Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, meledak di tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan PT Pertamina (Persero), Rabu (24/7/2025).

Suasana rapat mendadak panas setelah ia melontarkan kritik pedas terhadap mandeknya program Pertashop yang disebut-sebut hanya menjadi proyek wacana selama empat tahun terakhir.

Dari 120 unit Pertashop yang tercatat, hanya tujuh yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) operasional. Sisanya, mangkrak tanpa kejelasan. Ironisnya, menurut Sufriadi, Pertamina justru mengganti skema ke Pertashop Kompak dan membebani mitra dengan persyaratan teknis tambahan serta biaya besar.

“Dari 120 Pertashop, cuma 7 yang dapat SK. Lalu diganti jadi Pertashop Kompak, dan rakyat harus siapkan lagi ini-itu. Kalau sistemnya rusak, mestinya Pertamina yang siapkan alatnya, bukan rakyat yang disuruh cari sendiri!” semprot Sufriadi dengan suara meninggi.

Tak berhenti di situ, politisi PPP itu mengaku tahu siapa aktor-aktor di balik carut-marut distribusi dan pengadaan perangkat Pertashop.

“Saya tahu siapa pemainnya! Kalau saya bongkar, ini bisa heboh. Saya tahu alatnya ambil dari mana, dan bagaimana mereka main,” katanya lantang.

Pernyataan Sufriadi menyulut perhatian publik, mencerminkan betapa dalam kekecewaan parlemen terhadap kinerja Pertamina dalam menyelesaikan persoalan energi di tingkat desa.

Ia menegaskan, DPRD Sulsel tidak akan tinggal diam. Masalah ini akan dibawa ke tingkat pusat—termasuk ke SKK Migas dan Kementerian ESDM.

“Kami akan ke pusat. SKK Migas dan Kementerian ESDM harus kami datangi. Jangan rakyat terus yang dikorbankan,” tegasnya.

RDP ini sendiri merupakan buntut dari aspirasi yang disampaikan Asosiasi Sprindo Migas, yang menyoroti mangkraknya Pertashop di berbagai daerah. Program yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi energi untuk desa justru tersendat akibat dugaan birokrasi rumit dan permainan di balik layar. (*)