Connect with us

Pemkot Makassar

Sekda Zulkifly Sowan ke BPKP Sulsel: Minta Pendampingan Pengawasan Aset hingga Bahas SPIP Terintegrasi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly bersama Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Muh Dakhlan sowan ke Kepala BPKP Sulsel Rasono di Kantor BPKP Sulsel Jalan Tamalanrea Raya, Rabu (23/7).

Sekda Makassar Andi Zulkifly mengatakan kunjungan ke BPKP Sulsel merupakan bentuk silaturahmi Pemkot Makassar. Salah satu tujuannya, membangun dan memperkuat kolaborasi dalam rangka memastikan program berjalan dengan baik.

“Pertemuan tadi membahas beberapa poin, salah satunya permintaan pendampingan atas aset kita,” ujar Sekda Zulkifly.

Pada kesempatan itu, Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham (Mulia) telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar Safari Ramadan di Masjid Amirul Mu’minin

“Kita juga sampaikan misi Mulia, seragam sekolah gratis dan sambungan PDAM gratis sudah dilaksanakan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel Rasono mengatakan, pertemuan menyangkut evaluasi terhadap perjanjian antara Pemkot dengan PT KIK terkait perolehan terminal.

“Pemkot meminta BPKP untuk memberikan masukan dan pendalaman terkait perjanjian tersebut,” ujar Rasono.

Setelah melakukan evaluasi, sambung dia, BPKP akan berkoordinasi dengan Pemkot untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan perjanjian tersebut. Harapannya, proses pengakhiran perjanjian dapat dilakukan secara akuntabel dan memberikan manfaat terbaik bagi Pemkot.

Selain itu, Pemkot juga berharap BPKP dapat membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mendorong dan menguatkan pengelolaan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pencegahan korupsi.

BACA JUGA  BBWS Soroti Masalah Drainase, Wali Kota Makassar Siapkan Langkah Strategi

“Jadi kami berperan dalam melakukan evaluasi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan,” ungkapnya.

Termasuk, kata Rasono kolaborasi untuk melakukan pengelolaan risiko dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan mencapai level yang diharapkan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Munafri Paparakan Tiga Isu Krusial di Makassar, Hadirkan Solusi

Published

on

Kitasulsel–GOWA Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pihak untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar di Kota Makassar.

Hal itu ia sampaikan saat membawakan materi pada Placemaking Summit bertema Makassar Placemaking for Academic Network (MAPAN) yang digelar di Kampus Unhas Gowa, Senin (8/9/2025).

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Program Studi Magister Transportasi, bekerja sama dengan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota serta Australia Indonesia Centre.

Dalam paparannya, Munafri mengungkapkan tiga isu pokok yang membutuhkan dukungan akademisi dan tim Fakultas Teknik Unhas untuk diselesaikan bersama. Ketiganya adalah sistem pemetaan wilayah, sistem transportasi publik, dan sistem pengelolaan sampah.

“Tujuan saya hadir di forum ini adalah untuk mencari solusi konkret dari persoalan kota. Saya percaya ide-ide segar dan saran dari para akademisi sangat penting agar Makassar bisa tumbuh menjadi kota yang lebih ideal,” ujar Munafri.

BACA JUGA  Hadiri Penanaman Mangrove, Walikota Makassar Tekankan Ini Untuk Lingkungan dan Ekonomi

Ia menekankan bahwa Kota Makassar tidak akan berkembang jika masih ada pola pikir sektoral yang memisahkan kepentingan.

Menurutnya, kolaborasi adalah kunci dalam membangun kota yang nyaman, ramah lingkungan, dan berdaya saing.

“Selalu saya tekankan, kota ini tidak akan besar, tidak akan nyaman, kalau ego sektoral masih ada di kepala kita masing-masing. Kita harus menyelesaikan persoalan secara bersama-sama,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengaitkan paparan materinya tersebut dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar tahun 2025–2030. Fokus utamanya mencakup peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan layanan dasar.

Selain itu, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berkeadilan, hingga pengembangan pusat inovasi, olahraga, seni, budaya, dan pariwisata.

BACA JUGA  Peringatan HKG PKK ke-52 Tingkat Kota Makassar: Menyongsong Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Nasional

Dari visi tersebut, lahir sejumlah program strategis, di antaranya peningkatan ruang terbuka hijau, pembangunan stadion sepak bola, revitalisasi taman kota sebagai ruang kreatif.

Serta pembangunan ruas jalan baru untuk mengurai kemacetan, hingga penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan.

Munafri juga menyinggung adanya tumpang tindih (overlap) dalam penanganan pembangunan kota, khususnya terkait tata ruang dan lalu lintas. Salah satu contoh nyata adalah penanganan area komersial dan perhotelan yang masih terkendala fasilitas parkir.

“Harus ada manajemen yang lebih baik. Saya selalu mendorong investor untuk bersama-sama mencari lahan membangun building parking di Makassar, yang nantinya bisa dikelola independen dengan naik,” jelasnya.

Selain itu, kemacetan di koridor utama juga menjadi sorotan. Menurutnya, di jam-jam tertentu terutama di jalur penghubung Makassar dengan daerah sekitar, pergerakan warga menjadi sangat lambat akibat kepadatan kendaraan, parkir liar, dan keterbatasan infrastruktur jalan.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar Safari Ramadan di Masjid Amirul Mu’minin

“Ini masalah yang harus segera dituntaskan, karena mobilitas warga dan aktivitas ekonomi tidak boleh terhambat hanya karena kemacetan,” tegasnya lagi.

Di sisi lain, Munafri menilai pemanfaatan ruang publik di Makassar masih belum efektif. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan yang mayoritas dimiliki bersama sehingga sulit dikelola secara optimal.

Melalui forum akademik seperti MAPAN, Munafri berharap terlahir gagasan-gagasan baru yang bisa menjadi rujukan Pemkot Makassar dalam mengambil kebijakan strategis.

“Harapan saya, dari sini lahir pemikiran yang lebih fresh, lebih detail, agar kita bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan ruang kota yang kompleks. Dengan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa semakin maju,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel