah dan kolaboratif, dimana salah satu aspek penting untuk mendorong penilaian adalah penguatan SAKIP.

Adapun pelaksanaan evaluasi SAKIP mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyusunan strategis dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;

BACA JUGA  Dari Pasar Menjadi Poliklinik Mewah, Visi Besar Bupati Irwan untuk RSUD I Lagaligo

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja;

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari KemenPAN-RB, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kamaruddin, dengan materi tentang pemahaman SAKIP.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Lutim, H Bahri Suli, para Kepala OPD, para Camat dan peserta Coaching Clinic SAKIP. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Lutim Pastikan Kebutuhan BBM Nelayan Wotu Segera Terpenuhi

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (Disdagkop UKMP) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat koordinasi di SPBU 74.929.01 Wotu, Senin (27/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Disdagkop UKMP, Senfry Oktavianus, Kepala Dinas Perikanan, Alimuddin Nasir, Kepala Desa Bawalipu, Wahyuddin, Kanit Intelkam Polsek Wotu, Jemris Mpanesi, serta perwakilan SPBU 74.929.01 Wotu, Jamal.

Rakor ini merupakan upaya menindaklanjuti terhentinya pelayanan pengisian BBM bagi para nelayan di SPBU Wotu yang telah berlangsung selama sepekan.

Senfry mengungkapkan bahwa, kendala ini dikarenakan jumlah kuota BBM di SPBU Wotu yang tersedia belum memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

“Hal ini menjadi masalah bahwa memang jumlah stok yang ada hanya 8.000 Liter per hari, sedangkan jumlah total kebutuhan nelayan dalam sehari mencapai 5.400 Liter, ditambah 1.000 liter untuk kebutuhan emergency layanan RSUD I Lagaligo Wotu, hal ini tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk angkutan umum dan angkutan barang, apalagi posisi strategis SPBU Wotu berada di areal segitiga alur menuju sulteng, sultra dan sulsel”, ungkap Senfry.

BACA JUGA  Budiman Terima Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik dari Ombudsman

Lebih lanjut Senfry menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait agar kedepannya kebutuhan BBM masyarakat khususnya para nelayan dapat terpenuhi dan tidak menggangu kebutuhan angkutan umum dan barang.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak SBM Pertamina Makassar, pak Yoga, melalui panggilan telepon untuk menindaklanjuti kebutuhan BBM di SPBU Wotu,” tambah Senfry.

Melalui koordinasi tersebut, pihak SBM Pertamina mengaku untuk sementara akan mengirimkan stok BBM 16.000 Liter ke SPBU Wotu, sembari melakukan perhitungan kalkulasi kebutuhan BBM nelayan maupun angkutan umum dan barang.

Kadis Perikanan, Alimuddin Nasir akan turut memastikan semua surat rekomendasi untuk para nelayan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dgn hasil aplikasi Xstar.

BACA JUGA  Kurangi Stunting, Pemkab Lutim Lakukan pendampingan Orientasi GENTING

“Hasil verifikasi kami yang bukan nelayan telah kami tarik semua surat-suratnya dan tentunya hanya akan diberikan kepada mereka yg benar-benar berprofesi sebagai nelayan,” tegas Alimuddin Nasir.

Sementara terkait adanya isu pungutan liar di SPBU, pihak pengelola, Jamal menegaskan bahwa tidak ada praktik pungli dalam pelayanan pengisian biosolar.

“Tidak benar itu, dan kami terus menghimbau agar masyarakat tidak memberi uang lebih ke operator atau pihak SPBU, liat harga di dispenser, bayar sesuai harga yang tertera, kalau ada yg meminta, laporkan langsung kepada saya,” jelas Jamal. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel